Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

11.298

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Semaya Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Arena Hukum MLJ Jurnal Panorama Hukum Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum The Juris Unes Law Review Jurnal Yuridis Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Syntax Idea Dinasti International Journal of Education Management and Social Science SIGn Jurnal Hukum jurnal ilmiah hospitality JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Esensi Hukum Supremasi Hukum Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan INTERNATIONAL JOURNAL OF CULTURAL AND SOCIAL SCIENCE Law Development Journal Journal Of Human And Education (JAHE) Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Prosiding Seri Seminar Nasional Journal of Comprehensive Science Journal of Law, Poliitic and Humanities Media Bina Ilmiah Innovative: Journal Of Social Science Research Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Nanggroe: Journal Of Scholarly Service Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Nanggroe: Journal of Scholarly Service Socius: Social Sciences Research Journal RechtIdee Indonesian Journal of Law and Justice Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan VISA: Journal of Vision and Ideas Ardhi: Jurnal Pengabdian dalam Negri Media Hukum Indonesia (MHI) SASI Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Jurnal Pengabdian Masyarakat Mandira Cendikia (JPKM-MC) Musyawarah: Jurnal Pengabdian Masyarakat Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum

Kayus Kayowuan Lewoleba

Universitas Pembangunan Nasional Vetaran Jakarta

Author-ID : 2588678

Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 98 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN Alya Maharani; Kayus Kayowuan Lewoleba
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Tindak pidana penganiayaan terhadap hewan semakin meningkat di Indonesia. Penelitian ini membahas kasus penganiayaan hewan yang menyebabkan kematian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta mengangkat permasalahan yaitu, bagaimanakah penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan yang menyebabkan kematian dan bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan sumber-sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan juga melakukan penelitian terhadap data-data yang berkaitan dengan penelitian ini dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (Library Research). Penerapan hukuman terhadap pelaku penganiayaan hewan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum sesuai dengan undang-undang dimana terdakwa dijatuhi dengan hukuman masa percobaan. Dalam kasus ini, jaksa melakukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA MASA COVID 19 Dian sari Pusparani Ningtiasih; Kayus Kayowuan Leoleba
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Pada wabah yang telah melanda di seluruh dunia masih banyak sekali terjadi perbuatan pidana yang terus ada terutama di tengah pandemi COVID-19, masalah pidana yang dilakukan anak, lebih khusus tindak pidana kekerasan seksual, meninjau lebih jauh faktor penyebab kenakalan anak merupakan hasil dari interaksi sosial yang buruk, maka seharusnya anak tidak dipandang sebagai pelaku kejahatan layaknya penjahat dewasa. Menempatkan anak didalam penjara atau lembaga pemasyarakatan bukan merupakan suatu tindakan yang tepat. Penelitian ini mengangkat faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan kekerasan seksual pada masa pandemi covid 19 dan betuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan kekerasan seksual pada masa pandemi covid 19. Penulis dalam penelitian ini mengangkat metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, dan pedekata kasus. Sumber yang penulis gunakan dalam penelitian yaitu data sekunder atau studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hak-hak asasi anak menjadi perhatian penting. Melalui diversi maka perlindungan atas hak-hak asasi anak itu kiranya dapat tercapai.

