Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

KOMPARASI ISTIHSAN ANTAR MAZHAB FIKIH DAN PENERAPANNYA DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM Ilhami, Hanif A'la; Ismail; Asasriwarni
Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/comparativa.v5i1.139

Abstract

The existence of differences regarding the validity of istihsan cannot be denied due to differences in understanding its essence. Even among scholars who accept istihsan, both within the Hanafi and Maliki schools, there exist diverse definitions of istihsan. This study attempts to comprehensively explain istihsan through a comparative lens across various schools of thought and how it's applied in establishing Islamic law. The research findings indicate that despite differing opinions among scholars concerning the validity of istihsan, substantively they all utilize it in deducing legal rulings. Hanafi, Maliki, and some Hanbali scholars support and employ istihsan in their ijtihad (independent legal reasoning); meanwhile, Imam Shafi'i and his followers reject istihsan as an evidentiary basis in Sharia law, yet they occasionally use similar methods, though not explicitly referred to as istihsan. The differences in the usage of terms are quite common. Just as in the Hanafi school of usul al-fiqh (principles of Islamic jurisprudence), specific terms are used, such as differentiating between "ijab" and "fardh," which aren't found in other schools of thought. Hence, the discrepancies among scholars in various schools regarding the validity of istihsan are primarily technical and related to nomenclature.
Peradilan Agama Islam di Negara Syiah: Republik Islam Iran Pasca Revolusi Rahmawati; Asasriwarni; Zulfan
El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol. 10 No. 1 (2024): EL FAQIH
Publisher : Institut Agama Islam (IAI) Faqih Asy'ari Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58401/faqih.v10i1.1195

Abstract

Ayatollah Imam Khomeini became an important figure in the independence of the Islamic Republic of Iran as a Shia state, using Wilayat al-Faqih as its legal concept with the Imamate principle. The principle of Imamate explains that as long as the Twelfth Imam (Imam Mahdi) is still unseen, the government is led by an Imam whose qualifications are close to the Imam in terms of knowledge and spirituality. Consequently, the way the law is administered and the way the law is adjudicated in the State of Iran is up to the Wali Faqih, and when the Wali Faqih agrees, the rules can be implemented. This paper aims to examine the history, legal system, and judiciary of the Islamic Republic of Iran. The research data is obtained from literature studies (library research) and is descriptive and analytical. The result of the discussion is that Iran has gone through a long history starting from the first Persian empire, namely Akhameniyah, to the occurrence of post-Revolution until now. Iran is a country that adheres to Shi'a Islam and uses the legal concept of Wilayat al-Faqih where high power is in the hands of Wali Faqih. The judicial council is the holder of judicial power, whose head of the judiciary is directly elected by the Wali Faqih. Some of the courts in Iran include the Revolutionary Court, the General Court, and the Supreme Court of Cassation. In Iran, there is also a Clerical Court/SCC that tries clerics or Muslim scholars and this court is very secretive
Unifikasi Sistem Peradilan di Tunisia Fitri, Desi; Asasriwarni; Zulfan
As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1 (2024): As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : STAI Pelabuhan Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51729/sakinah21621

Abstract

Tunisia merupakan Negara dengan jumlah penduduk yang beragama islam mencapai sekitar 98%. Pada tanggal 1 Juni 1959 Tunisia telah mengesahkan Undang-undang Dasar yang secara tegas menyebutkan bahwa dalam pasal 1 Tunisia adalah Negara yang berdasarkan agama Islam. Akan tetapi Tunisia sendiri dalam prakteknya hukum lebih radikal ke hukum barat. Penelitian ini bertujuan agar dapat memahami karakteristik Peradilan Agama di Tunisia dan sistem Peradilan Agama di Tunisia. Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) yang merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penelaahan dari berbagai sumber ilmiah, seperti: jurnal, buku dan lainya. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pertama, karakteristik Peradilan Agama di Tunisia. Hukum yang berlaku di Tunisia lebih radikal ke Hukum barat, begitupun sistem pradilannya. Hal ini disebabkan oleh pemikiran-pemikiran barat yang telah mempengaruhi pola pikir ahli hukum Tunisia dan undang-undang yang pertama kali disusun pasca merdeka lebih cendrung ke hukum barat. Kedua, Sistem peradilan di Tunisia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu; Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Kasasi dengan berlandaskan kepada Majjalat al-Ahwal Al-Syakhsiyah atau disebut juga dengan MAS.
Hubungan Agama dan Negara di Indonesia dan dalam Hukum Islam: The Relationship between Religion and State in Indonesia and in Islamic Law Ade Daharis; Asasriwarni; Ikhwan; Syaflin Halim
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 11: November 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i11.6572

