Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Humaniorum Journal

Tinjauan Hukum Terhadap Penolakan Permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian PT Anugerah Suryo Propertindo (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.Sus- Pembatalan Perdamaian/2024/ PN.Niaga.Jkt.Pst) Dharmasetya, Lani
HUMANIORUM Vol 3 No 1 (2025): Jurnal Humaniorum
Publisher : PT Elaborium Elevasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/hmr.v3i1.95

Abstract

PT Anugerah Suryo Propertindo has submitted a request for cancellation of the peace agreement by PT Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Perseroda because it has been negligent in implementing the peace agreement (homologation) but the panel of judges in Decision Number 8/Pdt.Sus-Cancellation of Peace/2024/PN.Niaga.Jkt .Pst PT Anugerah Suryo Propertindo has submitted a request for cancellation of the peace agreement by PT Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Perseroda because it has been negligent in implementing the peace agreement (homologation) but the panel of judges in Decision Number 8/Pdt.Sus-Cancellation of Peace/2024/PN.Niaga.Jkt .Pst refused on the grounds that there were no facts or circumstances that were simply proven. The formulation of this research problem is how the Bankruptcy Law and PKPU regulate Peace Agreements, Cancellation of Peace Agreements and whether the rejection of the request for cancellation of the peace agreement by the Panel of Judges in Decision 8/Pdt.Sus-PebatalanPeace/2024/Pn.Niaga.Jkt.Pst is appropriate with the Bankruptcy Law and PKPU. This research uses normative legal research with secondary data. The nature of the research is descriptive and conclusions are drawn deductively. The results of this research consider that the Panel of Judges rejected the request for annulment of this settlement on the grounds that it was not proven, simply because this was a mistake because the application for cancellation of the peace submitted had fulfilled Article 170 paragraph (1) of the Bankruptcy Law and PKPU. In the future, the Panel of Judges will pay more attention and uphold it. legal certainty so that it can guarantee legal certainty and justice for all parties
Tinjauan Hukum Terhadap Penolakan Permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian PT Anugerah Suryo Propertindo (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/ PN.Niaga.Jkt.Pst) Octavianus, Sandro; Dharmasetya, Lani
HUMANIORUM Vol 3 No 2 (2025): Jurnal Humaniorum
Publisher : PT Elaborium Elevasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/hmr.v3i2.98

Abstract

PT Anugerah Suryo Propertindo telah diajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian oleh PT Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Perseroda dikarenakan telah lalai dalam melaksanakan perjanjian perdamaian (homologasi) namun majelis namun Mejelis hakim dalam Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/ Pn.Niaga.Jkt. Pst menolak dengan alasan tidak terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana. Rumusan Masalah Penelitian ini adalah Bagaimana UU Kepailitan dan PKPU mengatur mengenai Perjanjian Perdamaian, Pembatalan Perjanjian Perdamaian dan Apakah penolakan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian oleh Majelis Hakim dalam Putusan 8/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/ Pn.Niaga.Jkt.Pst telah sesuai dengan UU Kepailitan dan PKPU. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan data sekunder, Sifat penelitian bersifat deskriptif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil dari Penelitian ini pertimbangan Majelis Hakim menolak permohonan pembatalan perdamaian ini dengan alasan tidak terbukti secara sederhana hal tersebut merupakan sebuah kekeliruan dikarenakan permohonan pembatalan perdamaiain yang diajukan telah terpenuhi Pasal 170 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU solusi kedepanya Majelis hakim lebih memperhatikan serta menunjung tinggi kepastian hukum sehingga dapat memberi jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.