Falupi, Lilik Aryani
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pemodelan Statistik Hubungan Pemenuhan Standar Pelayanan Kesehatan Ibu dengan Penggunaan Metode KB Pascapersalinan di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Maluku Hanafi, Nurrachda; Rahmaniati, Martya; Siregar, Kemal N; Falupi, Lilik Aryani
Jurnal Biostatistik, Kependudukan, dan Informatika Kesehatan Vol. 4, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas pemenuhan standar pelayanan Kesehatan ibu terhadap penggunaan metode KB Pascapersalinan dengan tujuan mengetahui hubungan antara pemenuhan standar pelayanan Kesehatan ibu terhadap penggunaan metode KB pascapersalinan di NTT, Sulawesi Barat, Maluku. Desain studi cross-sectional dengan analisis multivariabel regresi logistik menggunakan data sekunder SDKI 2017. Jumlah sampel yang digunakan sebesar 404 sampel dengan rincian NTT (151), Sulawesi Barat (115), Maluku (138) pada WUS yang pernah melahirkan anak hidup dalam periode satu tahun terakhir dan menggunakan metode KB pascapersalinan periode 42 hari setelah melahirkan. Proporsi penggunaan metode KB pascapersalinan di NTT 32,5%, Sulawesi Barat 33% dan Maluku 39,9%. Hasil penelitian bivariat menunjukkan pemenuhan standar pelayanan kesehatan ibu memiliki hubungan terhadap penggunaan metode KB pascapersalinan. Setelah dilakukan analisis pemodelan, ketiga provinsi menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara pemenuhan standar pelayanan kesehatan ibu dengan penggunaan metode KB pascapersalinan setelah dikontrol oleh variabel kovariat (NTT: AOR=2,228 dengan 95% CI=1,006-4,935; Sulawesi Barat: AOR=3,537 dengan 95% CI=1,300-9,620; Maluku: AOR=2,329 dengan 95% CI=1,114-4,870). Dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode KB pascapersalinan akan meningkat secara subtansial jika lebih banyak WUS hamil yang melakukan pelayanan kesehatan (pelayanan antenatal, pelayanan persalinan, pelayanan nifas) sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Hubungan Akses Layanan Kesehatan dengan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang di Indonesia: Analisis Data SKAP KKBPK 2019 Violila, Vallery; Eryando, Tris; Siregar, Kemal N; Falupi, Lilik Aryani
Jurnal Biostatistik, Kependudukan, dan Informatika Kesehatan Vol. 4, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program KB di Indonesia khususnya penggunaan MKJP menjadi upaya pemerintah dalam mengendalikan penduduk, khususnya pada kelompok berisiko. Namun, penggunaan mix-method MKJP di Indonesia relatif masih rendah, yaitu 24,6% dibandingkan negara ASEAN lainnya. Wanita menikah di Indonesia masih mengalami masalah dalam mengakses layanan kesehatan seperti masih tingginya angka unmet-need serta rendahnya presentase wanita terpapar informasi dari penyuluh lapangan KB dan informed choice KB. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi indikator akses layanan kesehatan dan mengetahui hubungan akses layanan kesehatan dengan penggunaan MKJP. Penelitian ini menggunakan data SKAP KKBPK 2019 dengan desain penelitian cross-sectional. Analisis univariat dilakukan untuk mengidentifikasi indikator akses layanan kesehatan sedangkan analisis bivariat dan multivariat digunakan untuk melihat hubungan akses layanan kesehatan dengan penggunaan MKJP. Ditemukan 75,3% wanita masih mengalami minimal 1 masalah terkait akses layanan kesehatan. Proporsi penggunaan MKJP oleh wanita menikah usia 15-49 tahun di Indonesia adalah 29,2%. Ada hubungan yang signifikan antara akses layanan kesehatan dengan penggunaan MKJP setelah dikontrol variabel pendidikan dan keinginan memiliki anak (AOR=1.19; 95% CI=1.091-1.312). Disimpulkan penggunaan MKJP di Indonesia relatif rendah. Upaya pemerintah seperti memanfaatkan tim pendamping keluarga sebagai jejaring fasilitas layanan KB, mengoptimalkan penyuluhan KB dengan pendekatan keluarga sehat dan KB lestari, dan mengoptimalkan layanan KB sesuai standar perlu dilakukan untuk mengurangi masalah terkait akses layanan kesehatan.