Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Transformasi Persidangan Pidana: Model Keadilan Restoratif PN Wamena Saifullah Anwar; Irna Irna; Simon Marian; Jimince Jimrianita Kogoya
Jurnal Litigasi Amsir 2024: (Special Isu) September-Oktober
Publisher : Faculty of Law Andi Sapada Institute of Social Sciences and Business

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Justice is a necessity and hope for justice seekers. In the criminal context, restorative justice is needed where judges play an important role in enforcing it. This study aims to explain the ideal practice of trial based on restorative justice. This study uses a qualitative approach with the type of empirical research through in-depth interviews. The research population is apparatus at the Wamena District Court with three categories of samples, namely key informants, main and supporters. The results of the study show that the ideal practice of restorative justice for judges is by presenting victims through online trial means or victims can be represented by heirs or who is appointed based on a special power of attorney. The judge can give the defendant the opportunity to contact the family at trial, and can present the defendant's family at trial. In addition, judges can involve traditional or community leaders so that communication can run effectively and efficiently.
PENYULUHAN ASPEK HUKUM DALAM STUDI KELAYAKAN BISNIS BAGI PELAKU UMKM DI DISTRIK HUBIKIAK KABUPATEN JAYAWIJAYA Irna, Irna; Fadli, Aswan; Gwijangge, Ito
BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 6, No 3 (2024): BUDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : LPPM ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/budimas.v6i3.16051

Abstract

Studi kalayakan bisnis berfungsi untuk menganalisis apakah bisnis yang akan kita bangun layak atau tidak, dan aspek utama yang harus terpikirkan selain aspek-aspek lainnya ketika akan memulai bisnis adalah perihal aspek hukum. Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat terkait aspek hukum dalam bisnis. Perlu diketahui, aspek hukum terkait izin usaha tidak hanya berlaku untuk bisnis yang besar saja, tetapi pemerintah mewajibkan semua jenis bisnis untuk memiliki izin usaha tidak kerkecuali bisnis UMKM juga wajib memiliki IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil), hal ini dipertegas oleh gerakan pemerintah dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) dalam mengembangkan usahanya. Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan karena sebagian besar pelaku UMKM di Distrik Hubikiak belum sepenuhnya mengenal dengan baik regulasi bisnis yang diatur dalam perundang-undangan. Hal ini dapat menghambat perkembangan bisnis UMKM dan bahkan memunculkan potensi pelanggaran hukum. Penyuluhan ini merupakan bentuk pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi sekaligus dukungan terhadap pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Pemahaman legalitas ini sangat penting bagi pelaku UMKM. Diharapkan hal ini juga dapat memberikan kepercayaan kepada pelanggan, mitra bisnis, dan investor bahwa bisnis pelaku UMKM tersebut dijalankan dengan integritas dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Lebih lanjut, legalitas usaha dan izin edar dapat melindungi hak-hak bisnis, pemilik, dan konsumen.
PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KAMPUNG JAGARA DISTRIK WALESI Irna, Irna; Kogoya, Jimince Jimrianita; Rahmatullah, Bella Safirah; Wandikbo, Maclon; Kogoya, Bernadmus; Yikwa, Akim
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 8, No 2 (2025): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v8i2.56849

