Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

PETIS: Pendampingan Intensif untuk Anak Sehat dalam Mengatasi Masalah Stunting di Kelurahan Tukmudal, Cirebon Aries, Muhammad; Agung, Sangaji Permono; Nusaibah, Nusaibah; Banupa, Zoraya Nurafifa; Alsyah, Aurelia Vania; Iskandar, Allamah Shabrina; Wahyuni, Silvia Sry; Muhammad, Mirza Hafiz; Ramadhina, Rakanita Faatihah; Pamungkas, Pandu
Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : Direktorat Pengembangan Masyarakat Agromaritim, Institut Pertanian Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jpim.6.2.166-175

Abstract

Stunting represents a chronic nutritional problem that persists at a high prevalence (8%) in Cirebon. Intensive Mentoring Program for Healthy Children (PETIS) was implemented in Tukmudal, Cirebon, with the objective of addressing the issue of stunting. This program involves five stunted children selected by accident from two Posyandu with the highest prevalence of stunting. The methodology employed encompassed a range of techniques, including anthropometric measurements, 24-hour recall interviews to assess children's feeding practices, nutrition education, and supplementary feeding. Nutritional education was conducted in stages over a period of three weeks, with different topics addressed each week. These included balanced nutrition patterns, motor development, and clean and healthy living behavior (PHBS). The results of this programme demonstrate that intensive nutrition education can enhance mothers' awareness of the importance of a balanced diet and clean living behavior in stunting prevention. Furthermore, the mentoring programme succeeded in encouraging the growth of children's BW and PB/TB. However, dietary modifications among children remain constrained. Therefore, a more comprehensive and sustainable strategy is essential to achieve optimal nutritional advancement.
TINJAUAN LITERATUR MENGENAI KEBERLANJUTAN KEBIJAKAN PARIWISATA HALAL DI INDONESIA Pamungkas, Pandu
Jurnal Pariwisata Tawangmangu Vol 3 No 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis Kristen Bukit Pengharapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61696/juparita.v3i1.634

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah Muslim terbanyak di dunia, memiliki kesempatan besar untuk mengembangkan pariwisata halal yang selaras dengan prinsip syariah. Artikel ini membahas pelaksanaan kebijakan pariwisata halal di Indonesia serta keberlanjutan dalam mengembangkan konsep ini, dan juga menguraikan bagaimana industri pariwisata halal berkembang di wilayah tersebut. Pariwisata halal tidak hanya menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal, tetapi juga bagi pengunjung internasional yang mencari pengalaman berlandaskan pada ajaran Islam, yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadist. Pertumbuhan pariwisata halal merupakan fenomena terkini dalam sektor pariwisata di Indonesia. Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis literatur, yang mencakup buku-buku serta beberapa jurnal ilmiah yang telah ada sebelumnya. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa saat ini, pariwisata halal di Indonesia sedang berkembang pesat dan akan semakin mendunia di tengah berbagai peluang dan tantangannya. Indonesia memiliki potensi pariwisata yang luar biasa, serta negara-negara lain di dunia seperti Korea, Malaysia, Jepang, dan Turki yang sedang berupaya mengembangkan industri pariwisata halal mereka.
KONVERSI KITIN MENJADI GLUKOSAMIN PADA PREPUPA MAGGOT (Hermetia illucens) SEBAGAI ALTERNATIF TERAPI SINDROM METABOLIK: NARRATIVE REVIEW Pamungkas, Pandu; Mubinan, Muhammad Fathan; Cahyadi, Achmad; Husnawati, Husnawati
Indonesian Journal of Pure and Applied Chemistry Vol 8, No 1 (2025)
Publisher : Tanjungpura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/indonesian.v8i1.90282

Abstract

Maggots or larvae of the Black Soldier Fly (BSF) are decomposer insects widely cultivated in Indonesia due to their efficient and environmentally friendly ability to degrade organic waste. One of the key components in BSF is chitin, which accounts for approximately 17.93% (w/w) of its total body weight. Chitin can be converted into chitosan through deacetylation and hydrolyzed into glucosamine. Glucosamine has been shown to possess potential in the prevention and management of metabolic syndrome-related diseases such as hypercholesterolemia, diabetes, and obesity. This study explores the potential of glucosamine derived from BSF chitin in reducing the risk of metabolic syndrome. The method used is a literature review of various scientific articles. The findings indicate that glucosamine can activate the AMP-activated protein kinase (AMPK) pathway, which regulates glucose and lipid metabolism. AMPK activation inhibits adipogenesis, fatty acid synthesis, cholesterol production, and adipose tissue formation, positively affecting metabolic syndrome management. Therefore, glucosamine derived from BSF chitin has the potential to serve as a natural bioactive agent for the prevention of metabolic syndrome through AMPK pathway regulation.
KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA : TINJAUAN TERHADAP DINAMIKA, TANTANGAN, DAN STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS Munawir, Irsad; Pamungkas, Pandu
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 2 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i2.20893

