Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.168
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora Civic Education Perspective Journal Priviet Social Sciences Journal JUPARITA: Jurnal Pariwisata Tawangmangu
Pamungkas, Pandu
Unknown Affiliation
Arts Humanities Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
TINJAUAN LITERATUR MENGENAI KEBERLANJUTAN KEBIJAKAN PARIWISATA HALAL DI INDONESIA Pamungkas, Pandu
Jurnal Pariwisata Tawangmangu Vol 3 No 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis Kristen Bukit Pengharapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61696/juparita.v3i1.634

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah Muslim terbanyak di dunia, memiliki kesempatan besar untuk mengembangkan pariwisata halal yang selaras dengan prinsip syariah. Artikel ini membahas pelaksanaan kebijakan pariwisata halal di Indonesia serta keberlanjutan dalam mengembangkan konsep ini, dan juga menguraikan bagaimana industri pariwisata halal berkembang di wilayah tersebut. Pariwisata halal tidak hanya menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal, tetapi juga bagi pengunjung internasional yang mencari pengalaman berlandaskan pada ajaran Islam, yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadist. Pertumbuhan pariwisata halal merupakan fenomena terkini dalam sektor pariwisata di Indonesia. Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis literatur, yang mencakup buku-buku serta beberapa jurnal ilmiah yang telah ada sebelumnya. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa saat ini, pariwisata halal di Indonesia sedang berkembang pesat dan akan semakin mendunia di tengah berbagai peluang dan tantangannya. Indonesia memiliki potensi pariwisata yang luar biasa, serta negara-negara lain di dunia seperti Korea, Malaysia, Jepang, dan Turki yang sedang berupaya mengembangkan industri pariwisata halal mereka.
Etika Administrasi dalam Membangun Integritas Publik Pandu Pamungkas
Civic Education Perspective Journal Vol 5 No 1 (2025): Civic Education Perspective Journal
Publisher : Citizenship Education, Faculty of Education, Jambi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/cepj.v5i1.41723

Abstract

Etika administrasi memiliki peran penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Penelitian ini membahas bagaimana prinsip-prinsip etika administrasi ketika dapat diterapkan untuk memperkuat integritas publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis review, penelitian ini menemukan bahwa nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan profesionalisme menjadi landasan utama dalam membangun tata kelola yang baik. Selain itu, faktor pengawasan, regulasi yang tegas, serta komitmen dari para pemimpin dan aparatur sipil negara menjadi kunci dalam memastikan implementasi etika administrasi secara efektif. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa membangun integritas publik tidak hanya memerlukan peraturan yang jelas, tetapi juga budaya kerja yang berbasis moralitas dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat
KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA : TINJAUAN TERHADAP DINAMIKA, TANTANGAN, DAN STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS Munawir, Irsad; Pamungkas, Pandu
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 2 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i2.20893

Abstract

Masalah ketenagakerjaan dan hubungan industrial di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural, seperti dominasi besar sektor informal dan lemahnya posisi tawar serikat pekerja. Kondisi ini menunjukkan ketidakseimbangan antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah sebagai aktor utama dalam sistem ketenagakerjaan. Penelitian ini menganalisis dinamika ketenagakerjaan dan pola hubungan industrial di Indonesia melalui studi literatur, dengan mengkaji berbagai sumber akademik, regulasi, dan laporan institusional terkait. Hasilnya menunjukkan meski regulasi sudah berkembang, pelaksanaan dan efektivitasnya masih terkendala. Hubungan industrial di Indonesia cenderung tidak seimbang, terutama di sektor informal. Penguatan kerja sama tripartit, penegakan hukum ketenagakerjaan, dan promosi pekerjaan layak menjadi strategi kunci untuk menciptakan hubungan kerja yang lebih adil dan harmonis. Kajian ini memberikan wawasan penting serta rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki pengelolaan ketenagakerjaan secara berkelanjutan.Kata Kunci : Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial, Hukum Ketenagakerjaan, Tripartit, Konflik Industrial
The role of ethics in improving the quality of public services Pamungkas, Pandu; Munawir, Irsad
Priviet Social Sciences Journal Vol. 5 No. 9 (2025): September 2025
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v5i9.705

