Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.456
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Kewarganegaraan TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia At-Tanwir Law Review PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat) Jurnal Pengabdian Masyarakat (JURDIMAS) Legal Advice Jurnal Hukum
Rasyid, Wahyu
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Analisis Hukum Dampak Pencemaran Air oleh Limbah Tahu Terhadap Lingkungan di Kabupaten Enrekang Mutmainnah, Mutmainnah; Jadda, Asram AT; Rasyid, Wahyu; Pirda, Pirda
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 3, No 2 (2024): July 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v3i2.3531

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana analisis hukum mengenai dampak pencemaran air oleh limbah tahu di Kabupaten Enrekng dan cara menanggulangi dampak pencemaran air oleh limbah tahu terhadap lingkungan dilihat dari aspek hukum. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Salassa Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang dengan melalui wawancara langsung dengan Kepala Desa Salassa dan tokoh masyarakat serta menelaah Peraturan Perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian. Metodologi yang digunakan ialah Yuridis Empiris dengan analisis data menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif yang dilakukan dengan cara mengkaji secara dalam sebuah permasalahan yang kemudian hasilnya akan dideskripsikan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah dampak pencemaran air oleh limbah tahu merupakan masalah yang serius dikarenakan tidak hanya berbahaya bagi manusia namun juga bagi makhluk hidup lainnya yang memanfaatkan air yang tercemar tersebut dan perlunya pengawasan teradap industri tahu mengenai limbah buagannya dikarenakan pengelolaan limbah Industri Tahu di Desa Salassa belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Juridical Analysis of Handling Non-Procedural Indonesian Migrant Worker Practices by the P4MI Parepare Sunita, Sunita; Rasyid, Wahyu; Abejo, Dodie Baltazar Taher
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 1 (2025): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v16i1.30010

Abstract

The author raised the title of the thesis "Legal Analysis of Prevention and Handling of Non-Procedural Indonesian Migrant Worker Practices by P4MI of Parepare City". Indonesia is one of the largest countries that sends its citizens to work abroad. However, many of them experience injustice in their rights and experience inappropriate treatment. This study has two problem formulations, namely How is the legal analysis of the handling of non-procedural Indonesian migrant worker practices based on Law No. 18 of 2017 concerning the protection of Indonesian migrant workers, and How are the efforts of the Indonesian Migrant Worker Protection Service Post P4MI to repatriate non-procedural Indonesian migrant workers. The purpose of this study is to find out how the legal analysis of the prevention and handling of non-procedural Indonesian migrant worker practices is based on Law No. 18 of 2017 concerning the protection of Indonesian migrant workers, and to find out how the efforts of the Indonesian Migrant Worker Protection Service Post (P4MI) to repatriate non-procedural Indonesian migrant workers. This study uses a type of empirical normative research. The data collection techniques used are literature studies, field studies and interviews. From the results of this study, it can be concluded that the role of the Ministry of Protection of Indonesian Migrant Workers (P2MI) in seeking protection for Indonesian migrant workers.
Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Instansi Kesehatan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Barru Handayani; Jadda, Asram A.T.; Rasyid, Wahyu; Hamzah, Hartono
Legal Advice Jurnal Hukum Vol 2 No 3 (2025): Legal Advice Journal Of Law
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/

Abstract

Penelitian ini mengevaluasi efektivitas penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Puskesmas Palanro, Kabupaten Barru, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2016. Kebijakan ini diimplementasikan melalui berbagai langkah, termasuk pemasangan tanda larangan merokok, sosialisasi mengenai bahaya rokok, dan penerapan aturan internal bagi pegawai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris, yang mencakup kajian regulasi, observasi lapangan, serta wawancara dengan kepala puskesmas, tenaga kesehatan, staf, pasien, pengunjung, dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat dasar hukum dan komitmen dari pihak puskesmas, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi rendahnya kesadaran sebagian masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia untuk pengawasan, serta belum adanya sanksi tegas di tingkat puskesmas. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan KTR, diperlukan penguatan kapasitas petugas, penyediaan fasilitas pendukung, edukasi berkelanjutan kepada masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor. Pendekatan yang bersifat persuasif dan partisipatif juga sangat penting agar kebijakan dapat berjalan dengan efektif, adil, dan berkelanjutan, demi menciptakan lingkungan pelayanan kesehatan yang sehat dan bebas dari asap rokok.
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KOTAK MISTERI (MYSTERY BOX) Rifqi Eka Nurfitrah, Muhammad; A.T Jadda, Asram; Rasyid, Wahyu; Hamzah, Hartono; Hasan, Nurhaedah
At-Tanwir Law Review Vol 5, No 2 (2025): Agustus 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31314/atlarev.v5i2.4839

