Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Madani Legal Review SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Reformasi Hukum Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara
Lagus, Wegestin
Unknown Affiliation
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Kajian Ulang Tentang Kepastian Hukum Status Anak Di Luar Nikah (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Akibat Hukumnya) Lagus, Wegestin; Azwar, Zainal
Madani Legal Review Vol. 8 No. 2 (2024): Madani Legal Review
Publisher : FAKULTAS HUKUM UM PAREPARE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31850/malrev.v8i2.3466

Abstract

Status anak di luar nikah menghadirkan berbagai persoalan hukum dan sosial, terutama karena ketidakjelasan nasab yang sering kali memicu diskriminasi dan stigma terhadap anak. Dalam Islam, kejelasan nasab adalah prinsip fundamental untuk menjaga hak individu dan struktur keluarga, tetapi anak hasil zina kerap tidak diakui sebagai bagian dari nasab ayah biologisnya, meskipun di sisi lain hukum nasional memberi pengakuan tertentu terhadap anak luar nikah. Artikel ini bertujuan untuk mengakaji kepastian hukum status anak di luar nikah menurut Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012, menganalisis metode istinbath yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa No. 11 Tahun 2012 serta mengevaluasi akibat hukumnya, termasuk pandangan masyarakat dan dampaknya pada psikologi anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep untuk menggali lebih dalam mengenai landasan hukum yang digunakan dalam perumusan fatwa, yang berfokus pada prinsip-prinsip hukum Islam dan dasar-dasar fikih yang mendasari keputusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 didasarkan pada Al-Qur'an, hadis, ijma’, dan qiyas, memberikan kepastian hukum terkait status anak hasil zina, dengan menegaskan kewajiban nafkah dari ayah biologis meskipun tanpa hubungan nasab. Fatwa ini memberikan pedoman yang jelas bagi hakim dalam memutuskan hak nasab, nafkah, dan waris anak, serta mengupayakan perlindungan hak-hak dasar anak terkait kebutuhan hidup. Namun, penerapannya dapat menimbulkan dampak sosial berupa stigma yang memengaruhi perkembangan psikologis dan integrasi sosial anak di masyarakat.
Sharia Legal Framework: A Comparative Analysis of Religious Courts in Brunei Darussalam and Indonesia Lagus, Wegestin; Asasriwarni; Zulfan, Zulfan
Reformasi Hukum Vol 28 No 3 (2024): December Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v28i3.1073

Abstract

The application of sharia law in the religious justice system has significant variations between countries, including Brunei Darussalam and Indonesia. The main issue raised in this article is how the two Muslim-majority countries implement different legal systems, both in the legal structure, the role of religious leaders, and the scope of the application of sharia law. This article aims to analyze a comparative comparison of the legal and religious justice systems in Brunei, Darussalam, and Indonesia and their implementation practices. This study uses a qualitative and comparative descriptive approach to analyze legal regulations and their implementation in both countries. The results show that Brunei implements a dual legal system separating civil and Sharia law, emphasising stricter Sharia criminal law, including hudud and qisas. In contrast, Indonesia applies sharia law limited to family law with religious justice integrated into the national justice system. This difference is influenced by the role of the Sultan in Brunei as the leader of religion and state. At the same time, in Indonesia, there is a separation of power between the executive, legislative, and judicial. This study recommends that Brunei needs to strengthen human rights protection in the application of sharia law. At the same time, Indonesia is advised to improve coordination between religious courts and general courts for more equitable justice.
PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI IRAN: REFORMASI PASCA-REVOLUSI 1979 DALAM PERSPEKTIF MAZHAB JA’FARI Lagus, Wegestin; Hidayat, Rahmat; Efrinaldi
Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 8 No. 1 (2025): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara
Publisher : UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32665/almaqashidi.v8i1.4607

Abstract

Pasca-Revolusi Islam 1979, Iran membentuk sistem pemerintahan teokratis berbasis mazhab Ja’fari yang menjadikan fiqh Syiah sebagai fondasi utama dalam penyusunan hukum nasional, termasuk di bidang hukum keluarga. Reformasi hukum keluarga setelah revolusi tidak hanya menegaskan dominasi ulama dalam proses legislasi, tetapi juga menjadi respons terhadap sistem hukum sekuler peninggalan rezim Pahlavi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika reformasi hukum keluarga Islam di Iran pascarevolusi dengan menelusuri bagaimana fiqh Ja’fari diformulasikan dalam peraturan negara serta bagaimana tafsir keagamaan tersebut berinteraksi dengan isu-isu kontemporer seperti pernikahan, talak, poligami, hak asuh anak, dan posisi perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-historis berbasis studi literatur terhadap regulasi, yurisprudensi, dan dokumen resmi. Temuan menunjukkan bahwa meskipun struktur hukum keluarga di Iran cenderung konservatif dan patriarkal, terdapat reformasi parsial yang menunjukkan fleksibilitas fikih Ja’fari dalam merespons tekanan sosial, gerakan perempuan, dan tuntutan keadilan gender. Dengan demikian, reformasi hukum keluarga di Iran pascarevolusi mencerminkan negosiasi antara teks syariah dan dinamika sosial, sekaligus mempertahankan otoritas ideologis negara.
Analisis Maslahah terhadap Tradisi Ajun Arah dalam Adat Kerinci: Perspektif Hukum Islam Lagus, Wegestin; Azwar, Zainal
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 9 No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i2.5373

Abstract

Ajun Arah is a tradition of customary law in the Kerinci community that regulates the procedure for establishing a house through permits and briefings from traditional stakeholders. This tradition plays a role in maintaining social order, strengthening family values, and ensuring fair and orderly land use in the community. This research aims to analyze the practice of Ajun Arah from the perspective of maslahah in Islamic law and assess its relevance in the midst of modern social and legal developments. Using a qualitative-normative study employing a literature-based method, this study examines the extent to which Ajun Arah provides benefits to society and supports the main goals of Islamic sharia (maqashid sharia), especially in the protection of property (hifzh al-mal) and social order. The results of the study show that Ajun Arah can be categorized as a practice that reflects the maslahah mursalah, because it provides real benefits without contradicting sharia principles. This tradition helps prevent land ownership conflicts, strengthens indigenous social structures, and creates harmony in the community. However, along with the dynamics of land laws and regulations in Indonesia, there is a need for renewal and harmonization so that the Ajun Arah remains relevant, does not cause legal overlap, and is inclusive for all citizens. The maslahah-based approach opens up space for the preservation of this tradition in a more contextual, adaptive manner, and still based on Islamic justice values.
Co-Authors . Zulfan Asasriwarni Azwar, Zainal Efrinaldi Rahmat Hidayat