Articles
<![CDATA[KRIMINALISASI PEKERJA SEKS KOMERSIAL MELALUI ONLINE (Putusan PN SLEMAN Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN Smn) ]]>
<![CDATA[Widya Pradana, Dimas]]>;
<![CDATA[Jadidah, Fikrotul]]>
<![CDATA[ Journal Evidence Of Law Vol. 2 No. 1 (2023): Journal Evidence Of Law (April) ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Era Digital Nusantara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59066/jel.v2i1.249
<![CDATA[The rampant practice of prostitution in Indonesia needs to get serious attention considering that so far the practice of prostitution has not have a clear rule of law. So far, positive law in Indonesia only provides punishment for service providers (pimps) only. Meanwhile, commercial sex workers and service users cannot be ensnared by law. The impact of this causes the practice of prostitution to continue to thrive among the community. The research method that the author uses is the normative juridical method, meaning that the data used consists of primary, secondary, and tertiary legal materials. As for the results of the study,that the criminalization of commercial sex workers through online according to positive law in Indonesia by referring to the rules regarding online prostitution outside the Criminal Code is found in Article 2 paragraph (1) of Law no. 21 of 2007 concerning the Crime of Trafficking in Persons, Article 30, Article 33, Article 35 of Law No. 44 of 2008 concerning Pornography, and Article 27 of the ITE Law, but absolutely the commercial sex workers can be held criminally liable using the ITE Law.]]>
<![CDATA[Membangun Generasi Muda Tanpa Narkotika di SMP Kasih Depok ]]>
<![CDATA[Sudianto Daeli, Pinter Putra]]>;
<![CDATA[Shinta, Shinta Novia Puspita]]>;
<![CDATA[Lianningsih, Winda Dwi]]>;
<![CDATA[Priyanti, Anita]]>;
<![CDATA[Naibaho, Delman Albert]]>;
<![CDATA[Khozin, Muhammad Noor]]>;
<![CDATA[Ramadhan, Yogha Adhitya]]>;
<![CDATA[Djatmiko, Sulis]]>;
<![CDATA[Akbar, Rizky]]>;
<![CDATA[Alaydrus, Zein]]>;
<![CDATA[Telaumbanua, Erwin Damai]]>;
<![CDATA[Jadidah, Fikrotul]]>
<![CDATA[ Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 3 No. 3 (2024): Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Era Digital Nusantara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59066/jppm.v3i3.775
<![CDATA[Masa remaja merupakan masa atau fase pencarian identitas dan jati diri. Remaja cenderung menyerap berbagai nilai-nilai dan norma baru yang dianggap dapat memperkuat identitas serta jati dirinya. Remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan selalu ada keinginan untuk mencoba halhal yang baru, termasuk hal-hal yang berbahaya atau beresiko (risk taking behavior). Pemikiran-pemikiran inilah yang melatarbelakangi Kami mahasiswa Iblam (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum) mengadakan kegiatan kuliah kerja nyata dengan Tema “Membangun Generasi Muda Tanpa Narkotika” di Sekolah Menengah Pertama Kasih di Depok. Tujuan diadakan penyuluhan ini adalah untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman siswa-siswi SMP Kasih serta meningkatkan Pengetahuan antar siswa agar terhindar dari Narkotika. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan kuliah kerja nyata oleh kelompok 2 berupa Penyuluhan, diskusi panel yang melibatkan pembelajaran nilai-nilai sosial dengan memberikan informasi lanjut mengenai Narkotika dari kaca mata hukum. Hasil dari kegiatan kuliah kerja nyata ini disambut antusias oleh seluruh siswa-siswi SMP Kasih beserta para guru. Siswa siswi sangat atraktif atas materi yang di sampaikan oleh dosen STIH IBLAM, yaitu Bpk. Sugeng Djatmiko, SE, SH, MH, MM, CLA, AAI.J sebagai praktisi hukum bersama narasumber dari BNN Kota Depok Bpk. Purwoko Nugroho, M.Si. sebagai Ketua P2M. Pemahaman serta peran siswa siswi SMP KASIH DEPOK sangat penting agar terhindar dan bebas Narkotika.]]>
<![CDATA[Membangun Sekolah Bebas Bullying ]]>
<![CDATA[Arum, Siti Khumairoh Kusuma]]>;
<![CDATA[Aslam, Ananda]]>;
<![CDATA[Kurnia Hadi, Adi Moh.]]>;
<![CDATA[Hidayat, Nashiffa Thuraya]]>;
<![CDATA[Hanafiah, Yuliana]]>;
<![CDATA[Astuti, Rahayu]]>;
<![CDATA[Affani Sidqi, Mochamad]]>;
<![CDATA[Winanto, Wahyu Andika]]>;
<![CDATA[Salsabila, Annisa Shafa]]>;
<![CDATA[Aditriansyah, Muhammad Yoga]]>;
<![CDATA[Saputra, Elton Krisna]]>;
<![CDATA[Elthaufani, Lucky]]>;
<![CDATA[Jadidah, Fikrotul]]>
<![CDATA[ Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Era Digital Nusantara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59066/jppm.v4i1.777
