Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Veteran Law Review Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara
Hamdana, Adam Imam
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
The Politics of Legislation In The National Legal System Hamdana, Adam Imam
Veteran Law Review Vol 7 No 2 (2024): November 2024
Publisher : Faculty of Law |Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/velrev.v7i2.9482

Abstract

Sebagai negara yang menganut sistem hukum civil law, hukum merupakan salah satu sumber hukum utama di Indonesia. Hal inilah yang menginisiasi pentingnya merumuskan politik legislasi secara baik dan tepat agar produk hukum yang dihasilkan juga bermutu. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dan berfokus pada politik legislasi di Indonesia serta mengambil perbandingan di Australia. Hasilnya, politik legislasi Indonesia telah dinormalisasi dalam sistem hukum nasional tetapi masih memiliki permasalahan. Dengan demikian, agar produk legislasi yang dihasilkan tetap berada dalam koridor tersebut, penting untuk melakukan rekonseptualisasi politik legislasi dengan memasukkannya ke dalam konstitusi seperti yang telah dilakukan Australia.
Analisis Asas Legalitas Substansional terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 90/PUU-XII/2023 dalam Pemilu 2024 di Indonesia Nasution, Addriana Della; Maharani, Wianda Julita; Hamdana, Adam Imam
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 3 No 2 (2024)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v3i2.489

Abstract

Proses pemilihan umum (pemilu) di Indonesia memiliki prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tetapi, dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024, eksistensi dari prinsip tersebut perlu dipertanyakan. Hal ini disebabkan terdapat sejumlah polemik yang mewarnainya. Di antaranya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang relatif mendiamkan pelanggaran prinsip dalam pemilu, ketidaknetralan negara, dan pengabaian rule of ethics. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menjawab isu hukum dirumuskan. Ke depan, perlu adanya rekonstruksi terkait kinerja dari MK.
Co-Authors Maharani, Wianda Julita Nasution, Addriana Della