Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.456
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ius Constituendum BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi International Journal of Business, Law, and Education Journal of Artificial Intelligence and Digital Business
Humulhaer, Siti
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
The Phenomenon of Violence Against Women and Children in Households Mulyadi, Eko Syukri; Aziz, Hasnah; Humulhaer, Siti
Jurnal Ius Constituendum Vol. 9 No. 3 (2024): OCTOBER
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v9i2.9190

Abstract

This research aims to conduct a study and conduct more in-depth research regarding the phenomenon of domestic violence that occurs in the Tangerang City community. The background to the problem in this writing is that there are still many cases of domestic violence that occur in Tangerang City, there are people who have reported it but there are still many who have not reported it because of threats from their husbands, embarrassment, and so on. Therefore, this writing has an urgency that must be discussed and studied in depth by conducting research on various institutions that handle cases of domestic violence in Tangerang City. This research method uses a qualitative juridical method using data collection in the form of observations, interviews, and documents carried out at the Tangerang City Metro Police, the Tangerang City Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning (DP3AP2KB) Service, the Tangerang City Women's Empowerment and Child Protection Integrated Service Center (P2TP2A), and the Tangerang City District Court. The results of the research and discussion are that the violence that often occurs is physical violence, sexual violence, physical violence, and child neglect. The factors that cause this include economic factors, infidelity factors, educational factors, and employment factors. Efforts made to prevent domestic violence include education and outreach on violence against women and children in schools, Islamic boarding schools, and universities.
SOSIALISASI GERAKAN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT DAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KELURAHAN KUNCIRAN INDAH KOTA TANGERANG Fadhlillah, Muhammad Rizqi; Susilowati, Retno; Kalyana, Lily; Humulhaer, Siti; Pangestu, Ilham Aji
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jb.v6i1.12589

Abstract

Maraknya kasus kekerasan terhadap anak khsusunya kekerasan seksual yang terjadi di wilyah Kunciran Indah, tujuan kegiatan sosialisasi ini dilakukan guna memberikan informasi kepada masyarakat Kelurahan Kunciran terkait program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat dan informasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dengan adanya penyuluhan kegiatan tersebut diharapkan seluruh elemen masyarakat yang ada di wilayah Kunciran dapat aktif dalam melindungi anak jika terjadi kekerasan khsusunya kekerasan seksual di wilayah Kunciran Indah kota Tangerang
Legal Learning Strategies for Early Childhood: A Conceptual Approach to Instilling Legal Values and Awareness from an Early Age Fitri, Fitri; Afriadi, Bambang; Humulhaer, Siti
International Journal of Business, Law, and Education Vol. 5 No. 2 (2024): International Journal of Business, Law, and Education
Publisher : IJBLE Scientific Publications Community Inc.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56442/ijble.v5i2.1031

Abstract

Legal education for early childhood plays an important role in shaping legal awareness from an early age, which contributes to compliance with social rules in the future. This study uses a normative research method with a Systematic Literature Review (SLR) approach to identify and synthesise effective methods for teaching legal concepts in early childhood. This study analyses various previous studies that highlight Piaget's theory of cognitive development, Vygotsky's theory of social learning, and Gardner's concept of multiple intelligence in the context of legal learning. Several studies show that experiential learning-based approaches, gamification, mini-court simulations, and legal narratives are able to increase children's understanding of legal and social norms. A character-based approach and moral values, as affirmed by Lickona, have been proven to shape children's legal awareness more deeply. By compiling a conceptual synthesis of various pedagogical approaches, this study provides practical recommendations for educators and policymakers in designing more effective legal learning strategies for early childhood.
Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat dalam Pengembangan Pariwisata Alam Berbasis Komunitas (Community Based Tourism) Untari, Dhian Tyas; Humulhaer, Siti; Syarif, Ahmad; Maulana, Firman; Ardini, Nyayu Maya; Sudhana, Harry
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6784

Abstract

Pengembangan pariwisata alam di Indonesia sering kali memicu ketegangan antara ambisi pertumbuhan ekonomi nasional dan perlindungan hak-hak tradisional masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat dalam kerangka pariwisata berbasis masyarakat (Community Based Tourism/CBT) serta mengidentifikasi hambatan yuridis yang menghalangi implementasinya secara efektif. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kajian literatur, studi ini menelaah berbagai regulasi, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir untuk memetakan dinamika hukum yang terjadi. Hasil kajian menunjukkan adanya diskoneksi regulasi yang signifikan antara pengakuan konstitusional terhadap masyarakat adat dengan aturan teknis dalam undang-undang sektoral, khususnya di bidang pariwisata dan kehutanan. Marginalisasi hak ulayat terus terjadi akibat dominasi sistem perizinan yang bersifat top-down serta mekanisme pengakuan subjek hukum adat yang bersifat administratif-bersyarat. Kondisi ini menciptakan kerentanan bagi masyarakat lokal untuk tereksklusi dari pengelolaan sumber daya mereka sendiri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep CBT tidak akan mencapai efektivitasnya tanpa adanya instrumen hukum yang mewajibkan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) dalam setiap proses perizinan wisata alam. Formulasi perlindungan hukum yang ideal memerlukan sinkronisasi kebijakan melalui Peraturan Daerah yang secara tegas mengakui kedaulatan masyarakat adat atas ruang kelolanya. Penguatan kedudukan hukum masyarakat adat bukan sekadar upaya memenuhi keadilan distributif, melainkan merupakan kunci krusial bagi keberlanjutan ekosistem pariwisata alam di Indonesia di masa depan.
Kajian Hukum Terhadap Penegakan Sanksi Administratif Bagi Pelaku Ekonomi Yang Melanggar Baku Mutu Lingkungan Hidup Aji, Ibrahim; Humulhaer, Siti; Afifah, Yasfika Ely Nur; Mahfudlon, Mahfudlon; Saputra, Adi
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6886

