Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan di Indonesia: (Studi Pada Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia) Rifqi Syahlendra; Adrie Arief Wibisono; Iis Mardiansyah
Jurnal Media Komunikasi Vol. 1 No. 2 (2024): Media Komunikasi
Publisher : Program Studi Ilmu Komunikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/mdkm.v1i2.42672

Abstract

Kegiatan sosialisasi UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dilakukan oleh Biro Humas Kemnaker RI, guna memberikan edukasi dan pemahaman tentang UU kepada masyarakat, khususnya kalangan pekerja dan pengusaha. Dalam pelaksanaannya, terdapat permasalahan komunikasi seperti minimnya partisipasi publik dan kurangnya komunikasi pemerintah sehingga membuat proses pemahaman UU menjadi kurang efektif di masyarakat. Diperlukan adanya formulasi strategi dan penerapan komponen good governance yang efektif agar sosialisasi menjadi tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana tahapan strategi komunikasi humas, penerapan komponen good governance serta kaitannya dengan konsep humas dan konsep humas dalam komunikasi pemerintah pada kegiatan sosialisasi UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan oleh Biro Humas Kemnaker RI. Penelitian ini menggunakan metode studi deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan studi pustaka. Informan pada penelitian dipilih sebanyak lima orang yakni Kepala Biro, mantan Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Sub-bagian dan Staf yang memiliki pengalaman pada kegiatan sosialisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lima tahapan strategi komunikasi menurut Phil Jones dilakukan Biro Humas melalui dua cara, yakni kegiatan internal dan eksternal. Kegiatan internal mencakup analisis data dan hubungan kordinasi konsolidasi dengan pihak internal seperti BAKOHUMAS, Menteri, Dirjen PHI dan Jamsos, Biro-Biro hingga Kominfo dan Kemenko Perekonomian. Kegiatan eksternal atau publik seperti diskusi publik, podcast, survei hingga maksimalisasi media sosial. Empat komponen good governance diterapkan seiring berjalannya pelaksanaan sosialisasi. Terakhir, tahapan strategi komunikasi dan komponen good governance yang dilakukan memiliki kaitan dengan konsep humas (Cutlip, dkk) dan humas komunikasi pemerintah (Lattimore) dilihat dari penerapan nilai dan fungsi humas selama kegiatan sosialisasi berlangsung.
PENGUATAN POTENSI EDUWISATA HALAL DAN DAYA SAING PELAKU USAHA MIKRO DI DESA WATES JAYA MELALUI SERTIFIKASI HALAL Sahlan Hasbi; Rifqi Syahlendra; Andri Brawijaya; Imam Abdul Aziz; Adil Muthi Tsani; Alya Amani; Aulia Putri Hidayat; Farra Diba Maulida Malik; Lisda Khoirunisa; Muhammad Najialah; Octaviana Delia Putri; Samsu Karim Sormin
Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025): PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT - SNPPM2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Meskipun UMKM sangat penting untuk perekonomian desa, mereka sering menghadapi masalah seperti kurangnya informasi, akses ke pasar, dan permodalan. Untuk mengatasi masalah ini, program pengabdian masyarakat Desa Watesjaya menggunakan dua pendekatan utama: workshop sertifikasi halal dan penerapan skema pembiayaan partisipatif Getuk Tular yang difasilitasi BUMDES. Workshop halal meningkatkan pemahaman UMKM tentang pentingnya legalitas produk, dan 12 dari 15 UMKM yang berpartisipasi langsung mendaftarkan usaha mereka ke sistem SIHALAL. Sebaliknya, skema Getuk Tular, inovasi pembiayaan berbasis gotong royong, menawarkan akses permodalan yang lebih inklusif bagi UMKM. Integrasi kedua program ini menunjukkan bahwa daya saing UMKM tidak hanya ditentukan kualitas dan jaminan produk, tetapi juga keberlanjutan akses modal usaha. Hasilnya, UMKM Desa Watesjaya meningkatkan kepercayaan dan kepercayaan pelanggan melalui sertifikasi halal dan meningkatkan kapasitas permodalan melalui Getuk Tular. Oleh karena itu, dengan menggabungkan metode sertifikasi halal dan program pembiayaan partisipatif berbasis BUMDES, dapat diciptakan ekosistem pemberdayaan UMKM yang berkelanjutan, kompetitif, dan dapat diterapkan di desa lain. Abstract Although MSMEs are crucial to the village economy, they often face challenges such as a lack of information, market access, and capital. To address these challenges, the Watesjaya Village community service program employed two main approaches: a halal certification workshop and the implementation of the Getuk Tular participatory financing scheme facilitated by the Village-Owned Enterprise (BUMDES). The halal workshop increased MSMEs' understanding of the importance of product legality, and 12 of the 15 participating MSMEs immediately registered their businesses with the SIHALAL system. Conversely, the Getuk Tular scheme, a mutual cooperation-based financing innovation, offers more inclusive access to capital for MSMEs.The integration of these two programs demonstrates that the competitiveness of MSMEs is not only determined by product quality and assurance, but also by sustainable access to business capital. As a result, MSMEs in Watesjaya Village increased customer trust and confidence through halal certification and increased capital capacity through Getuk Tular. Therefore, by combining halal certification methods and a participatory financing program based on BUMDES, a sustainable, competitive MSME empowerment ecosystem can be created that can be applied in other villages.