Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Dari Kebijakan Ke Aksi: Implementasi Kerja Sama Program Kelautan dan Perikanan di DKI Jakarta: Turning Policy Into Action: Implementation Of Marine And Fisheries Collaboration Program In DKI Jakarta Saptasari, Kiestiko Sri; Aisyah, Aisyah; Qohary, Yusuf
Jurnal Riset Jakarta Vol. 17 No. 1 (2024): Jurnal Riset Jakarta
Publisher : Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37439/jurnaldrd.v17i1.96

Abstract

Sebagai negara kepulauan, sektor kelautan dan perikanan mencakup seluruh wilayah Indonesia, termasuk provinsi DKI Jakarta. Latar belakang tersebut menjadi dasar dilakukannya kerja sama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan tajuk Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Provinsi DKI Jakarta. Makalah ini mencoba memotret pelaksanaan kerja sama tersebut menjelang tahun keempat atau mendekati masa berakhirnya, dengan pengolahan data secara deskriptif selama kurun waktu kerja sama yang berjalan tahun 2021-2024. Bahasan menunjukan bahwa sembilan kelompok rencana kerja yang menjadi target dalam pembangunan KP secara keseluruhan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sebagaimana tujuan pembangunan secara umum. Beberapa rekomendasi turut disertakan yang dapat menjadi pembelajaran untuk kerja sama lanjutan jika diperlukan.
Implementasi Kebijakan Pengendalian Resistensi Antimikroba: Hasil Pengawasan Apotek Aryati, Ferry Tri; Qohary, Yusuf; Tanuwijaya, Frianka; Asropi
JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL Vol. 6 No. 4 (2025): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (Juni - Juli 2025)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpis.v6i4.5249

Abstract

Resistensi antimikroba adalah merupakan silent pandemic, yang dapat meningkatkan beban biaya kesehatan dan penyebab kematian yang tinggi di dunia. Kementerian Kesehatan mengungkap peningkatan resistensi antimikroba di Indonesia pada tahun 2023, yang disebabkan antara lain karena maraknya apotek yang menjual antibiotik tanpa resep. Penelitian Implementasi Kebijakan Pengendalian Resistensi Antimikroba: Hasil Pengawasan Apotek bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab maraknya apotek yang menjual antibiotik tanpa resep dan merumuskan rekomendasi strategi untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori implementasi kebijakan Richard E. Matland. Pengumpulan data dilakukan melalui library research dengan sumber informasi: 1) peraturan perundang-undangan; 2) dokumen kebijakan pemerintah daerah; 3) artikel jurnal; 4) laman resmi otoritas negara lain; 5) laporan hasil pengawasan Badan POM dan 6) laporan hasil survei kesehatan. Wawancara dilakukan terhadap sejumlah personel apotek untuk mengonfirmasi dan memperkuat temuan dari studi dokumen. Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan ini merupakan kategori political implementation. Penyebab maraknya penjualan antibiotik tanpa resep dokter oleh apotek: 1) belum optimalnya pengawasan dan penegakan regulasi; 2) rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta 3) kurangnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha apotek. Rekomendasi strategi untuk mengatasi permasalahan ini: 1) optimalisasi  pengawasan dan perkuatan regulasi, antara lain mendorong Pemerintah Daerah untuk menerbitkan kebijakan pelarangan penjualan antibiotik tanpa resep dokter; 2) peningkatan edukasi kepada masyarakat serta 3) pengembangan program bimbingan teknis untuk pelaku usaha apotek dan tenaga kesehatan. Koordinasi dean kolaborasi antara Badan POM dengan Pemerintah Daerah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kemenkom info dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi merupakan suatu keharusan.