<![CDATA[KKN activities at Pratiwi Junior High School on May 14, 2024, aim to expand the knowledge and understanding of Pratiwi Junior High School students and increase awareness among students to prevent bullying, so as to "Build a Bullying-Free School" as the theme of KKN activities. The methods used in the implementation of KKN activities by group 1 are socialization, counseling, and panel discussions that involve learning social values by providing further information about bullying behavior from a legal perspective. The results of this KKN activity include service and empowerment to community entities in the field of education, in this case the students of Pratiwi Junior High School with socialization and counseling conducted directly by the supervisor of STIH IBLAM, namely Mrs. Fikrotul Jadidah, S.H., M.H. together with the resource person Dr. Wiend Sakti Myharto, S.H., LL.M. as a legal practitioner and welcomed enthusiastically by all Pratiwi Junior High School students along with teachers and school staff.]]>
<![CDATA[Good Faith sebagai Penentu dalam Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Penipuan dan Wanprestasi dalam Putusan Perkara Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Slw ]]>
<![CDATA[Perdana, Mohammad Ardhi]]>;
<![CDATA[Jadidah, Fikrotul]]>
<![CDATA[ HUMANIORUM Vol 3 No 2 (2025): Jurnal Humaniorum ]]>
Publisher : <![CDATA[PT Elaborium Elevasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37010/hmr.v3i2.96
<![CDATA[This study aims to review and analyze the normative legal aspects within the perspective of civil law in Indonesia, including legal considerations and the application of default (wanprestasi) in debt settlement agreements in the decision of the Slawi District Court Number 38/Pdt.G/2024/PN Slw. This is a normative legal research with data collection techniques using secondary data sources. The data collection method is through literature study, and the analysis is conducted using qualitative analysis. The results of this research include references to the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), the Indonesian Penal Code (KUHP), and the Indonesian Civil Code. The focus of this research is on the application of good faith in determining the decision between fraud and default. The findings indicate that in the decision Number 38/Pdt.G/2024/PN Slw, it was categorized as default (wanprestasi) because there was no bad faith in its resolution]]>
<![CDATA[Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn) ]]>
<![CDATA[Saputro, Danang Tri]]>;
<![CDATA[Jadidah, Fikrotul]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Publika Vol 10 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Publika ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/publika.v10i1.7187
<![CDATA[Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyimpangan dari norma yang telah disepakati ternyata dapat menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman hidup manusia. Penyimpangan tersebut biasanya dianggap oleh masyarakat sebagai pelanggaran bahkan kejahatan. Pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di negara ini yang semakin memprihatinkan dan banyak dari kejahatan tersebut menggunakan cara-cara baru dan sangat sadis oleh para pelakunya dalam menjalankan aksinya. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah: Bagaimana rumusan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana? Dan apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn?. Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data adalah dengan cara studi kepustakaan. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh hasil penulisan deskriptif. Hasil penelitian ini adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana memiliki unsur subjektif dan subjektif. Unsur subjektif terdiri dari sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu. Unsur objektif terdiri dari tindakan (mengambil nyawa seseorang), objek (kematian orang lain). Pertimbangan majelis dalam memutus perkara Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn ini menurut penulis sesuai dengan beberapa pertimbangan yang dibuat majelis dalam putusan tersebut, baik berupa (1) pertimbangan yuridis yaitu dasar dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti. Dan (2) pertimbangan non yuridis, yaitu hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Dalam hal ini tidak ada yang meringankan terdakwa dan lebih memberatkan terdakwa.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 18/PUU-XVII/2019) ]]>
<![CDATA[Jadidah, Fikrotul]]>
<![CDATA[ IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 2 (2022): IBLAM LAW REVIEW ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52249/ilr.v2i2.69