Abstract

This study aims to determine the concept of Mystery Box buying and sellingactivities in E-Commerce and to determine the validity of Mystery Box buying andselling activities online in E-Commerce according to the Consumer ProtectionLaw, using qualitative descriptive data analysis. The findings obtained from thisstudy include: (1) The legal perspective on the concept of Mystery Box buyingand selling in E-Commerce is that the buying and selling activities of mysteryboxes are in accordance with the applicable regulations in Indonesia, namelyArticle 1320 of the Civil Code, Law of the Republic of Indonesia Number 8 of1999 concerning Consumer Protection, Article 46 paragraph (2) of GovernmentRegulation Number 71 of 2019 concerning the Implementation of ElectronicSystems and Transactions, and Islamic Law. (2) The legality of online MysteryBox buying and selling activities in E-Commerce applications based on theConsumer Protection Act and several other applicable supporting regulations isinvalid, far from fair or ideal, because there are still many sellers who violateapplicable legal regulations.
ANALISIS YURIDIS PENANGANAN PEKERJA MIGRAN NON PROSEDURAL OLEH PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KOTA PAREPARE Sunita, Sunita; Rasyid, Wahyu; Abejo, Dodie Baltazar Taher
At-Tanwir Law Review Vol 5, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31314/atlarev.v5i1.4099

Abstract

Indonesia is one of the largest countries that sends its citizens to work abroad. However, many of them experience injustice in their rights and experience inappropriate treatment. This study has two problem formulations, namely How is the legal analysis of the handling of non-procedural Indonesian migrant worker practices based on Law No. 18 of 2017 concerning the protection of Indonesian migrant workers, and How are the efforts of the Indonesian Migrant Worker Protection Service Post P4MI to repatriate non-procedural Indonesian migrant workers. The purpose of this study is to find out how the legal analysis of the prevention and handling of non-procedural Indonesian migrant worker practices is based on Law No. 18 of 2017 concerning the protection of Indonesian migrant workers, and to find out how the efforts of the Indonesian Migrant Worker Protection Service Post (P4MI) to repatriate non-procedural Indonesian migrant workers. This study uses a type of empirical normative research. The data collection techniques used are literature studies, field studies and interviews. From the results of this study, it can be concluded that the role of the Ministry of Protection of Indonesian Migrant Workers (P2MI) in seeking protection for Indonesian migrant workers
OPTIMALISASI KOMUNIKASI PELANGGARAN DISIPLIN MELALUI PELATIHAN TEKNOLOGI INFORMASI BAGI GURU Rasyid, Wahyu; Rahma, Wanda; Syafillah Safa, Nur Ainun; Sari, Devi Cornelia
JURDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyrakat Universitas DIPA Makassar Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Pengabdian Masyarakat (JURDIMAS)
Publisher : JURDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyrakat Universitas DIPA Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Indonesia memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk masyarakat miskin. Akan tetapi masih banyak masyarakat miskin yang tidak mengetahuinya. Program pengabdian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab kurangnya pengetahuan masyarakat miskin mengenai hukum yang berlaku diIndonesia, dan memberikan pendampingan yang sesuai diberikan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum. Dalam Pengabdian ini terdapat beberapa tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilaksanakan hanya 1 siklus. Kegiatan pendampingan dilaksanakan pada 18 Juli2024. Hasil pengabdian diperoleh Penyebab kurangnya pengetahuan masyarakat miskin mengenai hukum yang berlaku di Indonesia yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk mempelajari hukum, tidak ada sosialisasi yang didapatkan mengenai hukum, dan masyarakat cenderung memilih mencari nafkah dibanding berurusan dengan hukum. Pendampingan yang sesuai diberikan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum yaitu dalam bentuk sosialisasi, terutama sosialisasi mengenai keberadaan posbakum agar masyarakat tidak takutKetika berhadapan dengan hukum. Kegiatan pengabdian dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan merupakan salah satu bentuk untuk memberikan informasi ke masyarakat miskin mengenai hukum dan tentunya masih banyak cara lain yang dapat dilakukan.
Praktek Akuntabilitas Pengelolaan APBDesa (Studi di Desa Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang) Fattah, Ibrahim; Jadda, Asram A.T; Rasyid, Wahyu; Hamzah, Hartono; Hidayat, Asrul
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i2.4044

