Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian Pada Era 5.0 Berdasarkan Keadilan Pancasila Todingrara, Magdhalena Tasik; Heryanto, Heryanto
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1617

Abstract

Respon penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian di era 5.0 menjadi fokus utama penelitian ini, yang secara signifikan dipengaruhi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Latar belakang penelitian ini mencakup fenomena meningkatnya ujaran kebencian yang memengaruhi stabilitas sosial di Indonesia, di mana media sosial berfungsi sebagai platform yang memfasilitasi penyebaran opini dan ekspresi secara cepat dan luas, namun juga membuka celah bagi kejahatan digital. Dengan munculnya permasalahan ini, penting untuk mengidentifikasi bagaimana implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku ujaran kebencian dapat dilakukan secara efektif. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana penerapan hukum pidana di masa mendatang yang berlandaskan pada keadilan Pancasila. Metode penelitian yang dipergunakan yakni yuridis normatif, dengan analisis terhadap regulasi yang relevan seperti UUD 1945 dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta kajian literatur hukum dan putusan pengadilan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan restorative justice dapat menjadi alternatif yang efektif dalam menangani kasus ujaran kebencian, karena pendekatan ini berfokus pada pemulihan hubungan sosial. Selain itu, penelitian ini menekankan perlunya revisi regulasi untuk menghilangkan ambiguitas yang ada, agar sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan menciptakan lingkungan digital yang aman dan harmonis.
KEADILAN SOSIAL BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI Zakiah, Zakiah; Ribi, Hikmawati; Todingrara, Magdhalena Tasik
Restorative Journal Vol 2, No 2 (2024): JURNAL RESTORATIVE VOLUME 2 NOMOR 2
Publisher : Muhammadiyah Makassar University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan keadilan sosial bagi korban korupsi memerlukan pengakuan yang layak, perlindungan yang memadai, serta upaya pemulihan dan kompensasi yang efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem hukum perlu lebih responsif terhadap kebutuhan korban korupsi, tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan keadilan dan kesejahteraan bagi mereka yang terdampak.Penelitian ini mengidentifikasi tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi korban korupsi di Indonesia, termasuk kelemahan sistem hukum, minimnya pemulihan hak korban, dan perspektif penegak hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada korban. Penelitian ini mengusulkan reformasi hukum yang lebih responsif, dengan memasukkan perspektif viktimologi dalam perumusan kebijakan, meningkatkan transparansi dan partisipasi publik, serta mengadopsi mekanisme restitusi yang efektif untuk memulihkan kerugian korban dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.Kata Kunci: Korupsi, Keadilan Sosial, Viktimologi, Korban, Reformasi Hukum, Restitusi.
KEADILAN SOSIAL BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI Zakiah, Zakiah; Ribi, Hikmawati; Todingrara, Magdhalena Tasik
RESTORATIVE JOURNAL Vol 2 No 2 (2024): JURNAL RESTORATIVE VOLUME 2 NOMOR 2
Publisher : Muhammadiyah Makassar University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan keadilan sosial bagi korban korupsi memerlukan pengakuan yang layak, perlindungan yang memadai, serta upaya pemulihan dan kompensasi yang efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem hukum perlu lebih responsif terhadap kebutuhan korban korupsi, tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan keadilan dan kesejahteraan bagi mereka yang terdampak.Penelitian ini mengidentifikasi tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi korban korupsi di Indonesia, termasuk kelemahan sistem hukum, minimnya pemulihan hak korban, dan perspektif penegak hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada korban. Penelitian ini mengusulkan reformasi hukum yang lebih responsif, dengan memasukkan perspektif viktimologi dalam perumusan kebijakan, meningkatkan transparansi dan partisipasi publik, serta mengadopsi mekanisme restitusi yang efektif untuk memulihkan kerugian korban dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.Kata Kunci: Korupsi, Keadilan Sosial, Viktimologi, Korban, Reformasi Hukum, Restitusi.