Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dinamika Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara
Nasution, Addriana Della
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Potensi Pelanggaran Konstitusional terkait Eksistensi Kepala Otorita dalam Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara Nasution, Addriana Della
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 2 No 2 (2023)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v2i2.243

Abstract

Eksistensi kepala otorita yang merepresentasikan kepala daerah di ibu kota negara yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU No. 3 Tahun 2022) memunculkan problematika hukum yang baru. Proses penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala otorita yang dilakukan langsung oleh Presiden bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Posisi kepala otorita sebagai pejabat setingkat menteri juga akan memunculkan permasalahan terkait kedudukan produk hukum yang diterbitkan. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum. Kesimpulannya, terdapat potensi pelanggaran konstitusional terkait eksistensi kepala otorita dalam UU No. 3 Tahun 2022.
Analisis Asas Legalitas Substansional terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 90/PUU-XII/2023 dalam Pemilu 2024 di Indonesia Nasution, Addriana Della; Maharani, Wianda Julita; Hamdana, Adam Imam
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 3 No 2 (2024)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v3i2.489

Abstract

Proses pemilihan umum (pemilu) di Indonesia memiliki prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tetapi, dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024, eksistensi dari prinsip tersebut perlu dipertanyakan. Hal ini disebabkan terdapat sejumlah polemik yang mewarnainya. Di antaranya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang relatif mendiamkan pelanggaran prinsip dalam pemilu, ketidaknetralan negara, dan pengabaian rule of ethics. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menjawab isu hukum dirumuskan. Ke depan, perlu adanya rekonstruksi terkait kinerja dari MK.
Potensi Pelanggaran Konstitusional terkait Eksistensi Kepala Otorita dalam Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara Nasution, Addriana Della
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 2 No 2 (2023)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v2i2.243

Abstract

Eksistensi kepala otorita yang merepresentasikan kepala daerah di ibu kota negara yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU No. 3 Tahun 2022) memunculkan problematika hukum yang baru. Proses penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala otorita yang dilakukan langsung oleh Presiden bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Posisi kepala otorita sebagai pejabat setingkat menteri juga akan memunculkan permasalahan terkait kedudukan produk hukum yang diterbitkan. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum. Kesimpulannya, terdapat potensi pelanggaran konstitusional terkait eksistensi kepala otorita dalam UU No. 3 Tahun 2022.
MAPPING THE IDEOLOGY OF CONSTITUTIONAL JUDGES AND THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA: AN ANALYSIS OF DECISION CONSIDERATIONS Munawir, Yusron; Mahardhika, Ahmad Gelora; Nasution, Addriana Della
Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan Vol 24 No 02 (2024): Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan
Publisher : LP2M UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21274/dinamika.2024.24.02.299-314

Abstract

The power relations between state institutions can be influenced by the state institutions that propose them, such as the appointment of United States judges who have ideological tendencies that are identical to the president. This study attempts to determine the ideology of constitutional judges and the political ideology of the President of the Republic of Indonesia through an analysis of the considerations of decisions and political parties. Is there a relationship between the political ideology of the president and constitutional judges in the consideration of decisions in judicial review cases? The design of this research is library research with a conceptual, legislative, and case study approach. Qualitative data analysis in the form of copies of Constitutional Court decisions supported by a study of related theoretical literature. The results of the study indicate that the ideology of constitutional judges seen from the considerations of their decisions is mostly moderate, although some considerations tend to be secular and Islamic. The political ideology of the president based on the ideology of the political parties supporting President Megawati and President Jokowi tends to be secular, while President Yudhoyono is nationalist-religious. The ideological relationship of constitutional judges proposed by the president is identical to the political ideology of President Megawati. Meanwhile, during the era of President Yudhoyono and President Jokowi, the ideology of constitutional judges in the consideration of their decisions was not identical to the ideology of the president's political party. This shows the independence of judges from the influence of the current political ruling ideology.
Co-Authors Hamdana, Adam Imam Maharani, Wianda Julita Mahardhika, Ahmad Gelora Munawir, Yusron