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 79 TAHUN 2020 Halida Sabrina Anasga; Kayus Kayouwuan Lewoleba
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Pandemi Covid-19 lambat laun amat membahayakan sebab menular amat cepat serta menghilangkan tak sedikit nyawa umat manusia di dunia serta di Indonesia. Pemerintah dan BNPB sudah melakukan koordinasi bersama pemerintahan daerah agar menjalankan penanggulangan pandemi ini melalui penerbitan peraturan dan beberapa kebijakan terkait dengan penaganan pandemi covid 19 mulai dari tingkat pusat sampai ke masing-masing daerah. Jakarta menjadi salah satu episentrum penyebaran covid 19 terlihat dari tingginya angka sebaran positif secara nasional, hal membawa dampak sosial yang luar biasa karena sebagai ibukota negara, sekaligus sebagai pusat perekonomian nasional.Terbitnya peraturan Gubernur No 79 Tahun 2020 sebagai salah satu upaya menekan laju penyebaran covid 19 dan sebagai instrument hukum dalam penegakan hukum terhadap penanganan pandemi covid 19 di DKIJakarta. Namun masih banyak ditemukan warga masyarakat yang tidak mematuhi peraturan-peraturan tersebut. Penerapan sanksi terkai dengan pelangran itu cenderung ke perorangan saja yg dikenai sanksi denda, kerja sosial dan lain lain sedangkan di Jakarta sendiri. Tak sedikit masyarakat yang tetap melakukan aktivitasnya diluar rumah. Kenyataan itu menimbulkan rasa resah bagi masyarakat secara umum. Pemerintah akhirnya diberi bantuan oleh pemerintah daerah serta para polisi menjalankan sejumlah cara represif melalui pemberian sanksi pidana untuk segelintir orang yang tetap menjalankan kegiatan diluar rumah serta berkumpul pada sejumlah lokasi.

PENERAPAN KONSEP DIVERSI BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN Siti Komariah; Kayus Kayowuan Lewoleba
JURNAL USM LAW REVIEW Vol 4, No 2 (2021): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i2.4058

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia serta penerapan konsep diversi bagi anak penyandang disabilitas pelaku tindak pidana kekerasan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih sedikitnya penelitian mengenai penerapan diversi pada anak penyandang disabilitas. Kebaharuan dari penelitian ini adalah belum adanya penelitian yang membahas mengenai penerapan diversi bagi anak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana kekerasan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, untuk kepentingan pemeriksaan proses hukum, anak penyandang disabilitas berhak mendapakan pendampingan dari keluarga atau pendamping yang bersangkutan. Kedua, konsep diversi dapat diterapkan untuk kasus kekerasan yang dilakukan anak penyandang disabilitas mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga proses peradilan di Pengadilan Negeri.

KELOMPOK PEMUDA DALAM ANTISIPASI BAHAYA NARKOTIKA MELALUI PENDEKATAN HOLISTIC DI KELURAHAN PANGKALAN JATI BARU KECAMATAN CINERE KOTA DEPOK Mulyadi Mulyadi; Kayus Lewoleba; Satino Satino; Robiah Adawiyah; Fallen Annisa Aji Putri
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

