Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL YURIDIS UNAJA Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)
Ave Agave Christina Situmorang
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Problematika Hukum Pengaturan Hak Ulayat Di Indonesia Dwi Salfutra, Reko; Rio Armanda Agustian; Ave Agave Christina Situmorang
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 6 No. 1 (2023): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v6i1.796

Abstract

Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, merupakan pendukung dan penopang utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa, termasuk tanah hak ulayat. Penegasan terhadap pengakuan tanah hak ulayat tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan tidak diatur secara implisit dalam satu peraturan, oleh karenanya pengaturan hak ulayat seringkali membawa permasalahan hukum di tengah-tengah masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perundang-undangan (normative approach). Hasil penelitian ini membuktikan, bahwa pengautran hak ulayat terdapat pada berbagai berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini secara hukum membawa implikasi jika hak ulayat tidak hanya mendapat pengakuan secara hukum, namun juga terdapat pengingkaran terhadap hak ulayat itu sendiri.
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen Dwi Salfutra, Reko; Rio Armanda Agustian; Ave Agave Christina Situmorang
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 5 No. 2 (2022): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v5i2.797

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian yang menelaah secara yuridis mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa konsumen yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini membuktikan, bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan bentuk alternatif dalam penyelesaian sengketa konsumen yang kewenangannya diberikan oleh amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa konsumen sebaiknya dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, hal ini dikarenakan bahwa terdapatnya perpaduan antara Konsumen, Pelaku Usaha dan Pemerintah yang merupakan kekuatan dalam menyelaraskan konflik
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen Rio Armanda Agustian; Reko Dwi Salfutra; Ave Agave Christina Situmorang
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v6i2.972

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian yang menelaah secara yuridis mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa konsumen yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini membuktikan, bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan bentuk alternatif dalam penyelesaian sengketa konsumen yang kewenangannya diberikan oleh amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa konsumen sebaiknya dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, hal ini dikarenakan bahwa terdapatnya perpaduan antara Konsumen, Pelaku Usaha dan Pemerintah yang merupakan kekuatan dalam menyelaraskan konflik.
Penerapan Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Korupsi Oleh Presiden Ave Agave Christina Situmorang; Wahyu Koncoro
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 3 No. 3 (2024): September: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v3i3.3896

Abstract

Clemency is a pardon in the form of a change in commutation, reduction or elimination of a criminal offense for a convicted person given by the president based on the consideration of the Supreme Court. The granting of clemency by the president is a form of humanity and justice towards the citizens of the country. And every prisoner has the same right to apply for clemency to the president. Granting this clemency is a fulfillment of human rights and is the president's prerogative in granting forgiveness. However, there needs to be a classification of the crime to provide an opportunity to apply for clemency. Such as the crime of corruption which is an extraordinary crime. The criminal act of corruption is a crime that not only harms one person, but also harms the State and people of Indonesia. Of course, the aim of this research is to find out certain conditions for granting clemency to corruption convicts by the president. This research method uses normative juridical research methods. By referring to the law on clemency and criminal acts of corruption as well as the presidential decision to grant pardon to corruptors. The findings of this research are that it provides special considerations in submitting requests for clemency and evaluation so that the president and the Supreme Court can logically consider their decisions in looking at the convict's case.
Co-Authors Dwi Salfutra, Reko Reko Dwi Salfutra Rio Armanda Agustian Wahyu Koncoro