Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENGUATAN POTENSI EDUWISATA HALAL DAN DAYA SAING PELAKU USAHA MIKRO DI DESA WATES JAYA MELALUI SERTIFIKASI HALAL Sahlan Hasbi; Rifqi Syahlendra; Andri Brawijaya; Imam Abdul Aziz; Adil Muthi Tsani; Alya Amani; Aulia Putri Hidayat; Farra Diba Maulida Malik; Lisda Khoirunisa; Muhammad Najialah; Octaviana Delia Putri; Samsu Karim Sormin
Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025): PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT - SNPPM2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Meskipun UMKM sangat penting untuk perekonomian desa, mereka sering menghadapi masalah seperti kurangnya informasi, akses ke pasar, dan permodalan. Untuk mengatasi masalah ini, program pengabdian masyarakat Desa Watesjaya menggunakan dua pendekatan utama: workshop sertifikasi halal dan penerapan skema pembiayaan partisipatif Getuk Tular yang difasilitasi BUMDES. Workshop halal meningkatkan pemahaman UMKM tentang pentingnya legalitas produk, dan 12 dari 15 UMKM yang berpartisipasi langsung mendaftarkan usaha mereka ke sistem SIHALAL. Sebaliknya, skema Getuk Tular, inovasi pembiayaan berbasis gotong royong, menawarkan akses permodalan yang lebih inklusif bagi UMKM. Integrasi kedua program ini menunjukkan bahwa daya saing UMKM tidak hanya ditentukan kualitas dan jaminan produk, tetapi juga keberlanjutan akses modal usaha. Hasilnya, UMKM Desa Watesjaya meningkatkan kepercayaan dan kepercayaan pelanggan melalui sertifikasi halal dan meningkatkan kapasitas permodalan melalui Getuk Tular. Oleh karena itu, dengan menggabungkan metode sertifikasi halal dan program pembiayaan partisipatif berbasis BUMDES, dapat diciptakan ekosistem pemberdayaan UMKM yang berkelanjutan, kompetitif, dan dapat diterapkan di desa lain. Abstract Although MSMEs are crucial to the village economy, they often face challenges such as a lack of information, market access, and capital. To address these challenges, the Watesjaya Village community service program employed two main approaches: a halal certification workshop and the implementation of the Getuk Tular participatory financing scheme facilitated by the Village-Owned Enterprise (BUMDES). The halal workshop increased MSMEs' understanding of the importance of product legality, and 12 of the 15 participating MSMEs immediately registered their businesses with the SIHALAL system. Conversely, the Getuk Tular scheme, a mutual cooperation-based financing innovation, offers more inclusive access to capital for MSMEs.The integration of these two programs demonstrates that the competitiveness of MSMEs is not only determined by product quality and assurance, but also by sustainable access to business capital. As a result, MSMEs in Watesjaya Village increased customer trust and confidence through halal certification and increased capital capacity through Getuk Tular. Therefore, by combining halal certification methods and a participatory financing program based on BUMDES, a sustainable, competitive MSME empowerment ecosystem can be created that can be applied in other villages.
Diskresi Perizinan Tambang Pasca UU Cipta Kerja Ditinjau Dari Prinsip Negara Hukum : Discretion in Mining Licensing After the Job Creation Law from the Perspective of the Rule of Law Principle Alya Amani; Erlina
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 12: Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.10857

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana diskresi pemerintah dalam pemberian perizinan pertambangan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum. Reformasi regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja telah membawa perubahan signifikan terhadap sistem perizinan di sektor pertambangan, khususnya melalui penyederhanaan perizinan dan penguatan kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan sumber daya alam. Kondisi tersebut menimbulkan ruang diskresi bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan dan keputusan administratif terkait perizinan usaha pertambangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertambangan, perizinan, dan prinsip negara hukum, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif untuk memahami hubungan antara kewenangan diskresi pemerintah dan prinsip-prinsip negara hukum seperti legalitas, kepastian hukum, akuntabilitas, serta perlindungan hak masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskresi dalam perizinan pertambangan pasca Undang-Undang Cipta Kerja pada dasarnya diperlukan untuk memberikan fleksibilitas bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi administrasi negara, namun penggunaannya harus tetap berada dalam batas-batas hukum dan prinsip negara hukum agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas yang kuat dalam pelaksanaan diskresi perizinan pertambangan guna menjamin terciptanya tata kelola sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip negara hukum