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) pelaksanaan akuntabilitas APBDesa di Desa Bungi, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang Dalam Perspektif Otonomi Desa berdasarklan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Bungi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris normatif. Data yang digunakan dalam peneltian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan APBDesa di Desa Bungi, secara umum sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Bungi adalah adanya publikasi APBDesa melalui baliho besar dan APBDesa diumumkan di masjid, dan adanya hibah lahan Kepala Desa Bungi untuk pembangunan Sport Center Desa.Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan APBDesa, Otonomi Desa. AbstractThis study aims to determine 1) the implementation of APBDesa accountability in Bungi Village, Duampanua District, Pinrang Regency in the Perspective of Village Autonomy based on Law no. 6 of 2014 concerning Villages, and 2) Factors affecting the implementation of Village Fund Accountability in Bungi Village. The research method used is normative empirical legal research. The data used in this research are primary data and secondary data. The results showed that the data on the implementation of accountability for the management of APBDesa in Bungi Village, in general, were in accordance with the provisions of Law Number 6 of 2014. The factors that influenced the implementation of accountability for the management of village funds in Bungi Village were the publication of APBDesa through large billboards and the announcement of the APBDesa. at the mosque, and a land grant from the Bungi Village Head for the construction of the Village Sport Center.Keywords: Accountability, Village Budget Management, Village Autonomy
PENYULUHAN HUKUM PERANAN ADVOKAT DALAM IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM DAN PERDA KAB. PINRANG NO. 11 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM Rasyid, Wahyu; Gunawan, Chairil; Suryadi, Muh. Erza; Oliviya, Vivi; Halija, Sitti Nur
PEDAMAS (PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) Vol. 3 No. 06 (2025): NOVEMBER 2025
Publisher : MEDIA INOVASI PENDIDIKAN DAN PUBLIKASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Indonesia memberikan layanan bantuan hukum secara Cuma-Cuma untuk masyarakat miskin. Akan tetapi masih banyak masyarakat miskin yang tidak mengetahuinya. Program pengabdian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab kurangnya pengetahuan masyarakat miskin mengenai hukum yang berlaku di Indonesia, dan memberikan pendampingan yang sesuai diberikan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum. Dalam Pengabdian ini terdapat beberapa tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilaksanakan hanya 1 siklus. Kegiatan pendampingan dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 2025. Hasil pengabdian diperoleh Penyebab kurangnya pengetahuan masyarakat miskin mengenai hukum yang berlaku di Indonesia yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk mempelajari hukum, tidak ada sosialisasi yang didapatkan mengenai hukum, dan masyarakat cenderung memilih mencari nafkah dibanding berurusan dengan hukum. Pendampingan yang sesuai diberikan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum yaitu dalam bentuk sosialisasi, terutama sosialisasi mengenai keberadaan posbakum agar masyarakat tidak takut Ketika berhadapan dengan hukum. Kegiatan pengabdian dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan merupakan salah satu bentuk untuk memberikan informasi ke masyarakat miskin mengenai hukum dan tentunya masih banyak cara lain yang dapat dilakukan.
Misuse of Forest Products Transport Documents Ramadhan, Muhammad Alief Faizal; Asram, Asram; Rasyid, Wahyu
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 Issue 9, November 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/tatohi.v5i9.3400

Abstract

Introduction: This study examines the juridical review of the misuse of timber transport documents in Sidenreng Rappang Regency, with a case study of Decision Number 222/PID/B/LH/2023/PN Sdr.Purposes of the Research: The study aims to identify the forms of misuse of timber transport documents and analyze the judge's considerations in sentencing offenders involved in such misuse.Methods of the Research: The research employs a normative-empirical approach. The normative approach involves analyzing legal theories, principles, doctrines, and relevant regulations, such as Law No. 18 of 2013 on the Prevention and Eradication of Forest Destruction. The empirical approach is conducted through direct observation and interviews with judges at the Sidenreng Rappang District Court.Findings of the Research: The result reveal that the misuse of timber transport documents occurs when the documents used do not correspond to the actual physical condition of the transported timber, thereby violating applicable legal provisions. In Decision No. 222/PID/B/LH/2023/PN Sdr., the judge considered various factors, including aggravating and mitigating circumstances, before imposing a sentence of one year in prison and a fine of IDR 500,000,000. However, from the author's perspective, this decision requires further review, considering the possible involvement of other parties in this criminal act.
Co-Authors A.T Jadda, Asram Abejo, Dodie Baltazar Taher Asram A.T. Jadda Asram, Asram Asrul Hidayat Fattah, Ibrahim Gunawan, Chairil Halija, Sitti Nur Hamzah, Hartono HANDAYANI Hartono Hamzah Hasan, Nurhaedah Jadda, Asram A.T Mutmainnah Mutmainnah Oliviya, Vivi Pirda, Pirda Rahma, Wanda Ramadhan, Muhammad Alief Faizal Rifqi Eka Nurfitrah, Muhammad Sari, Devi Cornelia Sunita, Sunita Suryadi, Muh. Erza Syafillah Safa, Nur Ainun