Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kematian Korban dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor: 26/Pid.B/2014/Pn.Atb) Affiani, Rifrinda Nur; Suyatna
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 3 (2024): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i3.2070

Abstract

People who commit legal errors and cause the consequences of these legal actions must be able to take responsibility for the consequences of their actions. Murder is the act of taking another person's life intentionally and the aim is to take someone's life, while the crime of assault is a crime whose target is the human body. The aim of this research is to find out how the judge views the death of the victim in the crime of murder. This research uses normative juridical methods, meaning library research that uses library legal material sources using a legal approach and a case approach. In this case the researcher does not agree with the judge's decision because according to the researcher what is meant by the crime of murder is the victim who should have died when the incident occurred, but at that time the victim also died. did not die immediately, therefore the appropriate charge is for committing a criminal act of serious abuse which resulted in death. The results of the research discussion can be concluded that the judge's consideration in handing down and determining the death of the victim was incorrect.
Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Terhadap Terjadinya Longsor Dalam Penambangan Pasir Besi Affiani, Rifrinda Nur; Ramadani, Firda Farikhah; Ohoiwutun, Y. A. Triana
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1554

Abstract

ABSTRAK Pertanggungjawaban suatu badan hukum atau korporasi yang beranjak dalam bidang lingkungan dalam pekerjaannya , maka pada hakikatnya patut jelas dalam penelusuran dari segi dokumen AMDAL, izin (lisensi) dan klasifikasi peran pekerjaan pada beberapa jabatan yang termuat pada badan hukum (korporasi) yang berkepentingan maka model penataan bisa diperhatikan adanya sanksi  dengan pendekatan penal, Undang-Undang No 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menyebutkan bahwasannya korporasi terkait serupa salah satu subjek hukum yang bisa dimintai pertanggung jawaban pidana. Permasalahan pada penelitian ini yakni bagaimana korporasi dalam pertanggungjawaban pidana akibat  pencemaran dan/atau perusakan tindakan lingkungan tersebut berlangsung karena terencana atau kelalaian dan solusi menanggulangi tindak pidana yang dijalankan korporasi. Metode Penelitian library research atau studi Pustaka mencakup pengumpulan dokumen hukum guna mendukung analisis dan penyelesaian berbagai isu aktual. Itulah sebabnya, pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup terhadap tanah longsor dalam penambangan pasir di kawasan Pronojiwo  yang dikaji menggunakan mekanisme penal serta bagaimana solusi korporasi dalam pertanggungjawaban atas rusaknya lingkungan.Kata Kunci: Pertanggungjawaban, korporasi,tanah longsor