Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung JRMSI - Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia JURNAL YURIDIS UNAJA PROGRESIF: Jurnal Hukum
Reko Dwi Salfutra
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
MENGUKUR KINERJA PENGEOLAAN DANA DESA BERBASIS KOMPETENSI MELALUI PARTISIPASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI Maya Yusnita; Reko Dwi Salfutra
JRMSI - Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia Vol. 12 No. 2 (2021): Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia
Publisher : Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21009/JRMSI.012.2.05

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja pengelolaan dana desa berbasis kompetensi aparatur desa melalui partisipasi masyarakat sebagai variabel moderasi. Penelitian ini merupakan penelitian kombinasi dan bersifat eksplanatori (explanatory research) dengan pendekatan SEM Moderating menggunakan SmartPLS (Partial Least Square). Data penelitian adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada 100 responden masyarakat Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif variabel kompetensi aparatur desa dan partisipasi masyarkat terhadap kinerja pengelolaan dana desa. Variabel partisipasi masyarakat tidak memoderasi pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap kinerja pengelolaan dana desa.
PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK AGRARIA (STUDI TERHADAP PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN LADA DI DESA PASIRPUTIH, KECAMATAN TUKAK SADAI, KABUPATEN BANGKA SELATAN) Darwance Darwance; Reko Dwi Salfutra; Yokotani Yokotani
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 12 No 2 (2018): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.212 KB) | DOI: 10.33019/progresif.v12i2.975

Abstract

Most People around this country must have their own ways and mechanism for land issues before the form of written legislation is being publicized including people in Bangka Island. For example, the plantation land in Pasirputih Village, Tukak Sadai District, South Bangka Regency is arranged orderly. There are several requirements that must be obey in order to open the plantation land, such as they must be ‘herenteng’ (equal) between one plantation land and others. Besides, there are several prohibitions when opening the plantation land that shouldn’t be break by the people, those are ‘apit’ and ‘kaet’. These prohibitions are not written, but still being obeyed by the people. Something that is still maintained in this area is interesting to examine from the perspective of law number 5 of 1960 that is concerning the Basic Regulations of Agrarian (UUPA).
HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIFFILSAFAT HUKUM Reko Dwi Salfutra
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 12 No 2 (2018): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (208.01 KB) | DOI: 10.33019/progresif.v12i2.977

Abstract

Human Rights is a moral principle and its justification is in the philosophical moral.Understanding of human rights in the perspective of philosophical morality is believed to find the correct or at least deepening arguments for understanding the truth of human rights.Pancasila as the ideology of the Indonesian contains the idea that humans are created by God by carrying out two aspects, namely aspects of individuality and aspects of sociality. Therefore, everyone’s freedom is limited by the rights of others. This means that everyone has the obligation to recognize and respect the human rights of others.
Kepastian Hukum Hak Informasi: Problematika Konsumen dan Rahasia Dagang A Cery Kurnia; Reko Dwi Salfutra; Syam Dwi Hanafiah
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 16 No 1 (2022): PROGRESIF : Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v16i1.3000

Abstract

This research is a juridical study of the information rights contained in teh Act Number 8 of 1999 of years and the Act Number 30 of 2020 of years. Within the regulatory framework regarding the right to information on a product, it is a legal issue that has caused a lot of polemic in the business sector. One side, consumers have the right to obtain correct, clear and honest information on any goods/services purchased, and the other side, business actors also have the right to close information on goods/services sold on the grounds that they are protected by trade secrets. This research was conducted using a normative juridical method with conceptual approach and normative approach. This research proved, that there is a conflict of norms regarding the regulation of information rights between The Act Number 30 of 2000 of years and the Act Number 8 of 1999 of years, so that the regulation of information rights does not bring a legal certainty. Therefore, it is necessary to synchronize the arranggement on the regulation of information rights between The Act Number 30 of 2000 of years and the Act Number 8 of 1999 of years.
PENDAMPINGAN DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SEKTOR PARIWISATA DI DESA PASIRPUTIH MELALUI PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT DI BIDANG HUKUM Reko Dwi Salfutra; Darwance Darwance
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Vol 6 No 1 (2019): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpu.v6i1.1422