Abstract

Masalah ketenagakerjaan dan hubungan industrial di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural, seperti dominasi besar sektor informal dan lemahnya posisi tawar serikat pekerja. Kondisi ini menunjukkan ketidakseimbangan antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah sebagai aktor utama dalam sistem ketenagakerjaan. Penelitian ini menganalisis dinamika ketenagakerjaan dan pola hubungan industrial di Indonesia melalui studi literatur, dengan mengkaji berbagai sumber akademik, regulasi, dan laporan institusional terkait. Hasilnya menunjukkan meski regulasi sudah berkembang, pelaksanaan dan efektivitasnya masih terkendala. Hubungan industrial di Indonesia cenderung tidak seimbang, terutama di sektor informal. Penguatan kerja sama tripartit, penegakan hukum ketenagakerjaan, dan promosi pekerjaan layak menjadi strategi kunci untuk menciptakan hubungan kerja yang lebih adil dan harmonis. Kajian ini memberikan wawasan penting serta rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki pengelolaan ketenagakerjaan secara berkelanjutan.Kata Kunci : Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial, Hukum Ketenagakerjaan, Tripartit, Konflik Industrial
The role of ethics in improving the quality of public services Pamungkas, Pandu; Munawir, Irsad
Priviet Social Sciences Journal Vol. 5 No. 9 (2025): September 2025
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v5i9.705

Abstract

Ethics play a fundamental role in shaping the quality of public services, providing the foundation for professionalism, transparency, accountability, and fairness in governance. This study aims to analyze the role of ethics in improving public service delivery through a comprehensive literature review. By employing a descriptive qualitative approach and library research method, this study synthesizes insights from books, peer-reviewed journal articles, laws and regulations, official institutional reports, and international publications. The findings revealed that ethical standards significantly contribute to building public trust, preventing maladministration, and fostering clean governance. However, challenges persist in implementing ethics within the public sector, including weak law enforcement, limited ethical awareness among officials, and the persistence of a patrimonial bureaucratic culture. To address these obstacles, this study highlights the need to strengthen bureaucratic reform, integrate ethics education into civil service training, and enhance participatory monitoring systems. This study contributes both theoretically and practically by emphasizing ethics as an indispensable pillar of good governance and offering recommendations to enhance the effectiveness, fairness, and accountability of public services.
Inovasi Layanan Publik Berbasis Teknologi : Studi Kasus Implementasi Layanan Online Pemerintah Pamungkas, Pandu; Munawir, Irsad
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 4 (2025): November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i4.2025.2251-2263

Abstract

Inovasi layanan publik berbasis teknologi menjadi salah satu strategi utama pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, efisien, dan transparan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi layanan publik berbasis teknologi melalui studi literatur dan studi kasus terhadap beberapa layanan online pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan menggunakan jurnal-junral ilmiah yang membahas teknologi informasi di masing-masing daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi layanan publik digital terhadap beberapa layanan pemerintah seperti Kumis Mbahtejo, Sistem Pelayanan Izin Terbuka Elektronik (Sipeka), Ragem (Religius, Adaptable, Great, Educate, Modern), dan Sistem Pelayanan Akhir Pekan (Sipekan) yang menunjukkan bahwa digitalisasi layanan publik mampu mempercepat proses birokrasi, mengurangi maladministrasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memperluas akses layanan. Namun, implementasi layanan berbasis teknologi masih menghadapi kendala berupa kesenjangan digital, rendahnya literasi digital masyarakat, resistensi dari aparatur, serta ancaman keamanan data. Oleh sebab itu, diperlukan strategi komprehensif yang mencakup penguatan infrastruktur teknologi, pendidikan literasi digital, penguatan regulasi perlindungan data, serta reformasi budaya birokrasi agar transformasi digital dapat berjalan efektif. Kajian ini menyarankan perlunya penguatan infrastruktur digital, pendidikan literasi digital, serta penyesuaian kebijakan dan budaya birokrasi agar inovasi layanan publik berbasis teknologi dapat berjalan optimal