Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Majalah Cendekia Mengabdi
Adiyati, Noor
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Perspektif Prosedural Justice terhadap Peradilan Sosial Media atas Isi Impachment Joko Widodo Oktaviani, Diva Fitaloka; Jamilah, Jamilah; Adiyati, Noor; Hobiri, Muhammad; Syahbintang, M.; Setiarno Putera, Muhammad Luthfi
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16656

Abstract

Dalam proses impeachment presiden Indonesia, keadilan prosedural sering diabaikan, terutama ketika masalah muncul di media sosial. Meskipun UUD 1945 dan undang-undang lainnya telah menetapkan prosedur hukum yang jelas, praktiknya sering kali dipengaruhi oleh pendapat publik yang berkembang di media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis prosedural justice dalam kasus impachtmen seorang presiden dan Dampak peradilan sosial media terhadap prosedural justice. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berpusat pada mengkaji aturan hukum dan prinsip-prinsip yang relevan dalam sistem hukum Indonesia. Analisis dokumen hukum seperti UUD 1945, peraturan yang mengatur proses impeachment presiden, dan literatur akademik tentang keadilan prosedural digunakan untuk melakukan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menjamin proses yang transparan dan berbasis bukti dalam kasus impeachment presiden, penerapan keadilan prosedural sangat penting, Meskipun prosedur impeachment telah diatur dalam UUD 1945, opini publik yang berkembang di media sosial sering menyebabkan proses ini berubah. Selain itu, persepsi publik tentang sistem peradilan sangat dipengaruhi oleh media sosial. Tanpa mengikuti proses yang adil, misinformasi dan bias dapat merusak integritas proses hukum yang sah, menimbulkan polarisasi, dan mempengaruhi opini publik.
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI SEKTOR PUBLIK: STUDI KASUS E-KTP Jamilah, Jamilah; Adiyati, Noor; Sugiyarti, Anita
Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/rj.v5i1.150

Abstract

This article investigates state administrative law in eradicating corruption. Corruption has plagued Indonesia for a long time. Even after the 1998 reforms, the democratization process was unable to suppress the symptoms of corruption. This research seeks to answer the important question of how regulations and policies amidst widespread corruption have eroded public trust in various sectors of society. Analysis of media coverage and secondary data was carried out to highlight E-KTP corruption case studies based on three main approaches: legal, institutional, and political. The results of the analysis show the need for a more comprehensive approach to examining the root causes of large-scale corruption (grand corruption) including efforts and improvements to cure and reduce corruption cases in Indonesia.
Implementasi PERMA No. 7 Tahun 2015 Dalam Meningkatkan Efisiensi Administrasi Peradilan (Studi Di Kepaniteraan Muda Pidana Pengadilan Negeri Banjarmasin) Kristina, Maria; Oktarina, Vivin Ermia Sarinari Yopan; Adiyati, Noor; Aditya, Muhammad; Bintang, Muhammad Audya; Aini, Muhammad Noor; Sulaiman, Muhammad; Setiarno, Muhammad Luthfi; Habibie, Ramadhani Alfin; Amin, Muhammad
Majalah Cendekia Mengabdi Vol 3 No 1 (2025): Majalah Cendekia Mengabdi
Publisher : CV. Wadah Publikasi Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63004/mcm.v3i1.610

Abstract

Pendahuluan: Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2015 guna meningkatkan profesionalisme dan efektivitas administrasi peradilan, khususnya dalam kepaniteraan pidana. Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagai salah satu lembaga peradilan menerapkan regulasi ini untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas administrasi perkara pidana. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PERMA No. 7 Tahun 2015 dalam kepaniteraan muda pidana di Pengadilan Negeri Banjarmasin serta mengidentifikasi kendala dan solusi dalam penerapannya. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan service learning. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara dengan panitera muda pidana serta studi dokumen terkait regulasi tersebut. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PERMA No. 7 Tahun 2015 di PN Banjarmasin telah meningkatkan efisiensi administrasi peradilan melalui sistem E-Berpadu dan SIPP. Simpulan: Namun, kendala seperti gangguan jaringan dan keterbatasan SDM masih menjadi tantangan, seajalan dengan hal tersebut maka diadakannya upaya perbaikan dilakukan dengan menyediakan generator cadangan serta hal lainnya, selain itu, Pengadilan Negeri Banjarmasin juga menyediakan berbagai inovasi pelayanan yang tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat.
Co-Authors Aini, Muhammad Noor Bintang, Muhammad Audya Habibie, Ramadhani Alfin Hobiri, Muhammad Jamilah Jamilah Maria Kristina, Maria Muhammad Aditya, Muhammad Muhammad Amin Muhammad Sulaiman Oktarina, Vivin Ermia Sarinari Yopan Oktaviani, Diva Fitaloka Setiarno Putera, Muhammad Luthfi Setiarno, Muhammad Luthfi Sugiyarti, Anita Syahbintang, M.