Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Ganti Rugi terhadap Korban Salah Tangkap Perkara Tindak Pidana Umum oleh Kepolisian Ditinjau dari Prespektif Keadilan ega shintia putri; Malemna Sura Anabertha Sembiring; Helvis; I Made Kantika
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 3: November (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korban salah tangkap adalah individu atau kelompok yang mengalami penderitaan fisik atau mental akibat kesalahan prosedur atau penyidikan oleh aparat penegak hukum. Negara bertanggung jawab atas perlindungan hak asasi manusia dan korban dapat mengajukan ganti rugi sesuai Pasal 95 ayat (1) KUHAP. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis hambatan-hambatan dan mekanisme mengajukan ganti rugi bagi korban salah tangkap oleh Kepolisian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban salah tangkap oleh kepolisian menghadapi berbagai hambatan untuk mendapatkan ganti rugi, seperti proses hukum yang panjang dan kompleks, beban pembuktian, kurangnya pemahaman hukum, perlindungan institusi kepolisian, ketakutan akan balas dendam, ketiadaan mekanisme pengaduan yang efektif, serta minimnya preseden hukum. Meskipun mekanisme ganti rugi diatur dalam KUHAP dan Keputusan Menteri Keuangan No. 983/KMK.01/1983, banyak korban tetap mengalami kesulitan dalam mengajukan klaim dan mendapatkan hasil yang memadai.
ANALISIS YURIDIS PENYEBARAN VIDEO PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 215/Pid.B/2021/PN.Tgt) Mario Marco Leaniel; Helvis; I Made Kantikha; Malemna Sura Anabertha Sembiring
Jurnal Cinta Nusantara (JCN) Vol. 2 No. 04 (2024): JURNAL CINTA NUSANTARA
Publisher : CV. Bunda Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63754/jcn.v2i04.55

Abstract

Fenomena penyebaran konten pornografi di media sosial telah menjadi masalah yang serius, mengingat dampaknya terhadap moralitas masyarakat dan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. dan tujuan penelitian tentang pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan hukuman terhadap penyebar vidio yang melanggar norma kesusilaan studi kasus putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 215/Pid.B/2021/PN.Tgt. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Hasil penelitiannya adalah Majelis hakim dalam memberikan pertimbangan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur pelanggaran dalam undang-undang tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. Kesimpulannya adalah dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 215/Pid.B/2021/PN.Tgt. mempertimbangkan fakta hukum, dampak sosial, motif terdakwa, penyesalan, dan kepentingan hukum untuk menentukan hukuman yang adil terhadap penyebar video yang melanggar norma kesusilaan. Sarannya adalah agar vonis hakim dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan juga dapat membuat masyarakat takut untuk melakukan perbuatan pornografi