Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS KESULITAN MENERJEMAH TEKS BAHASA ARAB PADA MATA KULIAH TARJAMAH DI INSTITUT AGAMA ISLAM AL-ZAYTUN INDONESIA TAHUN 2024 Mahfudlon, Mahfudlon; Fanirin, Hasyim; Arifin, Mas’ud
Sindoro: Cendikia Pendidikan Vol. 7 No. 11 (2024): Sindoro Cendikia Pendidikan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.9644/sindoro.v7i11.6658

Abstract

The aim of this research is to obtain accurate data regarding the translation process, discover the difficulties faced by students in translating, and find out the steps taken to overcome difficulties translating Arabic. This research method uses a qualitative approach with data collection techniques in the form of observation, documentation and interviews with Arabic Language Education study program students and also lecturers who teach tarjamah courses. The results of the research show: 1) The process of translating Arabic in tarjamah courses at IAI AL-AZIS is carried out in various ways, such as lecturers recording voices and giving them to students to write and translate, also by forming small groups and then presenting or translating Arabic texts, then the lecturer corrects the reading from the student's translation results, after discussing the Arabic text and providing teaching regarding qawaid related to the Arabic text being studied. 2) The difficulties experienced by students during the process of translating Arabic texts can be divided into two parts, namely linguistic factors and non-linguistic factors. The linguistic factors in question are: morphological factors, syntactic factors, semantic factors and also restructuring factors. Meanwhile, non-linguistic factors include: internal factors and external factors. Key Words: Difficulty Translating, Arabic,Tarjamah Courses.
Kajian Hukum Terhadap Penegakan Sanksi Administratif Bagi Pelaku Ekonomi Yang Melanggar Baku Mutu Lingkungan Hidup Aji, Ibrahim; Humulhaer, Siti; Afifah, Yasfika Ely Nur; Mahfudlon, Mahfudlon; Saputra, Adi
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6886

Abstract

Akselerasi kegiatan ekonomi yang tidak terkendali sering kali berimplikasi pada pelampauan baku mutu lingkungan hidup, yang mengancam keberlanjutan ekosistem di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan efektivitas penegakan sanksi administratif sebagai instrumen hukum utama dalam mendisiplinkan pelaku ekonomi yang melanggar standar baku mutu lingkungan pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap berbagai regulasi hukum positif, literatur akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penegakan hukum administratif lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi administratif, yang meliputi paksaan pemerintah hingga denda administratif, telah diposisikan sebagai instrumen primum remedium untuk memberikan respons cepat terhadap pencemaran. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh disparitas nilai denda yang sering kali lebih rendah daripada biaya kepatuhan operasional, serta keterbatasan kapasitas institusional dalam pengawasan teknis di lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan bahwa penegakan sanksi administratif memerlukan transformasi menuju sistem pengawasan digital yang transparan dan terintegrasi untuk meminimalisir celah negosiasi koruptif. Selain itu, formulasi sanksi denda harus mampu menginternalisasi seluruh kerugian lingkungan guna menciptakan efek jera yang nyata bagi korporasi. Penguatan integritas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah menjadi syarat mutlak agar kegiatan ekonomi nasional tetap berjalan selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan perlindungan terhadap hak atas lingkungan hidup yang sehat bagi masyarakat.