Abstract

Violence against women is still a problem that threatens the welfare and human rights of women in various regions, including Jagara Village, Walesi District, Jayawijaya Regency. Violence against women in Jayawijaya Regency has continued to increase over the last three (3) years. The main trigger for acts of violence is economic problems. Various efforts have been made by the Jayawijaya Regency Government to overcome poverty, one of which is through the Extreme Poverty Social Assistance program for fourteen (14) districts in Jayawijaya Regency, but it has not been optimal due to a lack of supervision and lack of involvement from other institutions. This community service aims to prevent violence against women through community empowerment based on local wisdom. The method used is an approach that involves traditional leaders, women's leaders, and communities in socialization activities, training, and empowerment through strengthening cultural values and local wisdom that support the protection of women. The results of the service show an increase in public awareness of the importance of respecting women's rights and rejecting violence, the formation of a strong network and community-based support that plays an active role in preventing violence, and a high level of community enthusiasm during practical activities. This program proves that community empowerment with a local wisdom approach is effective in creating a safe and supportive environment for women in Jagara Village. Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi persoalan yang mengancam kesejahteraan dan hak asasi perempuan di berbagai daerah, tak terkecuali Kampung Jagara, Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya. Kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Jayawijaya terus meningkat dalam tiga (3) tahun Terakhir. Pemicu utama tindakan kekerasan adalah persoalan ekonomi. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya guna menuntaskan kemiskinan, salah satunya melalui Program Bantuan Sosial Kemiskinan Ekstrim untuk empat belas (14) distrik di Kabupaten Jayawijaya. Namun, belum maksimal karena kurangnya pengawasan dan kurang melibatkan lembaga lain. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan melalui pemberdayaan masyarakat yang berlandaskan kearifan lokal setempat. Metode yang digunakan adalah dengan pendekatan yang melibatkan tokoh adat, tokoh perempuan, dan komunitas dalam kegiatan sosialisasi, pelatihan, serta pemberdayaan melalui penguatan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang mendukung perlindungan perempuan. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghormati hak perempuan dan menolak kekerasan, terbentuknya jaringan yang kuat, dan dukungan berbasis komunitas yang berperan aktif dalam pencegahan kekerasan, serta antusiasme masyarakat selama kegiatan praktek sangat tinggi. Program ini membuktikan bahwa pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan kearifan lokal efektif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan di Kampung Jagara.
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung dalam Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Mediasi di Distrik Walesi Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan Irna, Irna; Wijaya, Mohammad Safrul; Marian, Simon; Wenda, Ben
BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 6 No. 1 (2024): BUDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : LPPM ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This community service initiative aims to enhance the capacity of village officials in resolving civil disputes through mediation methods. Villages, also known as kampungs, frequently encounter various types of civil disputes, such as land disputes, inheritance issues, and contract disagreements, which require fair and peaceful resolution. However, insufficient understanding and skills in mediation often result in ineffective dispute resolution and the potential for further conflict. This program involves intensive training for village officials in the Walesi District on the fundamentals of civil law, mediation techniques, and effective communication skills. The training is conducted through a series of workshops, simulations, and case studies designed to provide a practical and comprehensive understanding of the mediation process. Additionally, the program offers guide materials and training modules that can serve as references for village officials in their duties. The results of this initiative demonstrate a significant improvement in the understanding and skills of village officials in managing civil disputes through mediation. Trained officials are now able to resolve disputes more effectively, reduce tensions among residents, and foster a more harmonious environment. This initiative is expected to serve as a model for other villages or kampungs in developing their capacity for independent and peaceful civil dispute resolution. Keywords: Mediation, Civil Law, Dispute Resolution, Village Official Capacity
Edukasi Dan Praktek Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Merek Bagi Pelaku Usaha Di Kampung Kuluakma Distrik Walelagama Irna, Irna; Fadli, Aswan; Adi Pratama, Andika Prasetyo
Jurnal SOLMA Vol. 14 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA Press)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22236/solma.v14i3.19299

Abstract

Pendahuluan: Kampung Kuluakma didominasi oleh pelaku usaha mikro dan kecil, terutama di sektor minuman dan makanan khas, serta produk agribisnis. Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya pendaftaran merek, merupakan aspek krusial dalam dunia bisnis. Para Pengusaha di Kampung Kuluakma belum memahami pentingnya pendaftaran merek serta banyak yang menghadapi kendala administratif dan teknis dalam proses pendaftaran HKI. Tujuan: utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang HKI dan kapasitas pelaku usaha dalam mengelola dan melindungi merek dagang mereka secara mandiri dan efektif. Metode: Pengabdian dilakukan dengan memberikan Edukasi HKI Merek tentang Teori, Regulasi, Prosedur Online, Dokumen, dan Simulasi Pendaftaran. Hasil: Pengabdian ini bersifat edukatif dan praktik, meskipun tidak menghasilkan sertifikat HKI resmi, 4 dari 15 mitra berhasil menyelesaikan pendaftaran merek secara mandiri melalui platform DJKI dengan pendampingan tim. Pengetahuan peserta meningkat rata‑rata +22,47 poin, menandakan penguatan kapasitas pelaku usaha dalam memanfaatkan HKI secara praktis.
LEGAL POLICY ANALYSIS: PLASTIC BAG WASTE REDUCTION STRATEGY WITH NOKEN BAGS IN JAYAWIJAYA REGENCY Irna, Irna; YM, Hardiyanti; Asso, Fajar Sidik
EKSEKUSI Vol 7, No 2 (2025): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v7i2.38812

Abstract

Jayawijaya Regency, a region rich in natural resources, faces significant challenges in plastic waste management. The use of Noken bags as an environmentally friendly alternative to plastic bags is a strategic step that requires analysis from a legal policy perspective. The purpose of this paper is to analyze legal policies related to reducing plastic bag waste, assess the effectiveness of Noken bags as an alternative to plastic bags, and analyze the challenges and obstacles in implementing plastic waste reduction policies. This paper utilizes a qualitative research method, focusing on legal policy analysis, combined with a survey method to obtain public perceptions of Noken bags as an alternative to plastic bags. The study concludes that the plastic waste problem in Jayawijaya is urgent due to the ever-increasing volume and minimal management infrastructure, resulting in serious impacts on the environment and health. Although Noken bags have the potential to be an environmentally friendly alternative, limited production and price are obstacles. Therefore, a comprehensive strategy is needed, encompassing waste management facilities, an effective 3R program, education, economic support, and strong regulations to make Noken a sustainable solution.