Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Lentera Pengabdian Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law Dedikasi : Jurnal Pengabdian Lentera
Pratista, Farida Prima
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Optimalisasi Platform E-Commerce Untuk Peningkatan Pemasaran UMKM Sari, Mieke Yustia Ayu Ratna; Yudisetyo, Zerry Akbar; Pratista, Farida Prima; Hulwanullah, Hikam
Lentera Pengabdian Vol. 2 No. 04 (2024): Oktober
Publisher : Lentera Ilmu Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59422/lp.v2i04.602

Abstract

Tidak hanya dirasakan oleh perusahaan-perusahaan besar, tantangan dalam persaingan dunia usaha yang semakin ketat juga dialami oleh Usaha Menengah Kecil dan Mikro semenjak hadirnya e-commerce. Usaha Menengah Kecil dan Mikro sebagai pelaku usaha harus dapat melakukan adaptasi yang tepat dengan menggunakan fitur strategi pemasaran yang tedapat pada e-commerce. Optimalisasi dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Kepada Masyarakat secara dari daring dengan melibatkan peran pemerintah melalui kementerian dan juga para ahli. Dari pelaksanaan kegiatan tersebut ditemukan bahwa dengan menggunakan e-commerce, user memperoleh informasi berupa hal-hal yang dapat mempengaruhi penjualan, waktu penjualan yang tepat, serta kebiasaan pasar. Pelaku Usaha Menengah Kecil dan Mikro perlu untuk diberikan suatu program peningkatan kualitas terkait penggunaan e-commerce agar membuat mereka berdaya saing dalam dunia transaksi elektronik
Sosialisasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bagi Panitia Pengawas Pemilihan Umum di Provinsi Lampung Sari, Mieke Yustia Ayu Ratna; Yudisetyo, Zerry Akbar; Pratista, Farida Prima
Dedikasi: Jurnal Pengabdian Lentera Vol. 2 No. 06 (2025): Juni 2025
Publisher : Lentera Ilmu Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59422/djpl.v2i06.922

Abstract

Penyelenggaran Pemilihan Umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Pada tingkat pelaksanaannya, masih banyak terdapat kesenjangan informasi maupun pemahaman oleh penyelenggara dan peserta pemilu di daerah. Sosialisasi dilaukan dalam rangka memberikan informasi yang cukup serta kedalaman pemahaman yang memadai. Metode yang digunakan adalah sosialisasi secara langsung kepada subjek Pemilihan Umum. Ditemukan bahwa sebelum sosialisasi dilakukan terdapat kekurangan pengetahuan akan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam konteks peraturan. Setelah sosialisasi dilakukan, diketahui terdapat peningkatan pemahaman atas pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pada prinsipnya pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum perlu dilakukan dengan tunduk pada koridor peraturan perundang-undangan dan aturan turunannya seperti Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum
Constitutional Limits of Delegating Normative Authority to Non-State Bodies: The Case of Indonesia’s DSN-MUI Hulwanullah, Hikam; Serfiyani, Cita Yustisia; Sari, Mieke Yustia Ayu Ratna; Yudisetyo, Zerry Akbar; Pratista, Farida Prima
Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law Vol 5, No 1 (2025): June
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/ajiel.v5i1.3795

Abstract

This study examines the constitutional limits of delegating normative authority to non-structural religious bodies in Indonesia, focusing on the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). As a private religious institution, DSN-MUI issues fatwas that are adopted by the Financial Services Authority, Bank Indonesia, and Sharia financial institutions as binding references in the regulation of Islamic finance. This delegation model raises fundamental constitutional questions regarding legality, accountability, and the distribution of power under the 1945 Constitution. Employing a normative legal method with statutory and conceptual approaches, the study finds that while DSN-MUI enjoys functional legitimacy in Sharia economic regulation, the absence of direct statutory basis and public oversight mechanisms poses risks to the principle of legality and checks and balances. The study recommends a co-regulation model where DSN-MUI fatwas must be formally adopted through state regulations and subject to transparent accountability mechanisms to ensure compliance with the rule of law and constitutional democracy.
Co-Authors Hulwanullah, Hikam Sari, Mieke Yustia Ayu Ratna Serfiyani, Cita Yustisia Yudisetyo, Zerry Akbar