Abstract

Ethics play a fundamental role in shaping the quality of public services, providing the foundation for professionalism, transparency, accountability, and fairness in governance. This study aims to analyze the role of ethics in improving public service delivery through a comprehensive literature review. By employing a descriptive qualitative approach and library research method, this study synthesizes insights from books, peer-reviewed journal articles, laws and regulations, official institutional reports, and international publications. The findings revealed that ethical standards significantly contribute to building public trust, preventing maladministration, and fostering clean governance. However, challenges persist in implementing ethics within the public sector, including weak law enforcement, limited ethical awareness among officials, and the persistence of a patrimonial bureaucratic culture. To address these obstacles, this study highlights the need to strengthen bureaucratic reform, integrate ethics education into civil service training, and enhance participatory monitoring systems. This study contributes both theoretically and practically by emphasizing ethics as an indispensable pillar of good governance and offering recommendations to enhance the effectiveness, fairness, and accountability of public services.
Inovasi Layanan Publik Berbasis Teknologi : Studi Kasus Implementasi Layanan Online Pemerintah Pamungkas, Pandu; Munawir, Irsad
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 4 (2025): November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i4.2025.2251-2263

Abstract

Inovasi layanan publik berbasis teknologi menjadi salah satu strategi utama pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, efisien, dan transparan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi layanan publik berbasis teknologi melalui studi literatur dan studi kasus terhadap beberapa layanan online pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan menggunakan jurnal-junral ilmiah yang membahas teknologi informasi di masing-masing daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi layanan publik digital terhadap beberapa layanan pemerintah seperti Kumis Mbahtejo, Sistem Pelayanan Izin Terbuka Elektronik (Sipeka), Ragem (Religius, Adaptable, Great, Educate, Modern), dan Sistem Pelayanan Akhir Pekan (Sipekan) yang menunjukkan bahwa digitalisasi layanan publik mampu mempercepat proses birokrasi, mengurangi maladministrasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memperluas akses layanan. Namun, implementasi layanan berbasis teknologi masih menghadapi kendala berupa kesenjangan digital, rendahnya literasi digital masyarakat, resistensi dari aparatur, serta ancaman keamanan data. Oleh sebab itu, diperlukan strategi komprehensif yang mencakup penguatan infrastruktur teknologi, pendidikan literasi digital, penguatan regulasi perlindungan data, serta reformasi budaya birokrasi agar transformasi digital dapat berjalan efektif. Kajian ini menyarankan perlunya penguatan infrastruktur digital, pendidikan literasi digital, serta penyesuaian kebijakan dan budaya birokrasi agar inovasi layanan publik berbasis teknologi dapat berjalan optimal
Peran e-SAKIP dalam Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah: Studi di Kota Palembang pada Era Revolusi Industri 4.0 Pamungkas, Pandu; Wijayanti, Zetia; Maharani, Adelia; Karuna, Metta; Santia, Ani; Pratama Aritonang, Tegar Victor
Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora Vol. 4 No. 4 (2026): Takuana (January-March)
Publisher : MAN 4 Kota Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56113/takuana.v4i4.431

Abstract

This study explores the role of e-SAKIP (Electronic-Based Government Performance Accountability System) digitalization in supporting the economic and political transformation of Palembang City amidst the Industry 4.0 era, utilizing a literature review approach. The research synthesizes data from credible sources, including official government documents, academic journals, news reports, and case studies focusing on transparency, accountability, efficiency, and planning optimization. That e-SAKIP enhances governance through real-time data access, improves public service delivery, and boosts regional competitiveness, as evidenced by Palembang’s 2024 SAKIP Award (BB predicate). However, challenges such as infrastructure limitations, low human resource competency, and dual reporting systems hinder full implementation. The study aligns with Industry 4.0 trends, emphasizing the need for integrated technology and workforce development to sustain economic-political growth, offering practical insights for policy reform and academic contributions to digital governance literature.
Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Analisis Kebijakan Publik di Kabupaten Lahat Wijayanti, Zetia; Pamungkas, Pandu; Maelani, Maelani; Bella, Anisa; Lauren, Angel; Eliza, Dewi
Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora Vol. 4 No. 4 (2026): Takuana (January-March)
Publisher : MAN 4 Kota Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56113/takuana.v4i4.432

Abstract

Lahat Regency has significant economic potential in the mineral and coal mining sector, which is a major contributor to regional income and plays a crucial role in driving economic growth. This study aims to analyze the mining sector's contribution to improving community welfare in Lahat Regency by incorporating the policy implementation framework proposed by George C. Edward III. The research method employed a qualitative approach through literature study and secondary data analysis sourced from the Lahat Regency Government's Notes to Financial Reports (CaLK) and data from the Central Statistics Agency (BPS). The results show that the mining sector contributes the most to regional income, with a significant increase reaching 36.49% in 2023, and per capita income rising to Rp65.83 million per year. However, this increase has not been accompanied by a decrease in the poverty rate, with Lahat Regency still ranking second in terms of the number of poor people in South Sumatra Province. This condition indicates that the mining sector has not provided an equitable economic impact on the community.
Co-Authors Bella, Anisa Eliza, Dewi Karuna, Metta Lauren, Angel Maelani, Maelani Maharani, Adelia Munawir, Irsad Pratama Aritonang, Tegar Victor Santia, Ani Wijayanti, Zetia