Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NOTARIUS
Bardriyah, Siti Malikhatun
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Pemberian Hak Milik di Atas Tanah Negara Pada Kantor Pertanahan Pemalang Farisi, Salman Al; Bardriyah, Siti Malikhatun
Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i3.55663

Abstract

ABSTRACTLand registration is a mandatory process for landowners to acquire ownership status of land controlled by the state. This study aims to describe the process of registering ownership rights for state-controlled land and identify obstacles encountered at the Pemalang Land Office. The research method employed is field research with an empirical juridical approach, using interview data collection techniques and qualitative analysis. The findings revealed that applicants must be aware of the legal status of the land before submitting an application. One major obstacle is the prevalence of state land being occupied by impoverished communities, resulting in difficulties due to the BPHTB tax burden on applicants. This research serves as valuable information and insight for students, academics, practitioners, and other relevant stakeholders.Keywords: Ownership Rights; Land Controlled by the State.ABSTRAKPendaftaran hak atas tanah adalah kewajiban pemilik tanah untuk mengajukan pendaftaran guna mendapatkan status kepemilikan atas tanah yang dikuasai negara. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses pendaftaran hak milik atas tanah yang dikusai negara dan mengkaji hambatan dalam prosesnya di Kantor Pertanahan Pemalang. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris, teknik pengumpulan data wawancara, dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum mengajukan permohonan, pemohon harus mengetahui status hukum tanah yang akan dimohon. Salah satu hambatan adalah banyak tanah negara yang dikuasi oleh masyarakat tidak mampu, yang sulit diproses karena pajak BPHTB yang dibebankan kepada pemohon. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan pihak lain yang membutuhkannya.Kata Kunci: Hak Milik; Tanah Dikuasai Negara
Pertanggungjawaban Notaris dalam Akta Perjanjian Agar Mempunyai Kepastian Hukum Puspitasari, Maridza; Bardriyah, Siti Malikhatun
Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i3.57707

Abstract

ABSTRACTAuthority of Notary are to make authentic deeds aimed at providing legal certainty. The problem discussed is the authority of a Notary regulated in UUJN and other laws has provided legal certainty in the deed made and the responsibilities of a Notary. Type of method is normative juridical and the research type is analytical descriptive. The data type is secondary data. The results of this research explain that the authority of a Notary and the responsibility of a Notary for a deed drawn up as a result of disharmony in the regulation of Notary authority in UUJN and other laws and regulations in order to achieve legal certainty. Harmonization of regulations will also protect Notary from their responsibilities in providing legal agreement.Keywords: Notary; Agreement; and Law.ABSTRAKNotaris berwenang dalam membuat akta autentik yang memiliki tujuan dalam memberikan kepastian hukum. Permasalahan yang dibahas ialah wewenang Notaris yang diatur dalam UUJN dan peraturan perundangan lain telah memberikan kepastian hukum pada pembuatan aktanya serta tanggung jawab Notaris. Metode penelitian yuridis normatif dan jenis penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Untuk jenis data yang dipakai yaitu data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan kewenangan Notaris dan tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan aktanya sebagai akibat disharmonisasi pengaturan kewenangan Notaris dalam UUJN dan peraturan perundangan lainnya agar tercapai kepastian hukum. Harmonisasi peraturan juga akan memberikan perlindungan bagi Notaris dari tanggung jawabnya dalam memberi kepastian hukum atas akta yang dibuat.Kata Kunci: Notaris; Akta Perjanjian; Hukum.
Wanprestasi Penyewa dalam Perjanjian Sewa Rumah Tinggal: Studi di Desa Klidon Sleman Azzahrah, Zafira; Bardriyah, Siti Malikhatun
Notarius Vol 18, No 4 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i4.72039

Abstract

ABSTRACTA house rental agreement is a legal contract binding the parties based on mutual consent, where the owner grants the tenant the right to use the house for a specified period in exchange for rental payments. However, breaches of contract (wanprestasi) often occur, requiring legal resolution in accordance with the agreement and applicable regulations. This study aims to analyze the dispute resolution mechanisms for contract breaches in house rental agreements in Desa Klidon, Sleman. The research employs an empirical juridical approach with qualitative analysis. The findings indicate that the tenant's liability for breach of contract in house rentals in Desa Klidon, Sleman, is based on a legally valid agreement under Article 1320 of the Indonesian Civil Code, with legal implications for unauthorized modifications. Dispute resolution can be pursued through deliberation, mediation, or litigation, depending on the agreement and available evidence.Keywords: Breach of Contract; Tenant; House Rental AgreementABSTRAKPerjanjian sewa-menyewa rumah merupakan perjanjian hukum yang mengikat para pihak berdasarkan kesepakatan, di mana pemilik memberikan hak penggunaan rumah kepada penyewa dalam jangka waktu tertentu dengan kewajiban pembayaran sewa, namun sering kali timbul wanprestasi yang memerlukan penyelesaian hukum sesuai dengan perjanjian dan peraturan yang berlaku. Tujuan penelitian untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa akibat wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa rumah tinggal di Desa Klidon, Sleman. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa pertanggungjawaban penyewa yang wanprestasi dalam sewa rumah di Desa Klidon, Sleman, didasarkan pada perjanjian sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata, dengan implikasi hukum atas perubahan tanpa izin. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui musyawarah, mediasi, atau gugatan ke pengadilan, sesuai kesepakatan dan bukti yang ada.Kata Kunci: Wanprestasi; Penyewa; Perjanjian Sewa Rumah
Co-Authors Azzahrah, Zafira Puspitasari, Maridza Salman Al Farisi, Salman Al