The Pangkalan Jati area is located in the north of the city of Depok and borders the province of DKI Jakarta and is included in one of the Cinere districts, the hustle and bustle of Depok city life has an impact especially on people's lives. youth, population density will affect people's lives, with the high activity of the emergence of problems in society, including youth activities in association, the vulnerability of youth in promiscuity today, not a few young people are affected by negative associations. , associations that lead to the use of illegal drugs, namely narcotics, especially in and around the Depok City area. Community Service Activities (PKM) are carried out using methods, counseling and face-to-face interactive dialogue with the theme "Youth groups in anticipating the dangers of narcotics through a holistic approach in Pangkalan Jati Baru Village, Cinere District, Depok". From the implementation of PKM, the focus is on young people because they are targeted by criminals by traffickers and are a threat to the life of the nation and state. So that of course it can make every parent very concerned about the spread of narcotics which is so uncontrolled, the government is overwhelmed by suppressing the circulation of narcotics to its roots, so the government firmly declares war on narcotics, the government through the National Narcotics Agency (BNN) is trying as much as possible, maybe the eradication of drugs is being intensively carried out, but there are still many difficulties in eradicating the network, so that the important and awaited role is the role of youth and society. . Until now, the most effective drug prevention and control for teenagers is family education. It is hoped that parents can supervise and educate their children to stay away from illegal drugs. The most important thing is that drugs interfere with the health and even the tissues of the addict's own body, which causes him to be careless in his activities, restless, unfocused, so that the performance of the addict will decrease, even the most terrible one will lead to death. . The results achieved through this service are the level of community knowledge, especially teenagers and other communities about the dangers of narcotics. Kawasan Pangkalan Jati terletak di utara kota Depok dan berbatasan dengan provinsi DKI Jakarta dan termasuk dalam salah satu kabupaten Cinere, hiruk pikuk kehidupan kota Depok berdampak terutama pada kehidupan masyarakat. pemuda, kepadatan penduduk akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, dengan tingginya aktivitas munculnya masalah di masyarakat, termasuk aktivitas pemuda dalam pergaulan, rentannya pemuda dalam pergaulan bebas saat ini, tidak sedikit kaum muda terpengaruh oleh pergaulan negatif. , pergaulan yang mengarah pada penggunaan obat-obatan terlarang yaitu narkotika khususnya di dalam dan sekitar wilayah Kota Depok. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dilakukan dengan metode, penyuluhan dan dialog interaktif tatap muka dengan tema “Kelompok pemuda dalam mengantisipasi bahaya narkotika melalui pendekatan holistik di Desa Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere Depok”. Dari pelaksanaan PKM, fokusnya adalah pada kaum muda karena mereka menjadi sasaran para pelaku kejahatan oleh para pedagang barang haram dan merupakan ancaman bagi tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Sehingga tentunya dapat membuat setiap orang tua sangat prihatin dengan penyebaran narkotika yang begitu tidak terkendali, pemerintah kewalahan dengan menindas peredaran narkotika sampai ke akar-akarnya, sehingga pemerintah dengan tegas menyatakan perang terhadap narkotika, pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) berupaya semaksimal mungkin, mungkin pemberantasan narkoba sedang gencar dilakukan, namun masih banyak kesulitan dalam penumpasan jaringan, sehingga yang menjadi peran penting dan ditunggu-tunggu adalah peran pemuda dan masyarakat. . Sampai saat ini upaya penanggulangan dan pencegahan narkoba yang paling efektif bagi remaja adalah pendidikan keluarga, diharapkan orang tua dapat mengawasi dan mendidik anaknya untuk menjauhi obat-obatan terlarang tersebut. Yang terpenting Narkoba mengganggu kesehatan bahkan jaringan tubuh pecandu itu sendiri, yang mengakibatkan dia menjadi lengah dalam beraktivitas, gelisah, tidak fokus, sehingga kinerja pecandu akan menurun, bahkan yang paling mengerikan berujung pada kematian. . Hasil yang dicapai melalui pengabdian ini adalah tingkat pengetahuan masyarakat khususnya remaja dan masyarakat lainnya tentang bahaya narkotika.

STUDI ASPEK YURIDIS SOSIOLOGIS PENYELESAIAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA Kayus Kayowuan Lewoleba
Jurnal Yuridis Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v9i1.4212

Dasar pemikiran dari pada penelitian ini adalah maraknya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya perempuan sebagai istri dalam rumah tangga. Kedudukan perempuan dalam rumah tangga sebagai istri pada dasarnya harus sejalan dengan tujuan utama dari pada sebuah perkawinan yaitu membentuk suatu rumah tangga yang bahagia. Namun dalam kenyataan bahwa bahwa posisi perempuan dalam struktur sosial masyarakat secara umum, belum sesuai dengan harapan. Kondisi ini diperkuat dengan aturan adat istiadat dan legitimasi agama yang memposisikan perempuan sebagai sub bagian dari laki-laki dan berada dibawah laki-laki. Hal ini yang menyebabkan masalah sosial seperti kekerasan terhadap perempuan masih menjadi momok yang mendera sebagian besar perempuan dalam kedudukan sebagai istri dalam masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan sebagai istri dalam rumah tangga bagaimana mekanisme penyelesaian kekerasan terhadap perempuan sebagai istri dalam rumah tangga. Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian dengan sarana penal dan non penal menjadi beberapa formula yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan sebagi istri dalam rumah tangga. Faktor budaya, adat istiadat dan legitimasi agama terhadap posisi perempuan dalam masyarakat khuusnya sebagai istri dalam rumah tangga menjadi faktor pemicu maraknya kekerasan terhadap perempuan sebagai istri dalam rumah tangga.