Abstract

Akselerasi kegiatan ekonomi yang tidak terkendali sering kali berimplikasi pada pelampauan baku mutu lingkungan hidup, yang mengancam keberlanjutan ekosistem di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan efektivitas penegakan sanksi administratif sebagai instrumen hukum utama dalam mendisiplinkan pelaku ekonomi yang melanggar standar baku mutu lingkungan pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap berbagai regulasi hukum positif, literatur akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penegakan hukum administratif lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi administratif, yang meliputi paksaan pemerintah hingga denda administratif, telah diposisikan sebagai instrumen primum remedium untuk memberikan respons cepat terhadap pencemaran. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh disparitas nilai denda yang sering kali lebih rendah daripada biaya kepatuhan operasional, serta keterbatasan kapasitas institusional dalam pengawasan teknis di lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan bahwa penegakan sanksi administratif memerlukan transformasi menuju sistem pengawasan digital yang transparan dan terintegrasi untuk meminimalisir celah negosiasi koruptif. Selain itu, formulasi sanksi denda harus mampu menginternalisasi seluruh kerugian lingkungan guna menciptakan efek jera yang nyata bagi korporasi. Penguatan integritas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah menjadi syarat mutlak agar kegiatan ekonomi nasional tetap berjalan selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan perlindungan terhadap hak atas lingkungan hidup yang sehat bagi masyarakat.
Kajian Literatur: Tanggung Jawab Hukum Platform Marketplace terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal di Indonesia Mulyati, Agustine Susi; Humulhaer, Siti; Ferdiansyah, Donny; Majuri, Majuri; Zainal, Toyib; Mustofa, M. Ali
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6888

Abstract

Pesatnya pertumbuhan e-commerce di Indonesia membawa tantangan serius bagi perlindungan konsumen, khususnya terkait peredaran produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya atau tanpa izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan tanggung jawab hukum platform marketplace terhadap peredaran produk kosmetik ilegal di ekosistem digital Indonesia serta mengevaluasi efektivitas regulasi yang berlaku saat ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kajian literatur (literature review). Data sekunder diperoleh melalui penelusuran sistematis terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum terkait dalam dekade terakhir. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum dari doktrin Safe Harbor yang pasif menuju tanggung jawab aktif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Meskipun platform sering kali dianggap sebagai perantara, secara hukum mereka memiliki kewajiban duty of care untuk melakukan verifikasi identitas pedagang dan kurasi produk yang berpotensi membahayakan kesehatan publik. Kelalaian dalam pengawasan preventif terhadap kosmetik berbahaya dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 KUHPerdata. Kesimpulan penelitian ini menekankan bahwa perlindungan konsumen di era digital tidak cukup hanya melalui tindakan represif berupa penghapusan tautan produk. Diperlukan integrasi sistem verifikasi izin edar otomatis antara database BPOM dengan sistem internal marketplace untuk mencegah penayangan produk ilegal sejak hulu. Selain itu, penguatan Undang-Undang Perlindungan Konsumen diperlukan untuk mempertegas tanggung jawab spesifik penyelenggara platform dalam rantai distribusi digital guna menjamin kepastian hukum dan keselamatan konsumen.
Implementasi Prinsip Kearifan Lokal Dalam Hukum Lingkungan Sebagai Instrumen Konservasi Hutan Oleh Masyarakat Hukum Adat Ilman, La; Humulhaer, Siti; Kalibia, Muhammad Umar; Raunas, Ide; Harmoko, Harmoko; Giri, Raden
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6894

