Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Law and Justice Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Anshari, Muhammad Faqih Al
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Hukum Tata Negara Tentang Perkembangan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan yang Pernah Ada di Indonesia Triadi, Irwan; Anshari, Muhammad Faqih Al
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2686

Abstract

: Komponen penting dari sistem hukum ketatanegaraan Indonesia adalah evolusi tatanan hukum negara. Perkembangan sistem hukum, termasuk konstitusi, peraturan perundang-undangan, perintah eksekutif, perintah presiden, dan peraturan daerah, dibahas secara berkala dalam artikel ini. Dalam hal ini, penting untuk mengkaji bagaimana lembaga-lembaga negara seperti pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga peradilan memengaruhi pembuatan, penerapan, dan penegakan hukum. Esai ini menggunakan teknik yuridis normatif dengan strategi studi kepustakaan dalam penelitiannya, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada norma-norma hukum yang meliputi perjanjian, kaidah, asas, norma, dan ketetapan. Hukum tata negara adalah seperangkat peraturan yang mengatur tentang organisasi umum negara, fungsi, tugas, dan kekuasaan perangkat negara, wilayah negara, status penduduknya, dan hak asasi manusia. Kita tidak hanya dapat memahami apa itu hukum tata negara, namun kita juga dapat mempelajari apa yang diajarkan di dalamnya. Satu hal yang dapat kita pelajari dari hukum ketatanegaraan adalah perbedaan gagasan dan pendekatan yang digunakan untuk menerapkannya di berbagai negara. Memahami perubahan tatanan hukum dan peraturan dapat membantu mengidentifikasi pola, permasalahan, dan potensi reformasi yang dapat memperkuat sistem hukum tata negara Indonesia. Selain itu, hukum tata negara mempunyai beberapa fungsi. Salah satu tujuan tersebut adalah untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap hukum tata negara dengan mendorong lebih banyak kajian mengenai topik tersebut, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum tata negara.
ANALISIS SENGKETA PERJANJIAN JUAL BELI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DI KOTA KUPANG NO. 18/PDT.G/2016/PN.KPG) Fitriyani, Auliya Nur; Alma, Hanifah; Ulfatun, Aiska Nur; Anshari, Muhammad Faqih Al; Darsono, Leandra Aurelrio Putra; Hutahayan, Samuel Alberto; Sinaga, Irene Cahyani; Sumadibrata, Moira Shafeeya; Shalsabilla, Dhillika; Nasution, Najwa Haniyah; Rizkianti, Wardani
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v9i2.8251

Abstract

Wanprestasi merupakan kondisi di mana seseorang tidak mampu menjalankan kesepakatan atau melanggar kewajiban yang telah disepakati, baik karena kesengajaan maupun kelalaian. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk wanprestasi yang terdapat dalam Keputusan Pengadilan Tingkat Pertama di Kota Kupang dengan Nomor Perkara 18/PDT.G/2016/PN.KPG, serta untuk menganalisis dampak hukum yang dikenakan kepada pihak yang gagal memenuhi kewajiban dalam kasus tersebut. Kasus ini melibatkan sengketa jual beli kios beserta isinya, di mana Tergugat gagal melunasi pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Keseluruhan dari penelitian ini dilakukan dengan secara spesifik, dengan fokus pada studi kepustakaan dan tinjauan yuridis terhadap egulasi atau ketentuan hukum yang terkait. Paper berikut berfokus secara spesifik pada studi kepustakaan dan analisis yuridis terhadap regulasi atau ketentuan hukum yang terkait. Poin dari paper ini, dilakukan pengkajian sangat mendalam terhadap berbagai sumber hukum yang ada, dengan tujuan untuk memahami secara lebih rinci ketentuan-ketentuan yang berlaku dan implikasinya. Hasil analisis ini menyimpulkan bahwa terdapat dua poin penting. Pertama, jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak memenuhi kewajiban kewajibannya sesuai dengan perjanjian, yakni dalam hal pembayaran sisa pembelian kios. Meskipun perjanjian tersebut dilaksanakan sebagian, namun tidak sepenuhnya berdasarkan kesepakatan yang telah dicapai. Kedua, konsekuensi hukum terhadap pihak yang gagal memenuhi kewajiban dalam kasus ini adalah Tergugat diwajibkan untuk membayar sisa pembayaran kios kepada Penggugat senilai Rp. 80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu, Tergugat dikenai kewajiban agar membayar jumlah biaya terkait perkara Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Keputusan ini menekankan pentingnya memenuhi kewajiban yang tercantum dalam kesepakatan perjanjian serta memberikan garansi hukum terhadap pihak yang mengalami kerugian akibat pelanggaran kontrak. Breach of contract, or "wanprestasi," occurs when a party fails to fulfill their obligations or defaults on an agreement, whether due to intentional actions or negligence. This research seeks to determine the various forms of contract breaches in the decision of the Kupang District Court No. 18/PDT.G/2016/PN.KPG and analyze the legal consequences for the party at fault. The case revolves around a dispute involving the sale of a kiosk and its contents, where the Defendant failed to make the agreed payment in full. Using a normative legal approach and library research, this study employs a descriptive-analytical method to examine the legal issues and connect them to relevant legal theories and practices. The results of the study highlight two key points: first, the breach of contract in this case was partial, as the Defendant fulfilled the agreement but not in the manner stipulated, particularly in regard to the payment of the remaining balance for the kiosk purchase. Second, the legal consequence of this breach was that the Defendant was required to pay the remaining Rp. 80,500,000 (eighty million five hundred thousand rupiahs) and cover the court fees of Rp. 571,000 (five hundred seventy-one thousand rupiahs). This ruling underscores the importance of fulfilling contractual obligations as agreed and provides legal protection for parties harmed by a breach of contract.
Co-Authors Alma, Hanifah Darsono, Leandra Aurelrio Putra Fitriyani, Auliya Nur Hutahayan, Samuel Alberto Nasution, Najwa Haniyah Rizkianti, Wardani Shalsabilla, Dhillika Sinaga, Irene Cahyani Sumadibrata, Moira Shafeeya Triadi, Irwan Ulfatun, Aiska Nur