Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal TOFEDU: The Future of Education Journal Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial
Sudirman Sitepu
Universitas Bengkulu
Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PENGARUH PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP EFISIENSI PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI INDONESIA Khairi Ardiansyah; Loren Seftia Apiba; M Kelvin Apricho; Sudirman Sitepu
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengaruh penerapan pendekatan restorative justice terhadap efisiensi penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menilai sejauh mana dasar hukum mendukung efisiensi dalam penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi sistem peradilan pidana dengan mengalihkan penanganan kasus-kasus ringan ke mekanisme restoratif, sehingga memungkinkan aparat penegak hukum untuk fokus pada kasus-kasus yang lebih serius.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PELAKU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN VIKTIMOLOGI Risma Rahmadani; Chaerly Ernanda Safitri; Iqbal Haris Maulana Efendi; Muhammad Ratra Alhabsy; Sudirman Sitepu; Dwi Putri Lestarika
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1706

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengaturan pembelaan terpaksa (noodweer) yang mengakibatkan kematian pelaku dalam KUHP Nasional Indonesia (UU No. 1/2023) di tengah disparitas penegakan hukum dan meningkatnya kekerasan jalanan, seperti kasus Hogi Minaya di Sleman. Tujuan penelitian mencakup analisis batasan antara pembelaan sah (Pasal 34) dan noodweer exces (Pasal 43), serta perspektif viktimologi terhadap pertanggungjawaban korban. Penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif-analitis menggunakan pendekatan statute dan konseptual melalui studi pustaka bahan hukum primer (KUHP), sekunder (jurnal, doktrin), dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil menunjukkan pembelaan sah mensyaratkan serangan seketika melawan hukum, proporsionalitas, dan subsidiaritas, sedangkan exces memerlukan keguncangan jiwa hebat dengan hubungan kausal langsung; viktimologi menempatkan korban sebagai aktor aktif untuk hindari reviktimisasi. Penelitian menyimpulkan perlunya pedoman operasional kontekstual bagi aparat penegak hukum guna wujudkan keadilan substantif, dengan implikasi pelatihan viktimologi dan restorative justice
Kesenjangan Gender dalam Pengambilan Keputusan Kesehatan Reproduksi : Dampak Terhadap Kesejahteraan Perempuan Betrilia Betrilia; Nakayla Azzahwa; Sudirman Sitepu; Dwi Putri Lestarika
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2024): September - Oktober
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/p2wffw80

Abstract

Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan reproduksi menjadi isu krusial yang merugikan suatu gender tertentu, terutama kaum perempuan. Kesenjangan gender dalam masyarakat yang menganut budaya patriaki yang kuat, membuat perempuan sering kali tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan kesehatan yang menyangkut tubuh mereka sendiri. Hal ini pada akhirnya memengaruhi kesejahteraan perempuan secara keseluruhan dan berdampak negatif pada kesehatan fisik, mental, dan sosial mereka. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender dalam pengambilan keputusan reproduksi memiliki resiko yang besar terhadap perempuan, seperti kehamilan yang tidak diinginkan, kompikasi kehamilan, dan kurangnya akses ke layanan kesehatan. Dampak psikologis yang ditimbulkan mencangku peningkatan stress dan rendahnya kualitas hidup akibat keterbatasan hak dalam pengambilan keputusan. Beberapa upaya yang bisa dilakukan yaitu, pemberdayaan perempuan, peningkatan pendidikan kesehatan reproduksi, dan kebijakan yang mendukung hak perempuan untuk berpartisipasi dalam keputusan kesehatan reproduksi. Dari hasil penelitian ini diharapkan agar penelitian ini dapat memperluas pengetahuan bagi laki-laki dan perempuan agar saling berkontribusi dalam pengambilan keputusan mengenai kesehatan reproduksi kedepannya.
The Rationality of Judges' Considerations in Affirming, Modifying, or Annulling District Court Decisions at the Appellate Level Raihan Maulana Gibran; Ridho Saputra; Sudirman Sitepu
The Future of Education Journal Vol 5 No 3 (2026): 2
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61445/60b0fd25

Abstract

Appellate decisions of the high court determine whether a district court judgment remains in force, is corrected, or is set aside. This article analyses the rationality of judges' considerations in affirming, modifying, or annulling district court decisions at the appellate level in both civil and criminal cases, referring to Law No. 20 of 2025 on Criminal Procedure and Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code, both in force since 2 January 2026. The study employs normative juridical research using statutory, conceptual, and analytical approaches to primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analysed qualitatively and prescriptively. Three findings emerge. First, appellate authority derives from the position of the high court as judex facti, which re-examines facts and the application of law, while the duty to give reasons is regulated in the Judicial Power Act, the 2025 Criminal Procedure Code, and civil procedural law. Second, the rationality of judicial considerations can be assessed through five indicators: legality, factual sufficiency, logical coherence, responsiveness to the appeal memorandum, and proportionality of justice. Each type of ruling carries a different burden of argument: affirmation requires independent verification, modification requires an explanation of the point of divergence, and annulment requires a clear identification of defects together with reasoning on the merits because the high court must adjudicate the case itself. Third, considerations that merely adopt the first-instance reasoning without answering the appellant's objections, or that modify the ruling without measurable reasons, weaken judicial accountability and open the way to cassation. Updating judgment-writing templates, quality supervision of decisions, and training of high court judges are necessary to preserve such rationality.
Co-Authors Betrilia Betrilia Chaerly Ernanda Safitri Dwi Putri Lestarika Iqbal Haris Maulana Efendi Khairi Ardiansyah Loren Seftia Apiba M Kelvin Apricho Muhammad Ratra Alhabsy Nakayla Azzahwa Raihan Maulana Gibran Ridho Saputra Risma Rahmadani