Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementasi PERMA No. 7 Tahun 2015 Dalam Meningkatkan Efisiensi Administrasi Peradilan (Studi Di Kepaniteraan Muda Pidana Pengadilan Negeri Banjarmasin) Kristina, Maria; Oktarina, Vivin Ermia Sarinari Yopan; Adiyati, Noor; Aditya, Muhammad; Bintang, Muhammad Audya; Aini, Muhammad Noor; Sulaiman, Muhammad; Setiarno, Muhammad Luthfi; Habibie, Ramadhani Alfin; Amin, Muhammad
Majalah Cendekia Mengabdi Vol 3 No 1 (2025): Majalah Cendekia Mengabdi
Publisher : CV. Wadah Publikasi Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63004/mcm.v3i1.610

Abstract

Pendahuluan: Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2015 guna meningkatkan profesionalisme dan efektivitas administrasi peradilan, khususnya dalam kepaniteraan pidana. Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagai salah satu lembaga peradilan menerapkan regulasi ini untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas administrasi perkara pidana. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PERMA No. 7 Tahun 2015 dalam kepaniteraan muda pidana di Pengadilan Negeri Banjarmasin serta mengidentifikasi kendala dan solusi dalam penerapannya. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan service learning. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara dengan panitera muda pidana serta studi dokumen terkait regulasi tersebut. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PERMA No. 7 Tahun 2015 di PN Banjarmasin telah meningkatkan efisiensi administrasi peradilan melalui sistem E-Berpadu dan SIPP. Simpulan: Namun, kendala seperti gangguan jaringan dan keterbatasan SDM masih menjadi tantangan, seajalan dengan hal tersebut maka diadakannya upaya perbaikan dilakukan dengan menyediakan generator cadangan serta hal lainnya, selain itu, Pengadilan Negeri Banjarmasin juga menyediakan berbagai inovasi pelayanan yang tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat.
AKIBAT WANPRESTASI DAN OVERMACHT MENURUT KUHPERDATA: (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAMUJU NOMOR 28/PDT.G.S/2019/PN.MAM TAHUN 2019) Aditya, Febri; Azzahra, Atiqah Amalya; Jaitun, Almas; Santoso, Aji; Oktarina, Vivin Ermia Sarinari Yopan
Yustitia Vol. 11 No. 1 (2025): Yustitia
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/yustitia.v11i1.283

Abstract

An agreement can be implemented well if the parties have fulfilled their respective achievements as agreed without any party being harmed. However, there are times when the agreement is not implemented properly because of a default by one of the parties or the debtor. Default is a term that refers to non-fulfillment of achievements by the debtor. The occurrence of a default results in the loss of the other party (the opponent of the party in default). In Article 1234 of the Civil Code, because there is a loss by another party, the party who has committed the default must bear the consequences of the opposing party's demands, which can be in the form of: cancellation, agreement. cancellation of the agreement accompanied by a claim for compensation, fulfillment of the agreement and fulfillment of the agreement accompanied by a claim for compensation. Meanwhile, overmacht or force majeure is a situation caused by things that are completely unpredictable by the debtor, resulting in non-fulfillment of achievements. In Article 1245 of the Civil Code, if the debtor is unable to fulfill his obligations due to compelling circumstances, the debtor is not required to bear the burden of the loss.