Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dedikasi : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Sukindar
Universitas 17 Agustus 1945 Samarind, Indonesia
Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PELAYANAN PRIMA PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Hendi Achmad Tornado, Abdul Rokhim, dan Sukindar
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 24, No 1 (2023): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v24i1.7223

Abstract

Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan dengan baik dan mudah.Peningkatan kesadaran penduduk dan peran serta untuk ikut mendukung perencanaan pembangunan sistem administrasi kependudukan guna meningkatkan pelayanan terhadap publik.Perumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah Apa yang dimaksud dengan pelayanan prima dalam pembuatan akta kelahiran di dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, Apa hambatan yang dihadapi dalam penerbitan akta kelahiran di dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Kutai Kartanegara.Berdasarkan penelitian diatas maka digunakan metode penelitian Hukum yuridis Normatif dengan mengkaji Studi dokumen dengan menggunakan berbagai bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Pelaksanaan Pelayanan Prima Pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara diukur menggunakan variabel peraturan dan standar pelayanan. Peraturan dan standar pelayanan telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dan Telah diterapkan. Hambatan yang dihadapi dalam penerbitan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. terdapat pada Sumber Daya Manusianya, wilayah yang sangat luas, pelayanan terpusat di kabupaten/kota, kendala teknis jaringan yang sering gangguan/ lelet, serta kendala non teknis seperti kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya akta catatan sipil dan masih cukup banyak juga masyarakat yang tidak terlalu mengetahui persyaratan dan prosedur yang ada sehingga terjadi penghambatan dalam proses pelayanan penerbitan akta catatan sipil.
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN DILANGSUNGKAN Renni Romauli dan Sukindar
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v6i1.5630

Abstract

Perjanjian  perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan sudah menjadi hal umum dan sudah banyak dilakukan oleh pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, namun salah satu yang menarik untuk dikaji adalah ketika terdapat perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah dilangsungkannya perkawinan tersebut.Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian  ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasar pada karakter keilmuan hukum dari sisi normatifnya.Hasil penelitian menjelaskan bahwa saat ini perjanjian perkawinan tidak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang hanya dapat dibuat sebelum perkawinan (prenuptial agreement) dilangsungkan, tetapi dapat juga dibuat setelah perkawinan berlangsung (postnuptial agreement), hal tersebut sah dimata hukum. Hal ini merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar RI 1945.
AKIBAT HUKUM TERHADAP PIHAK YANG TIDAK BERITIKAD BAIK DALAM PROSES JUAL BELI Norma dan Sukindar
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v5i2.5110

Abstract

Buying and selling is an activity carried out by two or more people to produce a mutual agreement, but there is often a sale and purchase which causes various problems. The existence of buying and selling with object agreements contain hidden defects. The situation is actually known consciously by the seller, but did not inform the buyer about it, so the buyer feels disadvantaged. Such events occur because of bad intentions or dishonest attitudes about information and the condition of an item. As a result of dishonest acts, the interests of one party have been violated. The problem raised in this paper is what the legal consequences are for parties who have no good intentions in the buying and selling process and what are the factors causing the parties to set aside good faith in the buying and selling process.This type of research is normative juridical research, library research with the problem approach used in writing this thesis is the statute approach.The results showed that with the enactment of legislation governing the buying and selling process of parties who do not have good intentions will cause legal consequences, namely the agreement becomes invalid and null and void and compensates for damages. But the reality on the ground, that the replacement of losses can be done if the parties agree. The factor causing the parties to set aside good faith in the buying and selling process is the lack of careful buyer or consumer to look for more detailed information related to the items they want to buy. While the seller or business actor, because of the opportunity to have bad intentions, in addition to that because of dishonesty.
TINJAUAN TERHADAP RATIO DECIDENDI HAKIM PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA DALAM PERKARA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BURUH PT. SIMS JAYA KALTIM DI KABUPATEN PASER Neneng Herawati dan Sukindar
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v6i2.5866