Abstract

Artikel ini bertujuan mengkaji Hubunan agama dan negara dalam hukum Islam di Indonesia. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan studi pustaka yang bertujuan untuk mengkaji data primer yaitu undang-undang, peraturan sejenis, jurnal, buku, dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Teknik pengumpulan data dengan studi literatur dengan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah negara agama tetapi agama merupakan salah satu unsur yang sangat penting, sehingga hubungan antara agama dan negara berimplikasi pada positivisasi hukum Islam ke dalam hukum nasional sebagai bentuk manifestasi negara sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan beragama yang bersifat simbiosis-integralistik, dengan melahirkan suatu produk hukum Islam sebagai hukum nasional hingga tetap berlaku. sehingga memberikan kerukunan, kedamaian, dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara tercapai dan tetap lestari.
Sharia Legal Framework: A Comparative Analysis of Religious Courts in Brunei Darussalam and Indonesia Lagus, Wegestin; Asasriwarni; Zulfan, Zulfan
Reformasi Hukum Vol 28 No 3 (2024): December Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v28i3.1073

Abstract

The application of sharia law in the religious justice system has significant variations between countries, including Brunei Darussalam and Indonesia. The main issue raised in this article is how the two Muslim-majority countries implement different legal systems, both in the legal structure, the role of religious leaders, and the scope of the application of sharia law. This article aims to analyze a comparative comparison of the legal and religious justice systems in Brunei, Darussalam, and Indonesia and their implementation practices. This study uses a qualitative and comparative descriptive approach to analyze legal regulations and their implementation in both countries. The results show that Brunei implements a dual legal system separating civil and Sharia law, emphasising stricter Sharia criminal law, including hudud and qisas. In contrast, Indonesia applies sharia law limited to family law with religious justice integrated into the national justice system. This difference is influenced by the role of the Sultan in Brunei as the leader of religion and state. At the same time, in Indonesia, there is a separation of power between the executive, legislative, and judicial. This study recommends that Brunei needs to strengthen human rights protection in the application of sharia law. At the same time, Indonesia is advised to improve coordination between religious courts and general courts for more equitable justice.
TRANSFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM SISTEM PERADILAN MAROKO Aidi Alfin; Asasriwarni; Zulfan
El-Hayah Vol. 12 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/elha.v12i2.7743

Abstract

Islam merupakan agama yang fleksibel, dalam kata lain Islam selalu bisa beriringan dengan perkembangan zaman. Hukum Islam merupakan sesuatu yang tidak bergerak, sehingga agar bisa relevan dengan perkembangan zaman maka harus ada usaha untuk menggerakkannya. Mudawwanah al-Usra kitab undang-undang Maroko adalah bentuk transformasi hukum Islam yang relevan dengan zaman sekarang. Menunjukkan bahwa suatu bentuk usaha transformasi yang bijak terhadap hukum Islam supaya bisa digunakan sesuai ketentuan zaman. Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan atau library research, dan Teknik pengumpulan data dengan membaca literatur-literatur yang bisa dijadikan sumber sesuai penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembukuan undang-undang hukum keluarga Maroko 1957 mengadopsi kitab fikih klasik, sehingga dilakukan lagi perubahan setelahnya. kitab undang-undang maroko yaitu mudawwana al-usra merupakan bentuk terakhir dari banyak perubahan yang telah dilakukan sebelumnya. Kitab undang-undang satu ini hasil dari perubahan secara radikal oleh komite yang bertugas. Ditinjau dari historisnya bahwa kitab mudawwana yang lama masih secara utuh merujuk kepada kitab-kitab fikih yang mana bersifat kultur lama. Sehingga terdapat adanya beberapa hak yang tidak terpenuhi. Dan perubahan ini telah melengkapi kekuranga dari kitab yang sebelumnya.
Islamic Law in the Islamic Sultanates of Indonesia: Historical Patterns and Legal Transformations Afroo, Fakhriyah Annisa; Asasriwarni; Ikhwan
AN NUR: Jurnal Studi Islam Vol. 17 No. 02 (2025): An-Nur: Jurnal Studi Islam
Publisher : Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) An-Nur Yogyakarta Komplek PP An Nur Ngrukem PO BOX 135 Bantul 55702 Yogyakarta Tlp/Fax (0274) 6469012. http://jurnalannur.ac.id/

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37252/annur.v17i02.2155

Abstract

This article examines the characteristics and transformations of Islamic law in the Islamic sultanates of Indonesia through a historical-normative approach combined with comparative analysis. The study aims to identify patterns of Islamic law implementation and to analyze its dynamic relationship with customary law (adat) and political authority during the pre-colonial period. Data were collected through library-based research, including legal manuscripts, royal chronicles, customary texts, and relevant scholarly literature. The findings demonstrate that Islamic law in the Islamic sultanates of Indonesia did not develop as a uniform or rigid system, but rather evolved in diverse, contextual, and adaptive forms. Four main models of Islamic law implementation are identified: normative-social, normative-formal, integrative adat–sharia, and legal codification models. These variations were shaped by local social structures, political authority, and indigenous legal traditions within each sultanate. The study further reveals that from its early development, Islamic law in Indonesia operated within a framework of legal pluralism through continuous processes of negotiation and accommodation. This research contributes to a deeper historical understanding of the foundations of contemporary Islamic law in Indonesia.