Abstract

Pariwisata menjadi salah satu sektor yang menjadi prioritas utama hampir seluruh pemerintah daerah yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal yang sama juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. Desa Pasirputih di Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan merupakan salah satu daerah di Negeri Junjung Besaoh yang memiliki banyak potensi untuk dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata. Dalam tahap implementasi, penarikan retribusi yang dilakukan semata-mata sebagai upaya untuk mendukung peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang ada di tempat wisata. Hanya saja, usaha ini kemudian menemui beberapa persoalan, salah satunya setelah terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Oleh karenanya, kegiatan ini berupaya untuk melakukan pendampingan dalam pengembangan dan pengelolaan sektor pariwisata melalui pengingkatan kesadaran masyarakat di bidang hukum. Beberapa hal yang sudah dilakukan di antaraya adalah sosialisasi dan pelatihan pengelolaan tempat wisata dan pembangunan fasilitas wisata di lokasi percontohan, pendampingan.
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen Rio Armanda Agustian; Reko Dwi Salfutra; Ave Agave Christina Situmorang
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v6i2.972

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian yang menelaah secara yuridis mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa konsumen yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini membuktikan, bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan bentuk alternatif dalam penyelesaian sengketa konsumen yang kewenangannya diberikan oleh amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa konsumen sebaiknya dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, hal ini dikarenakan bahwa terdapatnya perpaduan antara Konsumen, Pelaku Usaha dan Pemerintah yang merupakan kekuatan dalam menyelaraskan konflik.
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen Rio Armanda Agustian; Reko Dwi Salfutra; Ave Agave Christina Situmorang
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v6i2.972

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian yang menelaah secara yuridis mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa konsumen yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini membuktikan, bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan bentuk alternatif dalam penyelesaian sengketa konsumen yang kewenangannya diberikan oleh amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa konsumen sebaiknya dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, hal ini dikarenakan bahwa terdapatnya perpaduan antara Konsumen, Pelaku Usaha dan Pemerintah yang merupakan kekuatan dalam menyelaraskan konflik.
Perbuatan Melawan Hukum dan Pengukuran Kerugian: Delimitasi Hukum Privat atas Perbuatan Melawan Hukum dan Kerugian dalam Hubungan Bisnis Badan Usaha Milik Negara (Studi Putusan No. 102/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) Wirazilmustaan; Rio Armanda Agustian; A. Cery Kurnia; Reko Dwi Salfutra; Muhammad Yogie Adha
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 20 No 1 (2026): PROGRESIF : Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/8m3f7a17

Abstract

Pemidanaan atas peralihan nilai yang terjadi di dalam kontrak komersial yang sah telah menjadi persoalan hukum ekonomi Indonesia yang belum terselesaikan sekaligus paling berkonsekuensi luas, sebab sektor badan usaha milik negara kini menyalurkan sebagian besar belanja infrastruktur dan energi nasional melalui perjanjian privat jangka Panjang. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan mempertanyakan, dari sudut pandang hukum privat, di mana batas antara perbuatan melawan hukum dan sekadar penyimpangan kontraktual atau administratif, serta bagaimana kerugian harus diukur setelah suatu kontrak dilaksanakan secara penuh. Dengan menggunakan metode yuridis normatif yang memadukan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan perbandingan, kajian ini menganalisis Putusan No. 102/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. Tiga temuan dihasilkan. Pertama, norma yang dijadikan dasar penetapan sifat melawan hukum, kecuali satu, ditujukan kepada badan usaha milik negara dan organnya, bukan kepada pihak lawan kontrak, sehingga sifat melawan hukum ditetapkan tanpa mengidentifikasi kewajiban mandiri yang dibebankan kepada terdakwa; pengecualiannya adalah terbuktinya persekongkolan dalam tender, yang merupakan perbuatan melawan hukum yang berdiri sendiri dan menjadi satu-satunya dasar yang kukuh bagi putusan tersebut. Kedua, jumlah kerugian dihitung sebagai keseluruhan imbalan bruto yang dibayarkan selama satu dekade tanpa mengurangkan 36.245.686,226 kiloliter jasa throughput yang benar-benar diterima, suatu perhitungan yang tidak sejalan dengan konsepsi kerugian secara diferensial dalam Pasal 1243 dan Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketiga, tanggung jawab dibebankan kepada pemilik manfaat melalui norma tata kelola yang hanya mengikat direksi.
Co-Authors A Cery Kurnia Adha, Muhammad Yogie Ave Agave Christina Situmorang Darwance Darwance Darwance, Darwance Maya Yusnita Rio Armanda Agustian Syam Dwi Hanafiah Wirazilmustaan Yokotani Yokotani