Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Interpretasi Hukum Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Risky Tara Nabita Sari
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERATURAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA Mohammad Haikal Rasyid; Ghina Rhoudotul Jannah; Risky Tara Nabita Sari; Vinka Arzetta Fiana; Ahmad Farouk Djayadiningrat; Ghifari Vioga Batubara; Mulyadi
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v3i2.428

Abstract

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, saling berinteraksi hingga muncul rasa saling peduli, saling menyayangi, saling mencintai dan berkeinginan untuk hidup bahagia serta memperbanyak keturunan dengan melangsungkan perkawinan. Menurut UU Perkawinan bahwa perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Namun sampai saat ini masih terus terjadi perkawinan beda agama dalam lingkungan masyarakat. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui apa penyebab terjadinya perkawinan beda agama, bagaimana peraturan perkawinan beda agama ditinjau dari hukum nasional Indonesia, dan bagaimana pandangan masyarakat mengenai perkawinan beda agama. Penelitian artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan yuridis normatif. Hasil penelitian artikel ilmiah ini menjelaskan bahwa belum adanya aturan yang tegas mengenai perkawinan beda agama dan banyaknya penyebab terjadinya perkawinan beda agama sehingga perkawinan beda agama terus terjadi walaupun beberapa agama dan pandangan masyarakat telah melarang melangsungkan perkawinan beda agama. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil langkah atau solusi mengenai hal tersebut dengan membuat regulasi dan kebijakan mengenai perkawinan beda agama dan pemerintah serta petugas pengurus perkawinan harus tegas dalam melakukan pengadministrasian sehingga perkawinan beda agama dapat dihindari.
Perlindungan Konsumen Terkait Praktik Pemasaran Yang Menyesatkan Melalui Media Digital Di Indonesia (Studi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) Risky Tara Nabita Sari; Satino Satino
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 5 No. 3 (2024): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.5.3.10828.1171-1180

Abstract

Consumer protection serves as a legal effort to guarantee consumers’rights to clear, accurate, and non-misleading information. This study discusses misleading marketing practices in digital media and the legal protections provided to consumers in Indonesia under the Consumer Protection Act (UUPK) Number 8 of 1999. The objective of this study is to understand how existing regulations govern digital marketing and address the frequent issues that disadvantage consumers. The research method employed is normative juridical, using legal materials such as legislation, books, legal journals, and other scholarly articles. The findings indicate that while digital marketing significantly aids business actors in expanding their operations, consumers often find themselves in a vulnerable position as promotional information does not always align with reality and can be misleading. With the growing use of digital media as a marketing platform, there is an increasing need for strict regulations and effective complaint mechanisms to protect consumer rights. This study, alongside the enactment of the aforementioned law, aims to raise awareness among business actors regarding their responsibility to provide honest and transparent information, ultimately fostering a healthy business environment
Co-Authors Ahmad Farouk Djayadiningrat Ghifari Vioga Batubara Ghina Rhoudotul Jannah Mohammad Haikal Rasyid Mulyadi Satino Vinka Arzetta Fiana