Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Familia: Jurnal Hukum Keluarga
Oktafian, Mohamad
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
ASPEK HUKUM NIKAH NANAU LABE PADA PERKAWINANSUKU KAILI DI DESA BALUASE Oktafian, Mohamad
Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 1 No. 2 (2020)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/familia.v1i2.10

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan nikah nanau labe pada perkawinan suku Kaili di desa Baluase dan faktor-faktor yang mendasarinya sekaligus mengetahui aspek hokum dari jenis perkawinan tersebut. Penelitian ini menggunakan mix method dari jenis penelitian yuridis empiris dan yuridis normative. Pada penelitian ini penulismengambil data lapangan melalui wawancara kepada subjek yang diteliti terkait permasalahan yang terdapat dalam penelitian. Pengambilan data pada lapangan pada penelitian ini merupakan ciri dari penelitian hokum empiris. Dalam penelitian ini penulis juga menelusuri bahan-bahan hokum yang berkaitan dengan perkawinan untuk dilakukan perbandingan. Penggunaan bahan-bahan hokum dalam penelitian hukum merupakan ciri dari penelitian yuridis normatif. berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa: pertama, pelaksanaan nikah nanau labe di desa Baluase tidak hanya dilakukan kepada perempuan hamil dan laki-laki yang bersedia untuk menikahinya, tetapi juga dilakukananatara wanita yang hamil tersebut dengan laki-laki yang menghamilinya. Dalam pelaksanaan nikah nanau labe telah terjadi pergeseran hokum adat mengenai sanksi yang berlakukan pada pelaku nikah nanau labe dimana sanksi tersebut sudah tidak berlaku karena mempertimbangkan aspek ekonomi dan kemanusiaan. Ada pun faktor yang mempengaruhi nikah nanau labe yaitu pergaulan bebas sehingga mengakibatkan kehamilan, laki-laki yang menghimili perempuan tidak bertanggung jawab, komunikasi keluarga yang tidak tepat, sikap egois orang tua dan memastikan status anak yang lahir. Kedua, nanau labe boleh dilakukan apabila didasarkan pada pendapat Mazhab Hanafi tentang kebolehan menikahi perempuan hamil akibat perzinahan dan menikahi perempuan hamil bukan hasil zina tetapi harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang membatasinya. Nikah nanau labe tidak memberikan jaminan kepastian hokum dalam hubungan perkawinan, sehingga tidak ada dasar bagi kedua belah pihak yang melakukan perkawinan untuk melakukan tuntutan yang berkaitan dengan hak-hak setelah perceraian. selanjutnya nikah nanau labe tidak memberikan jaminan kepastian hokum terhadap status dan hak-hak anak yang dilahirkan.
Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pilkada Gubernur Tahun 2020 di Sulawesi Tengah Taufik, Muhammad; Oktafian, Mohamad
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i4.2024.1500-1508

Abstract

Tujuan dari penelitin ini untuk mengakaji dan menganalisis pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam PILKADA Gubernur Sulawesi Tengah pada tahun 2020 dari perspektif hukum. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah hukum empiris dengan menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak politik penyandang disabilitas diwujudkan melalui pendataan dengan sistem coklit, penyediaan fasilitas dan aksesebilitas pemilih bagi penyangdang disabilitas berupa TPS mobile, hak pilih dirumah, akses prioritas, fasilitas baris khusus, kursi roda, serta petugas pendamping. Selain itu, pemenuhan hak politik penyandang disabilitas ditunjang melalui akses informasi di berbagai media, penggunaan formulir Braille bagi tunanetra, simulasi pemungutan suara, pelibatan penyandang disabilitas sebagai KPPS, pemberian pendidikan politik, serta pelibatan relawan disabilitas. Dalam perspektif hukum, pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam PILKADA Gubernur tahun 2020 di Sulawesi Tengah telah sesuai dengan hak politik penyandang disabilitas sebagaimana yang diatuar dalam Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 77 serta PKPU Nomor 3 Tahun 2019 pasal 43 
SHARIA ECONOMIC LAW ON LEGAL PROTECTION IN MIXED RICE TRANSACTIONS IN PALOLO DISTRICT Cahaya, Yunika; Oktafian, Mohamad; Ruslan, Murniati
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/tadayun.v5i2.354

Abstract

This research examines the practice of rice blending at Tiga Putri Enterprises, which does not fully follow the principles of transparency stipulated in sharia economic law and consumer protection law in Indonesia. Without notice to consumers, this practice can be categorized as tadlis or fraud under sharia law, which obscures product quality and creates the potential for consumer dissatisfaction or loss. This study used an interview method to explore consumer perceptions regarding product information and business responsibility in delivering quality goods. The results show that the lack of information transparency makes consumers less aware of product quality, resulting in a decline in trust. The implications of the study highlight the importance of regulation and education on transparency in the buying and selling of rice, in order to build a fairer and more responsible trading environment in accordance with sharia principles and consumer protection in Indonesia. Abstrak Penelitian ini meneliti praktik pencampuran beras di Usaha Tiga Putri yang tidak sepenuhnya mengikuti prinsip transparansi yang diatur dalam hukum ekonomi syariah dan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Tanpa adanya pemberitahuan kepada konsumen, praktik ini dapat dikategorikan sebagai tadlis atau penipuan menurut hukum syariah, yang mengaburkan kualitas produk dan menimbulkan potensi ketidakpuasan atau kerugian bagi konsumen. Studi ini menggunakan metode wawancara untuk menggali persepsi konsumen terkait informasi produk dan tanggung jawab usaha dalam penyampaian kualitas barang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya transparansi informasi membuat konsumen kurang memahami kualitas produk, sehingga terjadi penurunan kepercayaan. Implikasi penelitian menyoroti pentingnya regulasi dan edukasi transparansi dalam jual beli beras, demi membangun lingkungan perdagangan yang lebih adil serta bertanggung jawab sesuai prinsip syariah dan perlindungan konsumen di Indonesia.
Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pilkada Gubernur Tahun 2020 di Sulawesi Tengah Taufik, Muhammad; Oktafian, Mohamad
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i4.2024.%p

Abstract

Tujuan dari penelitin ini untuk mengakaji dan menganalisis pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam PILKADA Gubernur Sulawesi Tengah pada tahun 2020 dari perspektif hukum. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah hukum empiris dengan menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak politik penyandang disabilitas diwujudkan melalui pendataan dengan sistem coklit, penyediaan fasilitas dan aksesebilitas pemilih bagi penyangdang disabilitas berupa TPS mobile, hak pilih dirumah, akses prioritas, fasilitas baris khusus, kursi roda, serta petugas pendamping. Selain itu, pemenuhan hak politik penyandang disabilitas ditunjang melalui akses informasi di berbagai media, penggunaan formulir Braille bagi tunanetra, simulasi pemungutan suara, pelibatan penyandang disabilitas sebagai KPPS, pemberian pendidikan politik, serta pelibatan relawan disabilitas. Dalam perspektif hukum, pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam PILKADA Gubernur tahun 2020 di Sulawesi Tengah telah sesuai dengan hak politik penyandang disabilitas sebagaimana yang diatuar dalam Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 77 serta PKPU Nomor 3 Tahun 2019 pasal 43Kata kunci: Hak Politik, Penyandang Disabilitas, PILKADA Gubernur
Co-Authors Cahaya, Yunika MUHAMMAD TAUFIK Murniati Ruslan