Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GANEC SWARA Jurnal Risalah Kenotariatan Private Law
ALLAN MUSTAFA UMAMI
Universitas Mataram
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
TUNTUTAN PIDANA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN DI INDONESIA ALLAN MUSTAFA UMAMI; HERA ALVINA SATRIAWAN
GANEC SWARA Vol 18, No 2 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v18i2.860

Abstract

Agreement disputes in Indonesia occur due to non-fulfillment of the rights of one party in the agreement by the other party. The agreement is made to serve as strong evidence if a dispute arises in the future. An agreement is a material law that applies to the parties who make it in accordance with the principle of pacta sunt servanda in Article 1338 of the Civil Code (KUHPer). The nature of this material law regulates the parties, but formal law is needed which aims to enforce this material law, which is also known as procedural law. In the event that an agreement is not fulfilled and a dispute arises, it can be caused by a breach of contract, an unlawful act, a defect in the will known in the Civil Code which is resolved through formal civil law mechanisms. It is possible that other legal remedies could be taken by the injured party, namely through a formal criminal law approach. The criminal settlement approach is used with the intention that the party who is charged or sued immediately completes his obligations. Of course, criminal efforts cannot immediately interfere in civil cases without there being evidence that there is a criminal element or a legal basis for the dispute to be directed to criminal prosecution. The formulation of the problem in this research is what is the law of criminal prosecution in resolving contractual disputes in Indonesia? The purpose of this research is to determine the law of criminal prosecution in resolving contractual disputes in Indonesia. The research method used in this research is normative legal research. The results of the research state that criminal charges to resolve agreement disputes are very possible provided that one of the parties has been proven to have committed a criminal act in the pre-agreement, agreement and post-agreement stages and with the proven criminal act being the basis for the aggrieved party to add to the claim for an unlawful act. regulated in Article 1365 of the Civil Code
Penyelesaian Sengketa Tanah Sesuai Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomer 21 Tahun 2020 Di Kelurahan Pagutan Kota Mataram Hera Alvina Satriawan; Allan Mustafa Umami; Fatria Hikmatiar Al Qindy; Wahyuddin Wahyuddin
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.370

Abstract

Sengketa tanah adalah sengketa yang sudah ada sejak orde lama, hingga sekarang. Kualitas dan kuantitas sengketa tanah merupakan maslah yang selalu ada dalam tatanan kehidupan manusia. Di Kelurahan Pagutan Kota Mataram masih banyak terjadi sengketa tanah. Maka pemerintah wajib memberikan solusi melalui penyuluhan mengenai sengketa tanah yang dapat dilakukan melalui jalur non litigasi yang dapat dilakukan di Kantor Badan Pertanahan Nasional. Menurut data Kantor Pertanahan Kota Mataram setiap tahun banyak terjadi sengketa tanah baik yang di selesaikan melalui litigasi dan non litigasi. Sengketa tanah yang terjadi di Kota Mataram dikarenakan sebagian masyarakat menempati tanah warisan leluhur tanpa memiliki sertifikat kepemilikan, atau salah menggunakan tanah berdasarkan hak kepemilikannya sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Pemahaman masyarakat mengenai cara penyelesian sengketa melalui jalur non litigasi dan dapat di selelsaikan di Kantor badan pertanahan Nasional , hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat terkait peraturan Perundang-undangan.Pada situasi yang demikian maka peningkatan kesadaran serta pengetahuan masyarakat tentang cara penyelesaian sengketa tanah melalui Badan pertanahan Nasional dengan menggunakan metode tatap muka secara langsung melalui Ceramah, diskusi interaktif atau tanya jawab, konsultasi. Adapun kaitannya dengan metode evaluasi dilakukan pembagian kuesioner yang di isi oleh responden.
Tanggung Gugat PT Espay Debit Indonesia Koe (Dana) Terhadap Hilangnya Saldo Konsumen Pada Rekening Dana Baiq Anggun Puspita Dewi; Allan Mustafa Umami
Private Law Vol 6 No 1 (2026): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/yzzqsj64

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi pengawasan terhadap fintech di Indonesia serta menganalisis bentuk tanggung gugat PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA) terhadap hilangnya saldo konsumen. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan fintech dilakukan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT Espay Debit Indonesia Koe bertanggungjawab atas hilangnya saldo konsumen berdasarkan asas perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menyarankan peningkatan sistem keamanan DANA dan perlunya penguatan regulasi serta pengawasan pemerintah untuk melindungi konsumen dalam transaksi berbasis teknologi.  
Co-Authors Baiq Anggun Puspita Dewi Fatria Hikmatiar Al Qindy HERA ALVINA SATRIAWAN Wahyuddin Wahyuddin