Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Innovative: Journal Of Social Science Research Indonesian Journal of Law and Justice Jurnal Hukum Statuta
Rasya, Harlin Sabrinda
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Akses Keadilan dan Kesenjangan Sosial: Transformasi Melalui Peran Hukum Tata Negara Rasya, Harlin Sabrinda; Triadi, Irwan
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2330

Abstract

Dalam konteks kehidupan sosial, menjaga keseimbangan keadilan antara individu dan Masyarakat menjadi hal yang tidak terpisahkan. Evaluasi terhadap keadilan dalam suatu masyarakat selalu berkaitan erat dengan interaksi dan hubungan antarindividu di dalamnya. Terutama, perhatian tertuju pada kesenjangan sosial dan ekonomi yang menjadi ciri khas masyarakat modern, Dimana ketimpangan pendapatan dan perbedaan dalam perkembangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan menjadi faktor utama yang memengaruhi dinamika sosial. Dalam upaya memahami fenomena ini secara lebih mendalam, penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengungkap kesenjangan sosial dan akses keadilan serta peran hukum tata negara dalam menyeimbangkan. Melalui analisis, ditemukan bahwa terdapat ketimpangan sosial dan ekonomi yang signifikan, terutama selama masa pandemi Covid-19, yang berpotensi menciptakan konflik dan ketidakstabilan sosial. Hasil analisis menyoroti perlunya perhatian yang lebih serius terhadap peran hukum tata negara dalam menciptakan regulasi yang adil dan inklusif, yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta keberlanjutan sosial masyarakat. Selain itu, penekanan pada pentingnya kebijakan publik yang tepat juga diperlukan dalam mengatasi masalah sosial, terutama dampak dari pandemi Covid-19. Dalam hal ini, strategi pemerintah untuk memberikan bantuan sosial dan menerapkan kebijakan perpajakan yang progresif dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, hasil analisis ini menegaskan pentingnya peran hukum tata negara sebagai instrumen untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil dan merata bagi seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian, upaya untuk memperkuat hukum tata negara dan memastikan implementasi kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial menjadi sangat penting dalam mengatasi kesenjangan sosial dan meningkatkan akses keadilan bagi semua lapisan Masyarakat.
Pengaruh Teknologi Dan Media Sosial Dalam Tata Negara Dan Proses Pemilihan Presiden: Tinjauan Pada Pemilihan Presiden 2024 Ramadhan, Adam; Rasya, Harlin Sabrinda; Joe, Cleo Patricia; Triadi, Irwan
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.10205

Abstract

Pengaruh media sosial dan teknologi terhadap tata negara dan pemilihan presiden dibahas dalam jurnal ini, dengan penekanan khusus pada Pemilihan Presiden 2024. Jurnal ini akan memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana teknologi telah mengubah dan memengaruhi interaksi politik dalam konteks pemilihan presiden dengan menganalisis peran Media Sosial dalam kampanye politik, strategi komunikasi kandidat, dan dinamika politik di dunia digital. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis-Normatif atau Studi Kepustakaan yang berlandaskan pada peraturan perundangan-undangan dan konseptual. Dalam era digital yang didominasi oleh teknologi dan media sosial, hubungan antara Hukum Tata Negara dengan peran teknologi menjadi semakin penting dan kompleks. Meskipun teknologi memberikan manfaat besar dalam meningkatkan partisipasi politik, kebebasan berekspresi, dan transparansi pemerintahan, mereka juga menimbulkan tantangan baru dalam hal keamanan, privasi, dan penegakan hukum. Selain itu, kemajuan teknologi dan media sosial telah membuat warga negara lebih terlibat dalam politik dan proses pengambilan keputusan. Hasil dari Penelitian ini ialah Pemerintah berupaya membuat kebijakan agar tidak adanya kejahatan terselubung dari perkembangan Teknologi dan Media Sosial, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tetapi menurut penulis kebijakan tersebut isinya multitafsir, jadi harus di perjelas lagi, agar tidak terjadi berbagai penafsiran
PERAMPASAN KEUNTUNGAN PERUSAHAAN SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI Fadilah, Fatma Putri; Sentosa, Ummu Hani; Rasya, Harlin Sabrinda
Jurnal Hukum Statuta Vol 4 No 2 (2025): Volume 4, Nomor 2, April 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jhs.v4i2.10828

Abstract

(Corruption is an extraordinary crime that has a significant impact on state finances. One of the approaches applied in efforts to eradicate corruption is profit confiscation, which is a legal mechanism that authorizes the state to confiscate profits obtained illegally by a business entity. This research aims to analyze the effectiveness of the implementation of the mechanism of corporate profit confiscation in the recovery of state finances due to corruption in Indonesia. This research uses normative juridical method with statute approach and conceptual approach. Data is collected through literature study with primary and secondary legal sources. The results show that although profit forfeiture has been regulated in various laws and regulations, its implementation still faces obstacles, such as weak coordination between law enforcement agencies, unclear regulations, and lack of effectiveness in applying sanctions against corporations involved in corruption crimes. The implementation of profit forfeiture mechanisms in several countries, such as the United States and the United Kingdom, shows that this policy can be an effective instrument in recovering state assets and eradicating corporate corruption. Therefore, it is necessary to optimize regulations, increase the capacity of law enforcement officials, and strengthen inter-agency coordination so that the profit forfeiture mechanism can be applied more effectively in dealing with corruption cases in Indonesia).
Co-Authors Adam Ramadhan Fadilah, Fatma Putri Joe, Cleo Patricia Sentosa, Ummu Hani Triadi, Irwan