Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.006
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy
Mohammad Eka Putra
Universitas Sumatera Utara
Religion Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PENERAPAN PRINSIP EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) TERKAIT KHALWAT JINAYAH YANG BERLAKU DI ACEH Arisandhi Safana; Mohammad Eka Putra; Chairul Bariah; Mirza Nasution
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 7, No 3 (2024): August 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i3.2098

Abstract

Abstract: Human rights are natural rights that are inherent from the moment humans are born, one of which is the right to equal status before the law, the fulfillment of which is mandatory for the state and the entire community. Aceh is one of the special regions where Islamic sharia qanuns are implemented, including the provisions on ikhtilath and adultery therein. In its application, it often becomes a contradiction when one party admits to having committed adultery while the other party does not confess, even though the crime in q uestion was committed jointly with the same tempus and locus delicti. The method used in this research is normative juridical with analytical descriptive characteristics which are collected using literature study techniques and analyzed using qualitative data analysis methods. The results of the research found that there was inequality before the law, That is state violated human rights by omission by not fulfilling the principle of non-derogable rights, so there was a need for a judicial review of the Aceh Qanun that was more dynamic and in line with current developments, judges in this case should be able to determine justice as it should be, is not only a mouthpiece for the law, but is obliged to explore, follow and understand the values that live in society. Keywords: equality before the law, human rights, khalwat jinayah and qanun. Abstrak: Hak Asasi Manusia merupakan hak kodrati yang melekat sejak manusia dilahirkan, salah satunya hak dalam kedudukan yang sama di mata hukum di mana pemenuhannya wajib dilakukan negara dan seluruh masyarakat. Aceh ialah salah satu daerah istimewa dengan penerapan qanun syariat Islam, termasuk ketentuan ikhtilath dan zina didalamnya. Dalam penerapannya seringkali menjadi kontradiksi manakala satu pihak mengaku telah melakukan perzinahan sedang pihak satunya lagi tidak mengaku, padahal tindak pidana dimaksud dilakukan secara bersama dengan tempus dan locus delicti yang sama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan sifat Deskriptif Analitis yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka dan dianalisis dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa terjadinya inequality before the law, negara melakukan pelanggaran hak asasi manusia by ommision dengan tidak dipenuhinya asas non derogable rights, sehingga perlu uji materi Qanun Aceh yang lebih dinamis dan sesuai dengan perkembangan zaman, hakim dalam hal ini seharusnya dapat menentukan keadilan sebagaimana seharusnya, tidak hanya sebagai corong undang-undang, melainkan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai yang hidup di masyarakat. Kata kunci: kedudukan yang sama dimata hukum, ham, khalwat jinayah dan qanun.   
PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM PADA PENERAPAN ALAT BUKTI SAKSI A CHARGE DAN SAKSI KORBAN DALAM UPAYA PEMBUKTIAN PIDANA PEMERKOSAAN Ana Muliandari; Mohammad Eka Putra; Aflah Aflah
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 7 No. 3 (2024): August 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i3.2095

