Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Binamulia Hukum Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Sukiati Sukiati
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Disparitas Putusan Hakim mengenai Wasiat Wajibah bagi Anak Angkat dalam Peradilan Agama Anggi Egi Anggraini; Sukiati Sukiati; Iwan Iwan
Binamulia Hukum Vol. 15 No. 1 (2026): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v15i1.1410

Abstract

Hukum waris Islam tidak menempatkan anak angkat sebagai pihak yang berhak memperoleh warisan secara langsung. Namun, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan perlindungan hukum melalui lembaga wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209. Dalam praktik peradilan agama, penerapan ketentuan tersebut masih menimbulkan disparitas putusan yang berpotensi mengurangi kepastian hukum bagi anak angkat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk disparitas putusan mengenai wasiat wajibah bagi anak angkat serta implikasinya terhadap kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer berupa Putusan Nomor 2810/Pdt.G/2013/PA.JS, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2015/PTA.JK, dan Putusan Nomor 175 K/Ag/2016 dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Mahkamah Agung memberikan hak wasiat wajibah kepada anak angkat berdasarkan Pasal 209 KHI serta pertimbangan kemaslahatan. Sebaliknya, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menolak pemberian wasiat wajibah dengan alasan bahwa anak angkat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan. Perbedaan penafsiran tersebut menunjukkan adanya disparitas putusan dalam penerapan Pasal 209 KHI yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum bagi anak angkat. Oleh karena itu, diperlukan keseragaman penafsiran dan penerapan hukum guna menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan terhadap hak anak angkat dalam peradilan agama.
Implikasi Syiqaq terhadap Hak dan Kewajiban Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam di Tanjung Langkat Dea Nurul Ela Puteri Br Bangun; Sukiati Sukiati; Iqbal Iqbal
Binamulia Hukum Vol. 15 No. 1 (2026): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v15i1.1446

Abstract

Syiqaq merupakan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus antara suami dan istri sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga serta berdampak pada pemenuhan hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi syiqaq terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami, istri, dan anak dalam rumah tangga masyarakat Desa Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian, serta mengkajinya dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis hukum. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap keluarga yang mengalami syiqaq, tokoh agama, aparat desa, serta informan terkait lainnya. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syiqaq disebabkan oleh faktor ekonomi, kurangnya komunikasi, perbedaan pandangan, dan campur tangan keluarga. Kondisi tersebut berdampak pada tidak optimalnya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, seperti pemenuhan nafkah, pemberian perlindungan, perhatian, dan kasih sayang. Selain itu, syiqaq juga memengaruhi pemenuhan hak-hak anak, terutama hak untuk memperoleh perhatian, pendidikan, kasih sayang, serta lingkungan keluarga yang harmonis. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, syiqaq harus diselesaikan melalui upaya islah dan mediasi oleh hakam guna menjaga keutuhan keluarga serta melindungi hak-hak seluruh anggota keluarga.
Penegakan Hukum terhadap Pengoplosan LPG : Analisis Kasus di Desa Sei Rotan Kabupaten Deli Serdang dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Riduan Arif; Sukiati Sukiati
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 11, No 1 (2026)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qiyas.v11i1.12256

Abstract

Abstracts: This study aims to examine the practice of LPG gas smuggling that occurs in Sei Ratan Village, Deli Serdang Regency, assess the act based on positive criminal law and Islamic criminal law, and evaluate the effectiveness of law enforcement. This study uses a qualitative method with an empirical juridical approach through the collection of primary data in the field and secondary data from the literature. The results of this study show that there are three cases of LPG smuggling carried out by fraudulently transferring the contents of subsidized cylinders to non-subsidized cylinders so as to cause state losses and endanger the safety of the community and also the occurrence of fires in 2024 which killed 13 victims, in addition to the scarcity of 3 Kg LPG Gas as a result of this smuggling. In positive criminal law, this action fulfills the elements of Article 55 of the Oil and Gas Law and Article 62 paragraph (1) jo. Article 8 paragraph (1) letter a of the Consumer Protection Law with a criminal threat of up to 6 years in prison and/or a fine of IDR 2 billion. Meanwhile, in Islamic criminal law, embezzlement is categorized as an act of fraud (tadlis) which also violates the maqāṣid syarī'ah, namely in terms of ḥifẓ al-māl, ḥifẓ al-nafs, and ḥifẓ al-'aql. The results of the study show that law enforcement has not been optimal due to weak supervision, not maximum enforcement, and not all cases have been processed in accordance with applicable legal provisions.Keywords: Law Enforcement, Gas Smuggling, Perpetrators, Positive Criminal Law, Islamic Criminal Law.Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk meneliti mengenai praktik pengoplosan gas LPG yang terjadi di Desa Sei Rotan, Kabupaten Deli Serdang, menilai perbuatan tersebut berdasarkan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris melalui pengumpulan data primer di lapangan dan data sekunder dari literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukan adanya tiga kasus pengoplosan LPG yang dilakukan dengan cara memindahkan isi tabung subsidi ke tabung non-subsidi secara curang sehingga menimbulkan kerugian negara dan membahayakan keselamatan Masyarakat dan juga terjadinya kebakaran pada tahun 2024 yang menewaskan 13 orang korban, selain itu juga terjadinya kelangkaan Gas LPG 3 Kg akibat dari pengoplosan ini. Dalam hukum pidana positif, tindakan ini memenuhi unsur Pasal 55 UU Migas dan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a UU Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana hingga 6 tahun penjara dan/atau denda Rp2 miliar. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, pengoplosan dikategorikan sebagai perbuatan curang (tadlis) yang mana ini juga melanggar maqāṣid syarī’ah, yakni dalam hal ḥifẓ al-māl, ḥifẓ al-nafs, dan ḥifẓ al-‘aql. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum belum optimal karena lemahnya pengawasan, tidak maksimalnya penindakan, serta belum seluruh kasus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pengoplosan Gas, Pelaku, Hukum Pidana Positif, Hukum Pidana Islam.
Co-Authors Anggi Egi Anggraini Dea Nurul Ela Puteri Br Bangun Iqbal Iqbal Iwan Iwan Riduan Arif