Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PERAN DINAS LINGKUNGAN DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN AKIBAT TUMPAHAN MINYAK OLEH PERTAMINA DI KOTA PAREPARE Asram A.T. Jadda, Sadriyah Mansur, Hartono Hamzah, Kaswin
Madani Legal Review Vol. 6 No. 1 (2022): MADANI LEGAL REVIEW
Publisher : FAKULTAS HUKUM UM PAREPARE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31850/malrev.v6i1.1705

Abstract

This study aims to determine the role of the Department of the Environment in controlling marine pollution due to the Pertamina oil spill in Parepare City. This study uses a descriptive-qualitative type of research with an empirical normative approach. The data collection techniques used are by means of literature studies, field studies and interviews. Based on this research, it shows that in carrying out its role the Parepare City Environmental Service makes several efforts including reporting cases and field facts, supervision and monitoring, status checks in pollution control, water quality testing, prevention and recovery, as for the obstacles the Parepare City Environmental Service has. In controlling marine pollution in Parepare City there are two (2) factors, namely, internal and external factors
Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Konsep Zero Waste Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Akibat Sampah Dikabupaten Pinrang Patmawati W, Herlina; Asram A.T Jadda; Hamzah, Hartono; Hidayat, Asrul
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1551

Abstract

This research aims to determine the Zero Waste concept in overcoming environmental pollution due to waste in Pinrang Regency and the effectiveness of existing regulations in supporting the implementation of the Zero Waste concept in overcoming environmental pollution due to waste in Pinrang Regency. This research was carried out in Pinrang Regency, interviews with relevant officials at the Pinrang Regency Environmental Service Office, namely agency leaders, staff in the environmental sector, community leaders, and from the results of analysis and study and interpretation of legal materials which resulted in a discussion and then conclusions were drawn in the form of arguments. Data analysis was carried out using Qualitative Descriptive. The findings obtained from the research include: (1) The Zero Waste concept in overcoming environmental pollution due to waste in Pinrang Regency is based on the 3R principle: Reduce, Reuse and Recycle. This concept has great potential to reduce the impact of environmental pollution, save natural resources, and encourage more responsible consumption paterns in line with existing laws, such as Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management, Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, and Pinrang Regency Regional Regulation Number 7 of 2013 concerning Waste Management. (2) the effectiveness of existing regulations in supporting the implementation of the Zero Waste concept in overcoming environmental pollution due to waste in Pinrang Regency will be more effective if existing regulations are supported by awareness and active participation from all levels of society, as well as government involvement in providing adequate infrastructure.
Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Instansi Kesehatan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Barru Handayani; Jadda, Asram A.T.; Rasyid, Wahyu; Hamzah, Hartono
Legal Advice Jurnal Hukum Vol 2 No 3 (2025): Legal Advice Journal Of Law
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/

Abstract

Penelitian ini mengevaluasi efektivitas penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Puskesmas Palanro, Kabupaten Barru, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2016. Kebijakan ini diimplementasikan melalui berbagai langkah, termasuk pemasangan tanda larangan merokok, sosialisasi mengenai bahaya rokok, dan penerapan aturan internal bagi pegawai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris, yang mencakup kajian regulasi, observasi lapangan, serta wawancara dengan kepala puskesmas, tenaga kesehatan, staf, pasien, pengunjung, dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat dasar hukum dan komitmen dari pihak puskesmas, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi rendahnya kesadaran sebagian masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia untuk pengawasan, serta belum adanya sanksi tegas di tingkat puskesmas. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan KTR, diperlukan penguatan kapasitas petugas, penyediaan fasilitas pendukung, edukasi berkelanjutan kepada masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor. Pendekatan yang bersifat persuasif dan partisipatif juga sangat penting agar kebijakan dapat berjalan dengan efektif, adil, dan berkelanjutan, demi menciptakan lingkungan pelayanan kesehatan yang sehat dan bebas dari asap rokok.
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KOTAK MISTERI (MYSTERY BOX) Rifqi Eka Nurfitrah, Muhammad; A.T Jadda, Asram; Rasyid, Wahyu; Hamzah, Hartono; Hasan, Nurhaedah
At-Tanwir Law Review Vol 5, No 2 (2025): Agustus 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31314/atlarev.v5i2.4839

Abstract

This study aims to determine the concept of Mystery Box buying and sellingactivities in E-Commerce and to determine the validity of Mystery Box buying andselling activities online in E-Commerce according to the Consumer ProtectionLaw, using qualitative descriptive data analysis. The findings obtained from thisstudy include: (1) The legal perspective on the concept of Mystery Box buyingand selling in E-Commerce is that the buying and selling activities of mysteryboxes are in accordance with the applicable regulations in Indonesia, namelyArticle 1320 of the Civil Code, Law of the Republic of Indonesia Number 8 of1999 concerning Consumer Protection, Article 46 paragraph (2) of GovernmentRegulation Number 71 of 2019 concerning the Implementation of ElectronicSystems and Transactions, and Islamic Law. (2) The legality of online MysteryBox buying and selling activities in E-Commerce applications based on theConsumer Protection Act and several other applicable supporting regulations isinvalid, far from fair or ideal, because there are still many sellers who violateapplicable legal regulations.
Penyuluhan Hukum Tentang Status Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare Muthmainnah MS; Hamzah, Hartono; Ichsanullah, Ichsanullah; Hidayat, Asrul
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1: November 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v5i1.12080

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan melalui penyuluhan hukum terkait reforma agraria mengenai Status Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah di Kecamatan Bacukiki . Adapun Tujuan utama kegiatan ini adalah memberikan edukasi kepada masyarakat yang berada pada wilayah kecamatan bacukiki yang meliputi empat kelurahan mengenai bagaimana mengenali status kepemilikan hak atas tanah, jenis hak atas tanah, siapa saja yang boleh memiliki hak atas tanah dan hapusnya kepemilikan hak, problematika serta solusinya.Metode yang digunakan yakni pemaparan materi ,diskusi dan tanya jawab interaktif, serta studi kasus sehingga masyarakat dapat lebih mudah memahami materi. Evaluasi melalui tanya jawab interaktif menunjukkan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat sekitar 90 % serta partisipasi aktif dalam diskusi . Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berperan penting dalam mewujudkan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum atas tanah,mencegah dan menyelesaikan sengketa tanah melalui informasi yang tepat serta mendukung pemanfaatan tanah yang optimal dan berkeadilan sesuai dengan amanat perundang-undangan yang berlaku.