Abstract

Abstract: In judicial practice, a judge is actually required to seek the material truth regarding the case he is examining, because the purpose of the evidence is to convince the judge or provide certainty to the judge about the existence of certain events, so that the judge can confirm, qualify and reconstitute and make decisions based on the proof. In a criminal incident, legal regulations are more focused on punishing the perpetrator of the crime, so that the rights of the victims of the crime are often neglected.This research uses a normative juridical research method that is descriptive analytical in nature using primary, secondary and tertiary legal materials collected using library study techniques and analyzed using qualitative data analysis methods. A charge witness or aggravating witness, in this case including a victim witness, is one of the main pieces of evidence in criminal justice evidence. Mitigating circumstances are that the Defendant is polite and does not complicate things in court, the Defendant has never been convicted, the Defendant made a mistake because he was tempted by lust, the Defendant is the backbone of the family. After the defendant admits his actions and regrets the actions he has committed. Keywords: witness, rape, evidence  Abstrak: Dalam praktek peradilan, sebenarnya seorang hakim dituntut mencari kebenaran materiil terhadap perkara yang sedang diperiksanya, karena tujuan pembuktian itu adalah untuk meyakinkan hakim atau memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu, sehingga hakim dalam mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir serta mengambil keputusan berdasarkan kepada pembuktian tersebut. Suatu peristiwa pidana, aturan hukum lebih terfokus pada penghukuman pelaku kejahatan, sehingga seringkali hak-hak korban dari kejahatan tersebut terabaikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang dikumpulkan dengan tekhnik studi pustaka dan dianalisis dengan metode analisis data kualitatif. Saksi a charge atau saksi yang memberatkan dalam hal ini termasuk saksi korban merupakan salah satu alat bukti yang utama di dalam pembuktian peradilan pidana. Keadaan-keadaan yang meringankan yaitu Terdakwa bersifat sopan dan tidak berbelit-belit dipersidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa khilaf karena tergoda hawa nafsu, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga. Setelah terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan yang sudah dilakukannya. Kata kunci: saksi, pemerkosaan, pembuktian  
PENERAPAN PRINSIP EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) TERKAIT KHALWAT JINAYAH YANG BERLAKU DI ACEH Arisandhi Safana; Mohammad Eka Putra; Chairul Bariah; Mirza Nasution
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 7 No. 3 (2024): August 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i3.2098

Abstract

Abstract: Human rights are natural rights that are inherent from the moment humans are born, one of which is the right to equal status before the law, the fulfillment of which is mandatory for the state and the entire community. Aceh is one of the special regions where Islamic sharia qanuns are implemented, including the provisions on ikhtilath and adultery therein. In its application, it often becomes a contradiction when one party admits to having committed adultery while the other party does not confess, even though the crime in q uestion was committed jointly with the same tempus and locus delicti. The method used in this research is normative juridical with analytical descriptive characteristics which are collected using literature study techniques and analyzed using qualitative data analysis methods. The results of the research found that there was inequality before the law, That is state violated human rights by omission by not fulfilling the principle of non-derogable rights, so there was a need for a judicial review of the Aceh Qanun that was more dynamic and in line with current developments, judges in this case should be able to determine justice as it should be, is not only a mouthpiece for the law, but is obliged to explore, follow and understand the values that live in society. Keywords: equality before the law, human rights, khalwat jinayah and qanun. Abstrak: Hak Asasi Manusia merupakan hak kodrati yang melekat sejak manusia dilahirkan, salah satunya hak dalam kedudukan yang sama di mata hukum di mana pemenuhannya wajib dilakukan negara dan seluruh masyarakat. Aceh ialah salah satu daerah istimewa dengan penerapan qanun syariat Islam, termasuk ketentuan ikhtilath dan zina didalamnya. Dalam penerapannya seringkali menjadi kontradiksi manakala satu pihak mengaku telah melakukan perzinahan sedang pihak satunya lagi tidak mengaku, padahal tindak pidana dimaksud dilakukan secara bersama dengan tempus dan locus delicti yang sama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan sifat Deskriptif Analitis yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka dan dianalisis dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa terjadinya inequality before the law, negara melakukan pelanggaran hak asasi manusia by ommision dengan tidak dipenuhinya asas non derogable rights, sehingga perlu uji materi Qanun Aceh yang lebih dinamis dan sesuai dengan perkembangan zaman, hakim dalam hal ini seharusnya dapat menentukan keadilan sebagaimana seharusnya, tidak hanya sebagai corong undang-undang, melainkan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai yang hidup di masyarakat. Kata kunci: kedudukan yang sama dimata hukum, ham, khalwat jinayah dan qanun.   
PENGATURAN HUKUM KEJAHATAN SIBER TERHADAP KESUSILAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1136/PID.SUS/2021/PN.PBR) Reyvindo Arenda Sitepu; Mohammad Eka Putra; Fajar Khaify Rizky
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 7 No. 3 (2024): August 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i3.2129

