Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat : Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Al-Mashadir
Munarif, Munarif
Unknown Affiliation
Religion Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM ABORSI MENURUT HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM PIDANA INDONESIA Munarif, Munarif; Muh. Arief, Haerolah
AL-MASHADIR : Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 4 No. 1 (2022): Januari
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Alkhairaat Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31970/almashadir.v4i1.82

Abstract

Analisis Perbandingan Hukum Aborsi Menurut Hukum Islam dengan Hukum Pidana Indonesia (dibimbing oleh Syamsuddin Pasamai dan Sufirman Rahman). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: (1) mengetahui persamaan dan perbedaan antara aborsi menurut pandangan hukum Islam dan hukum pidana Indonesia, dan (2) mengetahui penegakkan hukum terhadap pelaku aborsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data melalui teknik kutipan, teknik kartu ikhtisar, dan teknik kartu ulasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persamaan dan perbedaan antara aborsi menurut pandangan hukum Islam dan hukum pidana Indonesia, yaitu status hukum aborsi dalam perspektif hukum Islam adalah suatu pembunuhan terhadap hak hidup seorang manusia, jelas merupakan suatu dosa besar. Merujuk pada ayat-ayat Al-Quran yaitu pada Surat Al Maidah ayat 32 . Status hukum aborsi dalam undang-undang kitab hukum pidana adalah berdasarkan aturan-aturan yang terdapat dalam KUHP terlihat jelas bahwa tindakan aborsi disini merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum karena perbuatan aborsi yang dilakukan tanpa alasan kesehatan/alasan medis yang jelas. Penegakkan hukum terhadap pelaku aborsi di Indonesia adalah berdasarkan aturan-aturan yang terdapat dalam KUHP terlihat jelas bahwa tindakan aborsi disini merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum karena perbuatan aborsi yang dilakukan tanpa alasan kesehatan/alasan medis yang jelas dan apabila hukum positif sudah tidak bisa sejalan lagi dengan akal budi dan nurani setiap individu maka sudah seharusnyalah hukum positif tersebut disandingkan dengan hukum agama agar para penegak hukum dapat bertindak tegas terhadap pelaku aborsi, baik itu terhadap si wanita hamil itu sendiri yang nyata-nyata mengizinkan kehamilannya dihentikan maupun terhadap pembantu aborsi yang terpelajar.
HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS PERDATA DI INDONESIA (STUDI PERBANDINGAN) Munarif, Munarif; Tantu, Asbar; Mussaad, Achmad Salim; Muh. Arief, Haerolah
AL-MASHADIR : Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 4 No. 2 (2022): JULI
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Alkhairaat Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31970/almashadir.v4i2.113

Abstract

Hukum kewarisan Islam, tidak membedakan hak waris anak laki-laki dan perempuan yang berbeda hanyalah bagiannya. Begitu juga orang tua dan anak beserta keturunan. Dalam hukum kewarisan Islam bagian dari masing-masing ahli waris sudah diatur dalam Alquran. Cucu dapat tampil sebagai ahli waris selama si mayit tidak ada anak dan ahli waris lain. Maka cucu laki-laki dan cucu perempuan dua orang atau lebih, hal ini cucu mendapat seluruh harta warisan. Pembagian di antara laki-laki dan perempuan dan cucu perempuan satu bagian saja. Hukum kewarisan Perdata, menurut KUH Perdata, anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai kedudukan yang sama dalam hak menerima warisan dari orang tuanya dan kerabat mereka yang meninggal. Menurut KUH Perdata bagiannya sama tidak membedakan jenis kelamin. Apabila ahli waris meninggalkan anak dan ahli waris lainnya, maka cucu tidak menjadi ahli waris. Baru apabila anak pewaris itu telah meninggal lebih dahulu dari pewaris, kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya atau cucu pewaris.
Perceraiannya Karena Divergensi Agama: Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Munarif, Munarif; Mussaad, Achmad Salim
AL-MASHADIR : Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 6 No. 1 (2024): JANUARI
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Alkhairaat Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31970/almashadir.v6i1.176

