Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Hak Maternitas Bagi Perempuan Bekerja: Implementasi dan Tantangan di Tempat Kerja Fadliyansyah, Ravi; Putri, Ade Venny Darma; Chayani, Ristya; Hafizhah, Annisa; Rosmalinda, Rosmalinda
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak maternitas adalah hak asasi manusia yang secara khusus dimiliki oleh perempuan terkait dengan fungsi reproduksi mereka, seperti menstruasi, kehamilan, persalinan, dan menyusui. Di Indonesia, hak maternitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis konsep dan regulasi terkait hak maternitas, implementasi, serta tantangan atau kendala hak maternitas di tempat kerja. Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa banyak pekerja perempuan masih belum mendapatkan hak maternitas yang memadai, bahkan beberapa perusahaan menghambat pekerja perempuan untuk mengambil cuti hamil atau menyusui kemudian pelaksanaan hak maternitas bagi perempuan yang bekerja di Indonesia menghadapi berbagai tantangan signifikan, salah satunya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai hak maternitas.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kasus Pengedaran Narkotika Yang Dilakukan Pejabat Negara Putri, Ade Venny Darma; Fadliyansyah, Ravi; Chayani, Ristya
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 1 No. 1 (2022): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/nlrjolci.v1i1.16862

Abstract

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindakan kriminalitas yang tentunya dilarang di Indonesia. Tindakan kejahatan yang satu ini diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab dan dampak dari pengedaran narkotika oleh pejabat negara. Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah jenis penelitian normatif-empiris. Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah, antara lain: pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach), pendekatan kasus (Case Approach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor terjadinya pengedaran narkotika yang melibatkan pejabat negara ini diakibatkan oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal, faktor internal yaitu adanya minat ingin mencoba untuk menyalahgunakan narkotika dan mengedarkannya dan faktor eksternal yaitu dengan faktor lingkungan tempat tinggal dan lingkungan pergaulan serta tergiur dengan uang tambahan yang dihasilkan dari transaksi pengedaran narkotika.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Investasi Binomo Fadliyansyah, Ravi
Journal Law and Government Vol 2, No 1 (2024): Februari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jlag.v2i1.15708

Abstract

This research aims to inform legal protection for victims of illegal investment crimes. So that victims of illegal investments can understand how the legal protection procedures apply and to urge the public to be more careful when conducting online transactions. Penelitian ini bertujuan untuk memberitahukan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana investasi ilegal. Sehingga para korban investasi ilegal bisa mengerti bagaimana tata cara perlindungan hukum yang berlaku dan agar menghimbau masyarakat bisa lebih berhati-hati untuk melakukan transaksi online.