Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kewarganegaraan GEMBIRA (Pengabdian Kepada Masyarakat) Animha Law Journal
Fattah, Ibrahim
Unknown Affiliation
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
SOSIALISASI DAN PENINGKATAN AKSES KEADILAN MELALUI POS BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE Fattah, Ibrahim; Khaerul Imam Ismail; Nabilah M. Kasim; Mita; Hamriana; Nur Asizah; Nia Nofianti; Kiki Wahyuni; Hartono Hamzah
Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 05 (2025): OKTOBER 2025
Publisher : Media Inovasi Pendidikan dan Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Parepare dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. di mana Posbakum terbukti menjadi sarana penting bagi masyarakat kurang mampu untuk memperoleh akses terhadap keadilan, khususnya dalam perkara perdata keluarga. Metode yang digunakan adalah pendampingan dan edukasi hukum melalui pemberian informasi, konsultasi, serta asistensi penyusunan dokumen hukum. Selain itu, dilakukan pula pengamatan lapangan serta diskusi dengan para pihak yang berperkara. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa Posbakum berperan efektif dalam membantu pencari keadilan memahami prosedur berperkara, menyusun gugatan atau permohonan secara lebih tepat, serta memperoleh rujukan hukum yang sesuai. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia, tingginya volume perkara, serta rendahnya literasi hukum masyarakat. Kegiatan pengabdian ini menyimpulkan bahwa Posbakum merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas petugas Posbakum, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta dukungan sarana dan prasarana yang lebih memadai agar layanan hukum dapat lebih optimal.
Praktek Akuntabilitas Pengelolaan APBDesa (Studi di Desa Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang) Fattah, Ibrahim; Jadda, Asram A.T; Rasyid, Wahyu; Hamzah, Hartono; Hidayat, Asrul
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i2.4044

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) pelaksanaan akuntabilitas APBDesa di Desa Bungi, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang Dalam Perspektif Otonomi Desa berdasarklan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Bungi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris normatif. Data yang digunakan dalam peneltian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan APBDesa di Desa Bungi, secara umum sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Bungi adalah adanya publikasi APBDesa melalui baliho besar dan APBDesa diumumkan di masjid, dan adanya hibah lahan Kepala Desa Bungi untuk pembangunan Sport Center Desa.Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan APBDesa, Otonomi Desa. AbstractThis study aims to determine 1) the implementation of APBDesa accountability in Bungi Village, Duampanua District, Pinrang Regency in the Perspective of Village Autonomy based on Law no. 6 of 2014 concerning Villages, and 2) Factors affecting the implementation of Village Fund Accountability in Bungi Village. The research method used is normative empirical legal research. The data used in this research are primary data and secondary data. The results showed that the data on the implementation of accountability for the management of APBDesa in Bungi Village, in general, were in accordance with the provisions of Law Number 6 of 2014. The factors that influenced the implementation of accountability for the management of village funds in Bungi Village were the publication of APBDesa through large billboards and the announcement of the APBDesa. at the mosque, and a land grant from the Bungi Village Head for the construction of the Village Sport Center.Keywords: Accountability, Village Budget Management, Village Autonomy
Tinjauan Hukum Terhadap Hak-Hak Petani Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air Untuk Irigasi Di Kabupaten Sidenreng Rappang Hartono Hamzah; Said, Abd.; Hidayat, Asrul; Fattah, Ibrahim; Hasan, Nurhaedah
Animha Law Journal Vol 2 No 2 (2025): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/alj.v2i2.160

Abstract

Penelitian ini mengkaji tinjauan hukum hak-hak petani dalam pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi di Kabupaten Sidenreng Rappang. Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi perlindungan hukum hak-hak petani dalam pemanfaatan air irigasi dan mengkaji implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak petani dan mengamati praktik pemanfaatan air di lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi, tinjauan pustaka, dan analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk memahami bagaimana undang-undang mengatur akses dan distribusi air bagi petani, serta bagaimana peraturan perundang-undangan tersebut diimplementasikan dalam praktik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan perundang-undangan telah menetapkan hak-hak petani atas air irigasi, implementasinya belum sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan. Distribusi air masih belum merata antara hulu dan hilir, dan kasus-kasus penyalahgunaan menyebabkan akses air yang tidak merata bagi petani. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih ketat dan kebijakan yang menjamin distribusi air yang lebih merata diperlukan. Penyelenggaraan sistem irigasi yang adil dan berkelanjutan sangat penting untuk menjaga hak-hak petani dan menjaga keberlanjutan sumber daya air untuk pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang.
Co-Authors Asrul Hidayat Hamriana Hamzah, Hartono Hartono Hamzah Hartono Hamzah Hasan, Nurhaedah Jadda, Asram A.T Khaerul Imam Ismail Kiki Wahyuni Mita Nabilah M. Kasim Nia Nofianti Nur Asizah Rasyid, Wahyu Said, Abd.