Abstract

Perceraian karena perbedaan agama dalam hukum Islam diatur oleh Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 116. Pasal tersebut menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi jika peralihan agama (murtad) menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga, dengan dua syarat: salah satu suami atau isteri murtad, dan murtad tersebut mengakibatkan ketidakrukunan. Sementara itu, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 memberikan alasan perceraian, diatur oleh Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, melibatkan perbuatan zina, pemabuk, pemadat, penjudi, meninggalkan tanpa izin selama dua tahun, hukuman penjara lebih dari lima tahun setelah perkawinan, kekejaman atau penganiayaan berat, cacat badan atau penyakit yang menghambat kewajiban suami/isteri, serta perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan tanpa harapan hidup rukun dalam rumah tangga.
Kampanye “Saring Sebelum Sharing” sebagai Upaya Penguatan Literasi Digital Muslimah Aisyiyah di Palu Barat Romadon, Mochammad Muchlis; Salwa, Novita; Bhakti B, Fachri Kurnia; Mardiah, Mardiah; Munarif, Munarif
Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Vol 5, No 6 (2025): JPM: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan
Publisher : Penerbit Widina, Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jpm.v5i6.2340

Abstract

The rapid development of digital technology has transformed patterns of communication and information dissemination within society, including religious communities. While digital media facilitate easy access to information, they also increase the spread of misinformation, disinformation, and hoaxes. This condition highlights the urgent need to strengthen digital literacy and information ethics so that communities can manage information critically and responsibly. This article aims to describe the implementation and impact of a community service program focused on strengthening digital literacy and information ethics among Muslimah Aisyiyah study groups in Palu Barat District through the Saring Sebelum Sharing campaign. The program employed the Participatory Learning and Action (PLA) approach, positioning participants as active subjects in the learning process through educational, dialogical, and hands-on activities. The program was conducted through several sessions, including raising awareness of the urgency of digital literacy, identifying linguistic characteristics of hoaxes, reinforcing information ethics from an Islamic perspective through the principle of tabayyun, and providing training in information verification and the identification of artificial intelligence–based manipulation. The results indicate a significant improvement in participants’ knowledge, attitudes, and skills in filtering, evaluating, and sharing digital information wisely. This program demonstrates that a participatory approach integrated with Islamic values is effective in fostering a culture of critical, ethical, and responsible digital literacy.ABSTRAKPerkembangan teknologi digital telah mengubah pola komunikasi dan penyebaran informasi di masyarakat, termasuk dalam komunitas keagamaan. Kemudahan akses informasi melalui media sosial dan aplikasi pesan instan turut meningkatkan risiko penyebaran misinformasi, disinformasi, dan hoaks. Kondisi ini menuntut penguatan literasi digital dan etika informasi agar masyarakat mampu mengelola informasi secara kritis dan bertanggung jawab. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan dan dampak program pengabdian masyarakat berupa penguatan literasi digital dan etika informasi bagi Muslimah Pengajian Aisyiyah di Kecamatan Palu Barat melalui kampanye Saring Sebelum Sharing. Metode yang digunakan adalah Participatory Learning and Action (PLA) yang menempatkan peserta sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran melalui kegiatan edukatif, dialogis, dan praktik langsung. Program dilaksanakan melalui beberapa sesi, meliputi peningkatan kesadaran urgensi literasi digital, pengenalan ciri kebahasaan hoaks, penguatan etika informasi dalam perspektif Islam melalui prinsip tabayyun, serta pelatihan verifikasi informasi dan pengenalan manipulasi berbasis kecerdasan buatan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pada pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta dalam menyaring, mengevaluasi, dan menyebarkan informasi digital secara bijak. Program ini membuktikan bahwa pendekatan partisipatif yang terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman efektif dalam membangun budaya literasi digital yang kritis, etis, dan bertanggung jawab.
Co-Authors Asbar Tantu Bhakti, Fachri Kurnia Mardiah Mardiah Muh. Arief, Haerolah Mussaad, Achmad Salim Romadon, Mochammad Muchlis Salwa, Novita