Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Legalita Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Rahmatullah Ayu Hasmiati
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Tindak Pidana Seksual Deep Nudification Berbasis Manipulasi Foto Tanpa Busana Melalui Artificial Intelligence Meylinda Putriani; Muhammad Nurcholis Alhadi; Rahmatullah Ayu Hasmiati; Elviandri
Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial Vol. 5 No. 2 (2026): Juli
Publisher : CV Putra Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58540/jipsi.v5i2.1840

Abstract

Fenomena deep nudification manipulasi foto seseorang, agar terlihat tanpa busana melalui artificial intelligence (AI) memperlihatkan realitas sosial yang berkembang jauh lebih cepat daripada regulasi, dimana korban mengalami kerugian psikologis, seksual, dan reputasional meskipun kontennya bersifat sintetis. Dalam sistem hukum Indonesia belum optimal menyediakan norma eksplisit yang mengatur konten intim sintetis, sehingga penegakan hukum terhadap pelaku menghadapi kekosongan pengaturan dan hambatan pembuktian. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan karakteristik deep nudification sebagai bentuk kejahatan seksual digital, menganalisis relevansi dan keterbatasan regulasi hukum yang ada dan merumuskan konstruksi pertanggungjawaban pidana yang lebih tepat bagi pelakunya. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif serta pendekatan multidisiplin yang memadukan analisis hukum pidana, hukum siber, viktimologi, dan perlindungan data pribadi, penelitian ini menegaskan bahwa dampak viktimisasi dari konten sintetis identik dengan konten intim asli. Novelty penelitian ini terletak pada argumentasi perlunya pengakuan yuridis terhadap kategori delik baru yang disebut dengan synthetic sexual violence untuk merepresentasikan kekosongan norma dan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi korban. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan eksplisit mengenai konten intim sintetis merupakan kebutuhan mendesak untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta pemenuhan hak-hak korban dalam ranah kekerasan seksual digital.
Kesenjangan Kesadaran Hukum dan Implementasi Pendaftaran Merek Pada Pelaku UMKM di Kota Samarinda Anggit Prasetya Zen; Rahmatullah Ayu Hasmiati
CONSTITUO Journal of State and Political Law Research Vol 5 No 1 (2026): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v5i1.6507

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap perlindungan merek serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan antara kesadaran hukum dan implementasi pendaftaran merek di Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan empiris melalui penyebaran kuesioner dan wawancara terhadap pelaku UMKM, pejabat Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda, serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM di Kota Samarinda memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi terhadap perlindungan merek, ditandai dengan 87,9% responden memahami fungsi pendaftaran merek, 88,9% mengetahui manfaat pencegahan peniruan, dan 89,9% memahami risiko merek yang tidak terdaftar. Namun demikian, hanya 39,4% responden yang telah mendaftarkan mereknya secara resmi ke DJKI, sementara 60,6% belum melakukan pendaftaran. Kesenjangan ini disebabkan oleh kurangnya informasi dan sosialisasi, terbatasnya pendampingan hukum, persepsi kompleksitas prosedur pendaftaran, serta faktor biaya dan akses layanan. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan perlindungan merek UMKM tidak lagi terletak pada rendahnya kesadaran hukum, melainkan pada belum berkembangnya perilaku hukum (legal behavior) sebagai wujud nyata dari kesadaran yang dimiliki.
Perlindungan Anak di Era Kapitalisme Platform: Revitalisasi Pembatasan Akses Media dan Penguatan Kedaulatan Digital Sutag Harsie; Muhammad Hanafi; Kuswandi Dwi Eri Edisam; Iranda Nadya Febianty; Rahmatullah Ayu Hasmiati
Legalita Vol 8 No 1 (2026): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v8i1.2383

Abstract

The development of digital technology and platform-based media has transformed patterns of social interaction, communication, and information access, particularly among children as active users of digital spaces. The dominance of global digital platforms such as YouTube, TikTok, Instagram, and WhatsApp has generated various new risks, including exposure to harmful content, cyber exploitation, digital surveillance practices, and the commodification of children’s personal data. This study aims to analyze the revitalization of media access restrictions for children from the perspectives of child protection and digital sovereignty in the era of platform capitalism. The research employs a doctrinal (normative legal) method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that the crisis of child protection in digital spaces is not merely caused by regulatory gaps, but also by structural inequalities between states and transnational digital corporations that control data, algorithms, and digital platform governance. Indonesia is currently facing a crisis of digital authority reflected in weak data localization, dependency on foreign platforms, platform asymmetry, and regulatory incapacity. Therefore, a reconstruction of digital governance through the Child Centered Digital Sovereignty model is necessary by strengthening platform regulations, algorithm transparency, age verification systems, child-friendly digital design, and national data sovereignty. This approach is essential to ensure legal protection for children while simultaneously strengthening state sovereignty in the governance of the digital ecosystem.
Co-Authors Anggit Prasetya Zen Elviandri Iranda Nadya Febianty Kuswandi Dwi Eri Edisam Meylinda Putriani Muhammad Hanafi Muhammad Nurcholis Alhadi Sutag Harsie