<![CDATA[Terbitnya putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 didasari adanya permohonan uji materiil terhadap Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memberikan perubahan hukum baru mengenai pengaturan dan pelaksanaan tata-cara eksekusi objek jaminan fidusia sebelum dan sesudah adanya putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 dan bentuk perlindungan hukum bagi kreditur apabila debitur melakukan cidera janji (wanprestasi). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan yaitu pengaturan eksekusi objek jaminan fidusia sebelumnya diatur di dalam pasal 29 - 34 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, namun setelah adanya uji materiil terhadap Undang-Undang tersebut maka pengaturan dan pelaksanaannya sesuai dengan Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 Dan Peraturan Kepolisian Negara RI No 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Dan bentuk perlindungan hukum bagi kreditur apabila debitur wanprestasi yaitu pengajuan permohonan pengangkatan penangguhan atas hak eksekusinya sesuai mekanisme yang berlaku pada Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Saran dari penelitian ini adalah melakukan perubahan terhadap isi Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, selain itu melakukan penambahan atau mengubah klausul akta notaris jaminan fidusia dengan mengakomodir syarat-syarat dalam putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 serta memanfaatkan mekanisme gugatan sederhana guna mengefisiensi proses penyelesaian perkara.]]>
<![CDATA[KASUS NENEK MINAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI HUKUM POSITIVISME ]]>
<![CDATA[Jadidah, Fikrotul]]>
<![CDATA[ IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 3 (2022): IBLAM LAW REVIEW ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52249/ilr.v2i3.98
<![CDATA[Nenek Minah (55/petani), mengambil 3 biji buah kakao milik PT Rumpun Sari Antan (RSA), ketika sedang memanen kedelai di lahan garapannya. Perbuatan nenek Minah telah diketahui oleh Mandor perkebunan, dan pada saat itu juga nenek Minah telah mengembalikan biji kakao yang diambilnya dan meminta maaf. Namun pihak perusahaan tetap melaporkan kepada Polisi. Akhirnya dalam berkas perkara Nomor No. 247/PID.B/2009/PN.Pwt, nenek Minah harus menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto. Adanya perbenturan antara nilai-nilai keadilan pada kasus tersebut. Pertanyaan penelitian dalam kasus ini yaitu bagaimana hukum memandang kasus tersebut dalam perspektif kepastian hukum atau positivisme hukum dan prinsip kemanusiaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan yaitu Kasus hukum yang menjerat Nenek Minah ditelaah dengan menggunakan Paradigma Positivisme, ontologinya adalah sebuah realitas (hukum). Hukum yang dipaparkan adalah Pasal 362 KUHP. Hakim melakukannya dengan menghadirkan saksi-saksi dan adanya alat bukti yang dicocokkan dengan keterangan Nenek Minah sebagai terdakwa. Ketika semua unsur Pasal 362 terpenuhi, maka Nenek Minah diputus bersalah dan harus dihukum. Singkatnya, Paradigma Positivisme selalu menekankan objektivitas. Paradigma Positivisme yang memayungi aliran Legal Positivisme, menjelaskan tidak ada hukum di luar undang-undang, hukum identik dengan Undang-Undang. Bagaimana pun hukum harus ditegakkan yang keadilannya adalah keadilan menurut Undang-Undang. Hukum harus dipisahkan dari nilai kemanusiaan dan moral demi kepastian hukum. Itulah sebabnya Nenek Minah tetap harus dihukum terlepas dari seberapa besar kerugian yang diderita PT Rumpun Sari Antan, karena terbukti secara sah melakukan pencurian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP. Kata Kunci: Nenek Minah, Teori Hukum, Positivisme, Keadilan]]>
<![CDATA[THE ROLE OF INTERNATIONAL LAW IN EXPORT IMPORT ARRANGEMENTS AND ITS IMPACT ON THE ECONOMY IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Jadidah, Fikrotul]]>
<![CDATA[ IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 2 (2023): IBLAM LAW REVIEW ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52249/ilr.v3i2.127