Abstract

Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan denganmengabulkan gugatan perusahaan PT.Sims Jaya Kaltim Di KabupatenPaser mengenai pemutusan hubungan kerja dengan alasan bahwaburuh/pekerja yang bersangkutan dianggap telah melakukan suatutindakan provokasi yaitu dengan mengajak atau mempengaruhi pekerjalain agar melakukan pemogokan kerja, sedangkan dalam prosespersidangan tidak terbukti merupakan suatu permasalahan yang menarikuntuk ditelaah.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenispenelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statuteApproach).Setelah penulis melakukan penelitian, maka jawaban mengenaipermasalahan yang dikaji dapat dijelaskan sebagai berikut, bahwa hakimdalam memutuskan perkara antara pihak perusahaan dan buruh tidakberdasarkan pada pembuktian yang terdapat dalam persidangan, tetapimajelis hakim memutuskan perkara berdasar pada pertimbangan hakimyang menyatakan bahwa adanya ketidakharmonisan hubungan antaraperusahaan selaku penggugat dengan buruh/pekerja selaku tergugat,padahal alasan pemutusan hubungan kerja yang didasarkan atas hubungankerja yang tidak harmonis itu tidak diatur dalam perundang-undanganyang berlaku. Sesuai dengan ketentuan seharusnya hakim dalammemutuskan perkara berdasar atas hukum, perjanjian yang ada dankebiasaan.
PERTANGGUNGJAWABAN PERAWAT AKIBAT KESALAHAN DALAM PEMBERIAN OBAT KEPADA PASIEN Benhard Kurniawan Pasaribu, Fadillatul Jannah, Sukindar, dan
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 25, No 1 (2024): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v25i1.8001

Abstract

Pertanggungjawaban di bidang keperawatan merupakan aspek krusial dari etika profesi tersebut. Contohya seperti beberapa kasus yang terjadi akibat kesalahan perawat dalam pemberian obat atau yang disebut juga dengan Nursing Error maka diperlukannya pertanggungjawaban seorang perawat akibat kesalahannya tersebut. Terutama jika terjadi dampak negatif yang signifikan. Tanggungjawab ini cenderung bersifat retrospektif, bergantung pada kinerja dan keputusan yang telah diambil. Dalam konteks hubungan perawat yang diberikan kepada pasien selama perawatan.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang.  Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa Pertanggungjawaban perawat dalam pelayanan kesehatan melibatkan aspek hukum perdata, pidana, dan administrasi, dengan penekanan pada kepatuhan terhadap standar keperawatan, pencegahan tindakan yang salah atau ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Secara hukum perawat yang melakukan kesalahan/kelalaian dapat dikenakan sanksi yang mungkin diterapkan sebagai konsekuensi dari tindakan perawat yang melakukan kesalahan dalam pemberian obat kepada pasien, yang mencakup sanksi hukum administrasi, perdata, dan pidana.
KEABSAHAN PERJANJIAN ARISAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Benhard Kurniawan Pasaribu, Premita Permatasari, Sukindar, dan
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v9i2.8402

Abstract

Perjanjian dalam arisan online yang hanya berdasarkan kesepakatam antar pihak menimbulkan keraguan, terutama pada saat terjadi permasalahan seperti wanprestasi, untuk membuktikan keabsahan pada perjanjian arisan online ini akan mengacu pada pasal 1320 KUHPerdata. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah keabsahan perjanjian arisan online dalam perspektif hukum perdata dan kedudukan hukum para anggota di dalam perjanjian arisan online dalam perspektif hukum perdata. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approuch).Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa keabsahan perjanjian arisan online yang dilaksanakan hanya berdasarkan kesepakatan antar pihak, serta perjanjian tersebut tidak tertulis diatas kertas, dalam perspektif hukum perdata dapat dikatakan sah. Karena  pada Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian (kesepakatan, cakap hukum, adanya objek, sebab yang halal) maka keabsahan perjanjian dalam arisan online telah terpenuhi..  Kemudian kedudukan hukum para anggota dalam arisan online dalam perspektif hukum perdata tidak diatur secara tegas namun pada jurnal yang berjudul “tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap anggota dalam arisan online (studi kasus arisan online murah receh 22)” menuliskan bahwa  kedudukan hukum setiap pihak dalam arisan online yaitu pemilik arisan sebagai pihak pertama memiliki kewajiban menyalurkan uang arisan kepada pemenang sesuai dengan yang telah diperjanjikan dan memiliki hak mendapatkan tranferan uang dari setiap anggota tepat pada waktunya, kemudian para anggota arisan sebagai pihak kedua memiliki kewajiban membayar iuran arisan tepat waktu serta memiliki hak mendapatkan pencairan uang tepat waktu, kemudian admin arisan sebagai pihak ketiga memiliki kewajiban melaksanakan tugasnya sebagai admin membantu pemilik arisan mengatur jalannya arisan online serta memiliki hak mendapatkan gaji dari pemilik arisan karena telah melakukan tugasnya.
Co-Authors