<![CDATA[Asas Ultra petita dalam praktik Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia khususnya dalam perkara pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar menjadi sebuah perhatian penting, secara doktrin asas ultra petita melarang hakim memberikan putusan melebihi tuntutan yang diajukan dalam petitum, sebagaimana berlaku dalam hukum acara perdata. Namun, dalam konteks peradilan konstitusi, MK kerap kali mengeluarkan putusan yang melampaui permintaan pemohon, dengan alasan untuk mewujudkan keadilan substantif dan melindungi kepentingan umum (erga omnes). Penelitian ini menggunakan meetode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis dan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan asas ultra petita oleh MK tidak bisa disamakan dengan peradilan umum, karena objek sengketanya bersifat publik dan berdampak luas. Oleh karena itu, selama putusan tersebut atas pertimbangan hukum yang rasional dan bertujuan untuk menegakkan supremasi konstitusi serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara, maka penerapan asas ultra petita oleh MK dapat dianggap sah dan dapat diterima. Konsekuensi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung unsur ultra petita tetap harus dijalankan, karena putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Dengan kata lain, sejak dibacakan dalam sidang pleno, putusan tersebut menjadi wajib untuk dilaksanakan dan ditaati oleh seluruh institusi negara, termasuk Pemerintah, DPR, serta masyarakat secara keseluruhan.]]>
