Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Mauladiana Qibtiya
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Integritas Kepemimpinan Antikorupsi Di Indonesia Dalam Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Shafa Syfiyah; Keisha Rafilah Putri; Dara Aulia Yuman; Yasinta Diva Negara; Mauladiana Qibtiya; Genthala Rafik Huda; Amanda Fitra Hamzah; Muhammad Gustaf Aria; Muhammad Gustaf Fairuz; Ahmad Hidayatullah; Suprima Suprima; Mulyadi Mulyadi; Yuliana Yuli W
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 11 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12804479

Abstract

Sudah ada banyak upaya yang dilakukan untuk memerangi korupsi di Indonesia dengan berbagai metode. Banyak regulasi hukum yang telah mengatur tentang penanggulangan tindak pidana korupsi. Meskipun telah terbentuk aparat penegak hukum dan undang-undang yang berlaku, faktanya tingkat kasus korupsi di Indonesia masih berada pada level yang cukup tinggi. Atas permasalahan tersebut, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui, menganalisis, dan menjawab tingkat keefektifan hukum yang mengatur tindak pidana korupsi; tingkat keketatan hukum dalam mewujudkan Indonesia antikorupsi; serta implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menegakkan hukum antikorupsi. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan wawancara mendalam kepada Bapak Wazir Iman S.H., M.H selaku seksi tindak pidana khusus Kasubsi penuntutan. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa pertanyaan wawancara yang akan diberikan kepada narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus korupsi menurut IPK mengalami mengalami penurunan skor hingga 4 poin sehingga kasus ini terbilang masih tinggi. Faktor peningkatan kasus korupsi berupa kemiskinan, penyalahgunaan kekuasaan, budaya, rendahnya kualitas moral, dan lemahnya penegak hukum. Pemimpin yang menjunjung tinggi integritas kepemimpinan antikorupsi akan mempermudah dalam memberantas korupsi di Indonesia. Semua regulasi terkait korupsi harus didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila karena Pancasila menjadi pondasi dalam upaya memberantas kejahatan korupsi. Maka, diperlukan strategi dalam pemberantasan korupsi seperti penguatan institusi antikorupsi, kerjasama dan komitmen, penguatan sistem pengaduan dan pelaporan, penindakan dan represif terhadap korupsi, serta diperlukan peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan kasus korupsi.
ANALISA TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 152/Pdt.G/2021/PN Bks Putri Kinanti; Rafi Rangga Saputra; Chris Matthew Tobing; Indah Kusuma Wardani; Muhammad Abdul Aziz Hasibuan; Alya Rahmawati; Mauladiana Qibtiya; Melisa Nurjaya; Wardani Rizkianti
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i7.7560

Abstract

A private land sale and purchase agreement is a written contract between two parties without the involvement of an authorized public official. Although legally, a private land sale and purchase agreement meets the requirements set out in Article 1320 of the Indonesian Civil Code, which governs the legal validity of contracts, such an agreement carries significant consequences in terms of proof and may be subject to challenges regarding its validity. This study aims to examine, analyze, and address the validity of private land sale and purchase agreements under the provisions of named contracts as regulated in the Indonesian Civil Code, the legal protection afforded to the parties involved in such agreements, and the evidentiary mechanisms for resolving disputes arising from private land sale and purchase transactions. The findings of this research reveal that, while the sale is substantively valid, in terms of agrarian legal formalities, a private land sale and purchase agreement is not considered fully complete, as it is not executed through a Land Deed Official (PPAT) deed. Therefore, to protect the parties involved in a private land sale and purchase agreement, it is essential to strengthen the agreement through proper legal authorization.
Co-Authors Ahmad Hidayatullah Alya Rahmawati Amanda Fitra Hamzah Chris Matthew Tobing Dara Aulia Yuman Genthala Rafik Huda Indah Kusuma Wardani Keisha Rafilah Putri Melisa Nurjaya Muhammad Abdul Aziz Hasibuan Muhammad Gustaf Aria Muhammad Gustaf Fairuz Mulyadi Mulyadi Putri Kinanti Rafi Rangga Saputra Rizkianti, Wardani Shafa Syfiyah Suprima Suprima Yasinta Diva Negara Yuliana Yuli W