Penyelesaian Perkara Anak Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif Kayus Kayowuan Lewoleba; Yuliana Yuli Wahyuningsih
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 6 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i6.28084

This study aims to analyze the settlement of cases of children in conflict with the law through a diversion approach at the investigation stage in order to realize restorative justice. . Diversion efforts at the investigation stage need to be carried out if cases of children in conflict with the law meet the requirements for diversion. Diversion means the granting of authority to law enforcement officials to take policy actions in dealing with or resolving the problem of child violations by not taking formal steps, including stopping or not continuing from the criminal justice process or returning it to the community. Or in other words, diversion is the transfer of a child's case from the criminal justice process to a process outside of criminal justice. This effort is carried out, especially in the investigation stage, which needs to be carried out in order to provide protection for children in conflict with the law, especially if the crime committed meets the diversion requirements. However, in reality in the field there are still many law enforcers, especially the police, who do not use this authority, this is due to various factors such as a lack of understanding from law enforcement officials regarding the treatment and handling of children in conflict with the law at every stage of the legal process. If diversion can be carried out early, it can prevent children in conflict with the law from having to go through all the long legal processes that can ultimately affect the child's psychological development. Diversion efforts are also in the context of realizing restorative justice which emphasizes recovery back to its original state rather than retaliation. The research method used is a juridical-normative approach with a statute approach and a conceptual approach. The results of the study conclude that firstly, for the best interests of the child, both as the perpetrator and the victim, it is necessary to make diversion efforts at the investigation stage if it meets the requirements to protect children. Second, the concept of diversion at the investigation stage experienced problems or was not carried out due to several factors such as the lack of understanding of law enforcement officials and the absence of agreement in the diversion deliberation.

PERNIKAHAN DINI DIBAWAH UMUR DI INDRAMAYU Satino Satino; Yuliana Yuli Wahyuningsih; Dwi Aryanti Ramadhani; Kayus Kayowuan Lewoleba; Beni Harmoni Harefa; Mulyadi Mulyadi
Media Bina Ilmiah Vol. 17 No. 5: Desember 2022
Publisher : LPSDI Bina Patria

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.466 KB)

Penelitian ini bertujuan untuk meberikan dasar pertimbangan kebijakan kepada pemerintah Kabupaten Indramayu, atas massifnya pernikahan dini yang terjadi di wilayah Indramayu. Pernikahan adalah Perjanjian suci yang dapat dilihat dari segi norma keagamaannya. Sedangkan norma agama tidak menghendaki pernikahan di bawah umur yang telah diejawantahkan dalam hukum positif yang telah ditentukan dengan Undang-undnag nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan hal ini dilanggar oleh banyak warga di kabupaten indramayu. Tidak menutup kemungkinan pernikahan dini yang dilakukan oleh warga indramayu akan mempengaruhi sejauh mana efek buruk yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indramayu. Atas dasar tersebut penelitian ini ingin menyelesaikan masalah pertama bagaimana pengaruh pernikahan dini di bawah umur terhadap anak yang melaksanakan pernikahan dini di wilayah indramayu, kedua apa saja kebijakan yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah indramayu untuk menekan laju pernikahan usia dini di wilayah tersebut. Metodologi penelitian ini adalah kualitatif, dengan melaksanakan penelitian langsung kelapangan (field research) penelitian ini melakukan observasi serta wawancara untuk mendapatkan hasil yang valid sebagai sumber data penelitian, adapun sumber data yang digunakan adala sumber data primer dan sumber data sekunder dan pendekatan penelitian in menggunakan pendekatan penelitian undang-undang. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa banyak efek negative pernikahan usia dini yang banyak dilakukan oleh warga indramayu. Hal ini bukan tanpa sebab, terjadinya pernikahan dini tidak dapat dihindari karena faktor Pendidikan yang kurang diterima dengan baik oleh warga indramayu dan selain itu faktor ekonomi faktor yang menjadi akar masalah terjadinya pernikahan dini itu terjadi. Penelitian ini mengajak pemrintah indramayu untuk mempertegas pemberian dispensasi pernikahan kepada warganya, karena tanpaadanya dispensai pernikahan pernikahan usia dini tidak dapat dilaksanakan. Apabila tidak dilakukanoleh pemereintah setempat akan menimbulkan ketidak seriusan dalam melangsungkan pernikahan tersebut. Fenomena pernikahan dini terjadi menunjukan bahwa pasangan yang menikah dibawah umur tidak dapat dihindari karena orang tua sebelumnya juga merasakan hal yang sama dan masih labil dalam menghadapi masalah di kemudian hari.

