Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.136
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah METADATA Jurnal Meta Hukum Mahadi : Indonesia Journal of Law
Marlina
Universitas Sumatera Utara
Religion Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DI KABUPATEN NAGAN RAYA (Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Suka Makmue Nomor 1/JN/2018/MS.Skm) Dedek Syumarta Suir; Marlina Marlina; Adil Akhyar
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 3 (2022): Edisi Bulan September 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kasus pemerkosaan terhadap anak dibawah umur merupakan bukan persoalan yang tabu lagi bagi aparat penegak hukum dan masyarakat umum, karena kasus pemerkosaan terhadap anak sudah menjadi persoalan yang serius untuk ditangani. Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, dimana bahan atau data yang diperoleh akan disusun secara sistematis dan dianalisa dengan menggunakan prosedur logika ilmiah yang sifatnya kualitatis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Suka Makmue Nomor 1/JN/2018/MS.Skm adalah semua unsur tindak pidana/jarimah yang dilakukan Terdakwa telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.
PENINDAKAN PROPAM (POLRI TERHADAP ANGGOTA POLISI YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN (Studi Di Bidang Propam Kepolisian Resor Nias Selatan) Hamdani Ritonga; Marlina Marlina; Mustamam Mustamam
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 3 (2022): Edisi Bulan September 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Oknum polisi yang melakukan tindak pidana penganiayaan berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota Polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian bahwa Penindakan Propam terhadap Polisi yang melakukan tindak pidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Peraturan Kapolri No. Pol.: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri, yang mekanisme penanganannya melalui sidang Komisi Kode Etik Polri. Tindakan oleh Propam terhadap anggota Polri yang melakukan penganiayaan pada dasarnya dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP dengan mengingat, memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang mengatur secara khusus bagi tersangka anggota Polri dan jika terbukti, maka akan dikenakan sanksi penurunan pangkat, pemotongan gaji, dan kurungan dan apabila sudah tidak layak, seorang anggota Polri akan diberhentikan secara hormat ataupun tidak hormat.
KEBIJAKAN PENEGAK HUKUM DALAM PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA Muhammad Ilman Dani Lubis; Marlina Marlina; Danialsyah Danialsyah
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 3 (2022): Edisi Bulan September 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan prinsip restoratif justice dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak secara yuridis formil telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriftif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder dan penelitian lapangan. Data primer dansekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan dalam penerapan restoratif justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan adalah masih sangat terbatasnya baik sarana fisik bangunan tempat pelaksanaan restorative justice, maupun non fisik yaitu belum tersedianya tenaga-tenaga professional seperti dokter, psikolog, tenaga instruktur ketrampilan dan tenaga pendidik di berbagai tempat dimana anak di tempatkan selama dalam penanganan proses hukum.
PERTANGGUNGJAWABAN PENGEMUDI AKIBAT PERDAMAIAN DALAM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Bna) Irnawan Sinulingga; Marlina Marlina; Adil Akhyar
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 3 (2022): Edisi Bulan September 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terjadinya kecelakaan lalu lintas banyak menimbulkan korban, meninggal dunia maka bagi pelaku bisa dijerat dengan pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Penerapan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (library research). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dipahami Hambatan kepolisian dalam melakukan diskresi dalam tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan oleh anak adalah terdapat pilihan sanksi antara kurungan dan denda.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU MEMPERDAGANGKAN PANGAN YANG TELAH KADALUARSA (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1984 K/Pid.Sus/2018) Qory Oloan Siregar; Marlina Marlina; Mukidi Mukidi
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 3 (2022): Edisi Bulan September 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berkaitan dengan tindak pidana memperdagangkan pangan yang telah kadaluarsa, maka apabila pelaku usaha merugikan konsumen, maka pengusaha yang karena lalainya tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, dimana bahan atau data yang diperoleh akan disusun secara sistematis dan dianalisa dengan menggunakan prosedur logika ilmiah yang sifatnya kualitatis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana memperdagangkan pangan yang telah kadaluarsa adalah Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana memperdagangkan pangan yang telah kadaluarsa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1984 K/Pid.Sus/2018 adalah dipidana denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan pangan yang rusak, cacat atau bekas tercemar. Pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku usaha yang mengedarkan produk pangan tanpa izin edar berdasarkan putusan Nomor 1984 K/Pid.Sus/2018 adalah semua unsur dari Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah terpenuhi.
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DENGAN MENGGUNAKAN JABATAN TERHADAP PEMBAYARAN JASA ANGKUT TANDAN BUAH SAWIT (Studi Putusan Nomor 3476/Pid.B/2019/PN Mdn Siti Mirzani Hapsari; Marzuki Marzuki; Marlina Marlina
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 3 (2022): Edisi Bulan September 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan sering sekali terjadi diberbagai bidang dan bahkan pelakunya diberbagai lapisan masyarakat. Penulisan tesis ini menggunakan metode telaah pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis kasus putusan Nomor 3476/Pid.B/2019/PN Mdn. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dari pembahasan adalah pertimbangan hukum hakim dalam penerapan sanksi pidana tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam putusan Nomor 3476/Pid.B/2019/PN Mdn terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan.
TINDAK PIDANA MENDISTRIBUSIKAN INFORMASI ELEKTRONIK DAN DOKUMEN ELEKRONIK YANG MEMUAT PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK (Studi Putusan Mahkamah Agung RI omor 510 K/Pid.Sus/2020) Nusantara Tarigan; Marzuki; Marlina
Jurnal Meta Hukum Vol. 1 No. 3 (2022): Edisi November 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.705 KB) | DOI: 10.47652/jmh.v1i1.269