Abstract

Abstract: Cyber crime is a form of virtual crime which utilizes a computer connected to the internet. Security holes in the operating system that cause weaknesses are exploited by hackers, crackers and script kiddies to infiltrate computers. Forms of content within the scope of information and electronic transactions that fall into the category of decency are several types of pornographic content, namely in the form of writing, images or videos. The criminal element for uploading content in the form of decency on social media according to Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions is that content or sentences uploaded to social media services that contain elements of decency are disseminated without having any rights and become public consumption for users of other social media services. The legal consequences arising from the use of content containing decency on social media based on the criminal law in force in Indonesia are that you will be punished with imprisonment for a maximum of 6 (six) years and/or a fine of a maximum of IDR 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) in accordance with Article 45 of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. Keywords: Content, Distributed, Video Abstrak: Cyber crime ialah bentuk kejahatan virtual yang mana memanfaatkan sebuah media komputer yang terhubung ke internet. Lubang-lubang keamanan yang terdapat pada sistem operasi yang menyebabkan kelemahan sehingga dimanfaatakan oleh para hacker, cracker dan script kiddies guna menyusup ke dalam komputer. Bentuk konten dalam lingkupan informasi dan transaksi elektronik yang termasuk dalam kategori kesusilaan adalah beberapa jenis konten pornografi yaitu dalam bentuk tulisan, gambar atau video. Unsur pidana atas unggahan konten konten berbentuk kesusilaan pada media sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah konten-konten atau kalimat-kalimat yang diunggah kedalam layanan media sosial yang mengandung unsur kesusilaan disebar luaskan secara tanpa memiliki hak dan menjadi konsumsi publik bagi pengguna layanan media sosial lainnya. Akibat hukum yang timbul terhadap penggunaan konten yang mengandung kesusilaan pada media sosial berdasarkan hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kata kunci: Konten, Disebar, Vidio
IMPLEMENTATION OF LAW BY JUDGES IN PROVIDING LEGAL PROTECTION TO CHILD VICTIMS OF SEXUAL HARASSMENT (Study of Decision No. 25/Pid.Sus/2021/PN Tbk, Study of Decision No. 129/Pid.Sus/2021 PN Tim and Study of Decision No. 31/Pid.Sus/2022/PN Psp) Annisa Ali Gea; Mohammad Eka Putra; Marlina
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 4 No. 4 (2026): December - ON PROGRESS
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The application of the law by judges in criminal cases, especially for child victims of sexual abuse, is very important. Children have the right to protection that can endanger or hinder their normal growth and development. Therefore, it is imperative for the state to respect and protect children's rights by realizing them in legal regulations to protect children facing legal problems. This study aims to examine the role of judges in the juvenile criminal justice system in Indonesia and how judges apply the law in providing legal protection to child victims of sexual abuse and whether judges have provided legal protection to child victims of sexual abuse related to Decision Study No. 25/Pid.Sus/2021/PN Tbk, Decision Study No. 129/Pid.Sus/2021 PN Team and Decision Study No. 31/Pid.Sus/2022/PN Trg). The research method used is normative juridical with data collection techniques namely literature study. From the results of this study, the role of judges in the juvenile criminal justice system in Indonesia is to apply positive law and find laws that include justice, benefits and legal certainty by applying the application of law in accordance with the criminal acts committed by the defendant by providing protection for child victims of sexual harassment as stated in Law of the Republic of Indonesia No. 35 of 2014. Judges in applying the law with the facts in the trial in the study of decision No. 25 / Pid.Sus / 2021 / PN Tbk, decision No. 129 / Pid.Sus / 2021 PN Team, and decision No. 31 / Pid.Sus / 2022 / PN Psp, the judge decided that the defendant legally committed an innocent crime committed by the adoptive parents against the victim's child in the decision, however, in his decision the judge did not provide legal protection for the rights of the victim's child such as restitution as part of the victim's recovery.  
Co-Authors Aflah, Aflah Ana Muliandari Annisa Ali Gea Arisandhi Safana Chairul Bariah Empindonta Ramadhaan Tarigan Marlina Mirza Nasution Reyvindo Arenda Sitepu Rizky, Fajar Khaify Utary Maharany Barus