ANALISIS SOSIO-LEGAL PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN INDRAMAYU, PROVINSI JAWA BARAT Kayus Kayowuan Lewoleba; Yuliana Yuli Wahyuningsih; Dwi Aryanti Ramadhani; Mulyadi Mulyadi; Beni Harmoni Harefa; Satino Satino
Media Bina Ilmiah Vol. 17 No. 5: Desember 2022
Publisher : LPSDI Bina Patria

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.981 KB)

Penelitian ini membahas mengenai maraknya kasus perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia khususnya di wilayah Indramayu, masalah perdagangan orang tidak hanya menjadi isu domestik, namun sudah menjadi permasalahn global yang terjadi di hampir semua belahan dunia. Perdagangan manusia yang terjadi saat ini mengambil model dan bentuk yang tersamar dan merupakan bentuk dari perbudakan jaman modern. Perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang rentang dengan masalah perdagangan orang. Sebagai suatu tindak pidana, perdagangan orang perlu dilakukan upaya penangan secara komperehensif, mulai dari upaya pencegahan sampai dengan penindakan. Terjadinya perdagangan orang tidak dapat dilihat dari satu faktor saja. Banyak faktor yang menyebabkan maraknya kasus perdagnagn orang. Masalah kemiskinan merupakan salah satu dari sekian faktor yang dominan dalam praktek perdagangan orang. Banyak orang yang bersal dari keluarga miskin terutama para kelompok rentan yaitu perempuan dan anak-anak menjadi korban dari praktik illegal ini. Minimnya pengetahuan, lemahnya penegakan hukum juga menjadi faktor yang mendorong maraknya kasus perdagangan orang.

Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Pabeanudik: Studi Kasus Perlindungan Hukum Mulyadi Mulyadi; Kayus K. Lewoleba; Yuliana Yuli Wahyuningsih; Satino Satino; Dwi Aryanti Ramadhani
SIGn Jurnal Hukum Vol 4 No 2: Oktober 2022 - Maret 2023
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v4i2.221

This study aims to examine the implementation of legal protection for the fishermen community in Pabeanudik Village. This research combines normative juridical and empirical research methods. The primary data were collected using direct interviews, while the secondary data was collected using literature study techniques. The data obtained in this research were then analyzed qualitatively to describe the problem and answer study purposes. The results show that there are contradictory explanations from several laws and regulations regarding the status of fishermen as legal subjects. In addition, most Fishers do not receive guarantees of safety and security from Fishing Vessel Owner when going to sea on the high seas. In addition to weak legal protection, Fishers also received less guidance and guarantees for legal assistance from the Local Government. Therefore, it is recommended that the Government make amendments to several laws and regulations. In this case, to equalize the explanation of the status of fishermen as legal subjects. Furthermore, the Local Government must implement protection and empowerment policies regulated in laws and regulations. These include business certainty, elimination of high-cost economic practices, provision of production facilities and infrastructure, guarantees against risks in the fishing business, and assistance for fishermen who have difficulty catching fish. In addition, support in the form of protection and empowerment is given exclusively to small fishermen and fishers so that the series of problems described can be minimized in the future.