Abstract

Pencemaran nama baik dalam informasi elektronik merupakan hal yang membuat kerugian disisi orang yang dirugikan akibat serangan kehormatan di informasi elektronik. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (library research). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 510 K/Pid.Sus/2020 bahwa hakim dalam memutus perkara tersebut menerapkan ketentuan yang terdapat dalam UU ITE dengan pertimbangan bahwa pelaku tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik telah memenuhi unsur-unsur Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU ITE sehingga terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
The Problematics of Turning on The Main Light Lettings For Two-Wheeled Motor Vehicle Under The Laws Number 22 Year 2009 on Traffic And Road Transport Juliani Prihartini; Alvi Syahrin; Mahmud Mulyadi; Marlina
Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 2 No. 1 (2023): Edisi Februari 2023
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

For two-wheeled vehicles, it is expressly required by Law Number 22 of 2009 Concerning Road Traffic and Transportation to switch on the primary lights during the day. A requirement for vehicle eligibility on the road is the regulation of this obligation. The provisions in the UULLAJ do not yet control the ATPM's accountability for vehicle requirements that ensure the headlights stay on and the availability of an automatic device as a warning when the headlights are damaged. This has ramifications for traffic-related duties performed by the National Police in the area of law enforcement. Only drivers who fail to fulfil their requirements to ensure the specifications of their primary lights throughout the day without touching the ATPM are the targets of law enforcement. Because there was no legal framework for the Police to take action against the ATPM, this law enforcement was not carried out. In reality, considerations of legal certainty, justice, and advantages must be given while establishing a legal norm. Data were collected using interviews as main sources and library research as secondary sources. This study employs a qualitative research methodology and is a descriptive analysis.
Co-Authors Adil Akhyar Alvi Syahrin Asido Selamat Nababan Danial Syah Dedek Syumarta Suir Dodi Zulkarnain Hasibuan Hamdani Ritonga Irnawan Sinulingga Juliani Prihartini M. Adhlie Kurnia Sirait Mahmud Mulyadi Marzuki Marzuki Muhammad Ilman Dani Lubis Muhammad Rafi Mahendar Nasution Mukidi, Mukidi Mustamam Mustamam Narsyah Agustian Nusantara Tarigan Qory Oloan Siregar Rahmat Murtaza Siti Mirzani Hapsari Yoedi Prayogi