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip kearifan lokal dalam hukum lingkungan sebagai instrumen konservasi hutan oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA). Di tengah kegagalan hukum formal yang bersifat top-down dalam menekan laju deforestasi yang masif, kearifan lokal muncul sebagai sistem hukum yang hidup (living law) dengan efektivitas yang jauh lebih tinggi di tingkat tapak. Melalui kacamata penelitian sosio-legal, kajian ini membedah interaksi kompleks antara norma adat dengan regulasi lingkungan nasional yang sering kali tumpang tindih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal, seperti praktik Sasi di Maluku dan Hutan Larangan di berbagai wilayah Nusantara, memiliki struktur hukum yang mapan dan sistematis. Struktur ini mencakup aspek preventif untuk mencegah kerusakan, aspek kuratif untuk pemulihan, hingga penerapan sanksi sosial-spiritual yang memberikan efek jera secara psikologis dan sosiologis lebih kuat dibandingkan sanksi pidana negara. Meskipun pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 peluang transformasi nilai adat ke dalam instrumen konservasi formal semakin terbuka lebar, implementasinya masih terhambat oleh rigiditas administratif dan ego sektoral birokrasi. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kedaulatan MHA atas wilayah adatnya merupakan kunci utama bagi keberlanjutan ekosistem hutan dan mitigasi perubahan iklim. Diperlukan sinkronisasi kebijakan yang secara radikal menempatkan masyarakat adat sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan. Model konservasi kolaboratif yang berbasis pada kearifan lokal ini diyakini mampu menjawab tantangan krisis iklim global sekaligus mewujudkan keadilan ekologis yang substansial di Indonesia.  
Tinjauan Literatur: Tantangan Yuridis UMKM Digital dalam Menghadapi Praktik Predatory Pricing di E-Commerce Putri, Cory Kartika; Humulhaer, Siti; Agus, Andi Adri; Maulana, Wachid; Nuradi, Ahmad; Wibowo, Dian
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6936

Abstract

Digitalisasi ekonomi melalui platform marketplace telah menjadi katalisator pertumbuhan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Namun, transisi ini memunculkan tantangan hukum baru yang mengancam keberlangsungan pelaku usaha kecil akibat ketimpangan posisi tawar dengan penyelenggara platform. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi perlindungan hukum bagi pelaku UMKM digital dalam menghadapi kontrak elektronik yang asimetris, praktik persaingan usaha tidak sehat, serta risiko pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kajian literatur (literature review). Data sekunder diperoleh dari berbagai regulasi hukum positif, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan terkait dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM sering kali terjebak dalam kontrak baku yang mengandung klausul eksonerasi merugikan, serta menjadi korban praktik self-preferencing melalui algoritma platform yang tidak transparan. Selain itu, beban kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan regulasi perpajakan digital menambah kompleksitas operasional bagi pelaku usaha dengan sumber daya terbatas. Kesimpulan penelitian ini menekankan bahwa kerangka hukum saat ini belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan preventif dan represif yang memadai bagi UMKM sebagai mitra platform. Diperlukan adanya regulasi sektoral yang lebih spesifik untuk mengatur standar kemitraan digital yang adil, transparansi algoritma, serta insentif perlindungan HKI yang terintegrasi. Sinkronisasi kebijakan antara UU Cipta Kerja dan hukum persaingan usaha menjadi krusial untuk menciptakan lapangan permainan yang setara (level playing field) guna menjaga kedaulatan ekonomi nasional di era digital.
Criminal Liability of Corporations for Worker Supervision Practices Outside Working Hours from the Perspective of Labor Law, Ite Law, and Personal Data Protection Handono, Totok; Humulhaer, Siti; Azhari, Muhammad Rizki; Sudhana, Harry; Rahayu, Dewi
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 8, No 1 (2026): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v8i1.10402

Abstract

The expansion of digital technology has enabled corporations to conduct employee surveillance beyond working hours through electronic systems and personal data monitoring. Such practices raise legal concerns as they may exceed employer authority under labor law and violate personal data protection principles. This study analyzes the legal limits of off-duty employee surveillance based on Indonesian labor law, electronic information law, and personal data protection law, and formulates corporate criminal liability for such practices. Using normative juridical methods and statutory analysis, the study finds that off-duty surveillance lacks legal basis in labor law, may constitute unlawful electronic access under electronic information law, and represents unlawful personal data processing under data protection law. When implemented as corporate policy, such surveillance fulfills elements of corporate criminal liability. Off-duty employee surveillance constitutes a deviation from statutory limits of corporate authority and infringes workers’ privacy rights.
Co-Authors Adi Saputra Afifah, Yasfika Ely Nur Afriadi, Bambang Agus, Andi Adri Ahmad Syarif AJI, IBRAHIM Ardini, Nyayu Maya Azhari, Muhammad Rizki Aziz, Hasnah Dewi Rahayu Fadhlillah, Muhammad Rizqi Ferdiansyah, Donny Firman Maulana, Firman Fitri Fitri Giri, Raden Handono, Totok Harmoko Harmoko, Harmoko Ilman, La Kalibia, Muhammad Umar Kalyana, Lily Mahfudlon, Mahfudlon Majuri, Majuri Maulana, Wachid Mulyadi, Eko Syukri Mulyati, Agustine Susi Mustofa, M. Ali Nuradi, Ahmad Pangestu, Ilham Aji Putri, Cory Kartika Raunas, Ide Retno Susilowati Sudhana, Harry Untari, Dhian Tyas Wibowo, Dian Zainal, Toyib