<![CDATA[International law plays a crucial role in the lives of the international community. Its role is essential in the current era of globalization to bridge any existing issues. Through international legal provisions, states prevent disputes from arising and settle those that have already occurred. In practice, international trade is often equated with exports and imports. Considering the increasingly complex processes of export and import, it would be challenging to apply the regulations of only one country. That is why international law exists, to provide solutions in minimizing differences in regulations between parties. The processes of unification and harmonization of laws come into play. The research questions in this study are: What is the role of international law in regulating exports and imports in Indonesia, and what is the influence of export-import activities on Indonesia's national economic growth? The research method used is normative juridical with a descriptive-analytical research specification. From the results of this study, the following conclusion is obtained: The legal aspects of international trade agreements for exporting and importing goods in Indonesia involve contractual aspects in accordance with the Civil Code Book III on obligations and principles of international law regulated in the Vienna Convention of 1986 and UNIDROIT on the harmonization of international civil law. Meanwhile, the organization of exporting and importing goods follows the provisions issued by the Indonesian government regarding export-import payment procedures and implementation methods in accordance with foreign exchange laws.]]>
<![CDATA[THE PRINCIPLE OF ULTIMUM REMEDIUM IN CRIMINAL TAX MATTERS ]]>
<![CDATA[Jadidah, Fikrotul]]>
<![CDATA[ IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 3 (2023): IBLAM LAW REVIEW ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52249/ilr.v3i3.193
<![CDATA[This research examines various aspects related to tax violations in Indonesia, focusing on the legal regulations governing tax violations, corporate accountability in tax criminal actions, and the use of criminal sanctions as the ultimum remedium. This research employs a normative legal research method, referring to secondary data sources consisting of relevant primary and secondary legal materials. The findings of this study conclude that tax violations can be categorized into two groups, namely negligence and intentional violations, corporations can be held criminally accountable in cases of tax violations, and criminal sanctions in taxation are considered a last resort in tax enforcement. As recommendations, this research proposes the development of a tax amnesty policy, increased tax education and awareness, as well as regular audits and enhanced transparency in tax reporting as efforts to ensure better tax compliance.]]>
<![CDATA[Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam Tentang Pengikatan Jaminan ]]>
<![CDATA[Jadidah, Fikrotul]]>
<![CDATA[ JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 5, No 1 (2021): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jisip.v5i1.1644
<![CDATA[berlakunya ketentuan UU No. 21 Tahun 2008 perubahan nyata terlihat dalam nomenklatur hukum yang mengatur ketentuan tentang perbankan syariah. Salah satunya yang terlihat nyata adalah keberadaan Agunan dalam pembiayaan bank syariah yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 23 Ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 berkaitan dengan pengaturan Kelayakan Penyaluran Dana. Berdasarkan pada ketentuan tersebut, dapat dilihat dalam praktik perbankan syariah sangat menitikberatkan keberadaan agunan dalam penilaian pemberian pembiayaan pada nasabah. Fokus permaslaahan dalam penulisan jurnal ini yaitu pada perbedaan pengikatan jaminan dalam perjanjian kredit dengan perjanjian pembiayaan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan memahami perbedaan pengikatan jaminan dalam perjanjian kredit dengan perjanjian pembiayaan syariah. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Pengikatan jaminan kredit bank di Indonesia, yaitu yang pertama pengikatan jaminan perorangan dan yang kedua pengikatan jaminan kebendaan melalui hak tanggungan, fidusia, gadai, dan cessie. Kaitannya dengan perjanjian pengikatan jaminan yang merupakan perjanjian acessoir, yakni perjanjian yang lahir setelah perjanjian utang piutang menurut hukum Islam diperbolehkan, bahkan disepakati oleh para ulama (ittifaq al-madzhahib). Hal ini sesuai dengan bentuk kedua dari proses terjadinya akad rahn yang lahir setelah akad utang piutang yang melahirkan kewajiban pembayaran. Dari uraian tersebut. Oleh karena itu, bagi lembaga keungan syari’ah, seperti perbankan syari’ah atau gadai syari’ah yang ada di Indonesia, yang menerapkan sistem pengikatan jaminan dalam pemberian kredit atau pembiayaan kepada nasabahnya, tentu saja dapat menerapkan sistem jaminan yang saat ini telah ada dan berlaku di negara ini.]]>