Co-Authors A Halim Abdul Halim Adzkia Nuffus Humairoh Agustanti, Rosalia Dika Ahmad Hidayatullah Ahmad Khoiril Anam Ahmad, Nisa Auliya Al Fath Alya Maharani Amelia, Dean Putri Aminar, Alin Juni An Nazwa Artha Rea Ahmad Ananda Rafli Haritsah Andreas Bramantyo Anisah, Aura Anjani, Indira Emilia Aristias, Adinda Aryaputri, Aqila Shafiqa Asari Suci Maharani Asyraf Al Dzahabi Sihmanto Athallah, Akwila Arif Atiyyah, Rifa Aurelie, Zahra Moefti Aurelya Putri Alzahrah Azahra, Musdalifah Azka Aulia, Dinda Azka Irtikha Radhin Azzahra, Najwa Beni Harmoni Harefa Beni Harmoni Harefa Bramantyo, Rm Andreas Carissa Nuramallia Prihatna Cecil Goretty Situngkir Dara Puspita Riyawan Desy Natalia Dewanti, Tyur Reggina Dharmalinga, Inge Nur Az’zahra Maheswari Dhini Renata Julia Silaban Dian sari Pusparani Ningtiasih Diandra Ratuolinka Dieka Qaulam Nabilla Dwi Desi Yayi Tarina Dyah Liesna Kusuma Wardani Edi Priyono Elisabeth Hana G.S Eryzka Marza, Suci Fachnani Alia Fakhrani Rafa Fallen Annisa Aji Putri Faradila, Nurfadia Fatmawati, Fahira Febrian, Richkido Fikalo Elistra, Nada Flora Tri Melfanny Bu’Ulolo Gilang Putra Ginting, Gladies Agina Halida Sabrina Anasga Hanifah, Nida Syahla Hasan Basri Hasya ' Afina Helmi Fahrozi, Muhammad Hermina , Hermina Hidayat, Farsya Hikmal Yusuf Argiansyah Indiyarto, Fadhil Muhammad Islami, Diajeng Dhea Aura Jessica Desideria Desideria Kandalina, Maylita Evely Karina Hasiyanni Manurung Khairunisa Syalsabila Kornelius, Yusuf Maghfiroh, Laily Manalu, Ronald Manurung, Rhema Rosa Purnama Esther Maryam, Clarissa Amalia Marza, Suci Eryzka Matondang, Togar Ibrahim Melian Sahara Muhammad Aryo Dwinanda Mukti Muhammad Nail Athallah Mulyadi MULYADI Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Muniratri Rachmita Nala Syandhira Suzeeta Nanang Anggara Nandita, Lufna Nasywa Rayhana Nayla Rizqika Ramadhani Nigeel Jose Mourinho Nirwana, Rena Putri Novyana, Hilda Nugroho, Muhammad Arighi Nurul Khairani Nurul Lutfiah Oktaviyanti, Ririn Pramudita Antasia Pranitiaz, Laras Medina Putra, M. Aliev Andika Putri Bakar, Ayudia Aura Ancesar Putri, Angelica Anastasia Putri, Nasywa Awalia Putri, Syifa Putro, Alberto Muhammad Gusti Qonita Mutmainah Qowy, Aqila Hifdzil Rahmania, Arina Ramadhandiko, Difqa Alvi Ramadhani, Dwi Aryanti Rizqathallah, Mohamad Rifqi Robiah Adawiyah Ronald Manalu Rosyidah, Najwa S, Subakdi S, Suprima Sabina Namira Rachman Safina Alia Rameyza Salfiah, Resifani Salmanita Shalsabella Pramudita Salsabila, Fariezka Salsabila, Najwa Salsabilla, Annisa Satino Satino Satino Siagian, Natanael Robona Asimi Sifana, Firdha Simanjuntak, Gracia Frestiany Sinjar, M Arafah Siti Komariah Siti Nur’Aini Slamet Tri Wahyudi Sri Rahayu Pertiwi Dachi, Claudia Subakdi Subakdi, Subakdi Supardi Supardi Suprima Surinaia Zulfi Tsaqif Syalsabila, Khairunisa Tasfiyah Tasfiyah Tiara Rachma Sari Tiara Rebecca Kezia Siregar Tiya Yolanda Nur Fadhila, Gusti Tuasalamony, Adzra Ardelia Wijaya, Natalie Yandi Kurniawan Yubinas, Beauty Rachmah Yuli Wahyuni, Yuliana Yuli Wahyuningsih, Yuliana Yuli, Yuliana Yuliana Yuli Wahyuni Yuliana Yuli Wahyuningsih Yusuf Gandhy Natabrata Zaky, Muhammad Zefanya Valerina Putri

Title

Found 98 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 98 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 98 Documents
Search