Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN SAKSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI STUDI KASUS: Kematian ASN BAPEDA Semarang Iwan Budi Betaripati, Azzahra; Galenso, Vidi
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kasus Tindak Pidana Korupsi merupakan kasus yang tidak ada habis-nya dari masa ke masa. Yurisprudensi dalam perlindungan saksi korupsi di Indonesia telah ditetapkan melalui undang-undang yang relevan, namun tantangan dalam implementasinya tetap ada. Upaya terus-menerus diperlukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan bagi saksi dan pelapor, sehingga mereka dapat berani mengungkapkan informasi tanpa rasa takut akan ancaman atau balasan dari pihak-pihak tertentu. Hal ini membuat saksi sudah seharusnya mendapatkan perlindungan yang lebih khususnya oleh Negara. Saksi memainkan peran penting dalam penuntutan kasus korupsi, namun sering kali mereka menghadapi risiko besar, termasuk intimidasi, ancaman, dan bahkan kekerasan. Dalam Kasus kematian Iwan Budi, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Semarang, telah menarik perhatian publik dan media terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi sertifikasi lahan di Semarang karena Iwan Budi dijadwalkan untuk memberikan keterangan sebagai saksi pada tahun 2022. Namun, sehari sebelumnya, dia menghilang dan terakhir terlihat melalui kamera pengawas CCTV melintas di sejumlah jalanan di Kota Semarang. Dari kasus tersebut, menunjukkan adanya celah dalam sistem perlindungan saksi di Indonesia. Dengan ini, efektivitas perlindungan saksi dalam kasus kematian ASN Iwan Budi masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi. Jurnal ini menggunakan, Metode penelitian normatif berfokus pada objek kajiannya yang murni normatif hukum, yaitu peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berlaku secara substansial. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran kualitatif tentang penerapan hukum dalam kasus kematian Iwan Budi dalam hal ini terkait perlindungan hukum terhadap saksi dari kasus pidana korupsi.
Legal Certainty in Investor Liability for Environmental Rehabilitation: The Role of Environmental Cost Allocation in the Coal Mining Sector Galenso, Vidi; Suganda, Atma; Achmad Darodjat, Tubagus
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i2.1445

Abstract

The coal mining sector contributes significantly to the Indonesian economy, but also leaves serious environmental impacts. This research aims to examine the legal certainty of investor responsibility in environmental restoration through an environmental costing mechanism. The research method used is normative juridical with statutory and conceptual approaches. The results show that there are discrepancies between legal norms and their implementation in the field. Investor responsibility is often not carried out substantially, and there is no binding long-term accountability system after the expiry of the mining licence. This research provides novelty by proposing regulatory reconstruction based on the principles of strict liability, environmental justice, and digital-based transparency. In conclusion, it is necessary to strengthen the environmental law system that is more substantial and oriented towards ecological sustainability and intergenerational justice.
Pengaturan Keamanan Jaringan dan Kejahatan Siber dalam Hukum IT Galenso, Vidi; Ardianto, Dery; Priyambodo, Mas Agus; Jadidah, Fikrotul
Postulat Vol 2 No 1 (2024): POSTULAT: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/postulat.v2i1.1454

Abstract

Dalam era globalisasi teknologi informasi, perkembangan pesat dalam teknologi internet telah mengubah lanskap sosial, ekonomi, dan politik. Namun, bersamaan dengan kemajuan ini, kejahatan siber semakin mengintensif dan memerlukan kerangka hukum yang komprehensif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis hukum normatif dan studi kepustakaan. Data diperoleh melalui wawancara dan pengamatan terhadap perilaku serta pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia perlu segera membentuk Rancangan Undang-Undang Ketahanan dan Keamanan Siber (KKS) yang komprehensif untuk mengatasi ancaman kejahatan siber yang semakin kompleks. RUU KKS harus dirancang secara transparan melibatkan berbagai pihak, mencakup ketentuan sanksi tegas terhadap pelanggaran kedaulatan digital, dan memperkuat kerangka hukum dalam menghadapi perkembangan teknologi yang terus berlanjut.