Garuda - Garba Rujukan Digital

The Implementation of the Strict-Liability Principle to the Perpetrators of Forest and Land Burning Hafrida Hafrida; Helmi Helmi; Bunga Permatasari
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 7, No 3 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The massive forest and land fires in Indonesia have been raging and caused haze disaster. The haze disaster is not suffered only in Indonesian territory, but it has become a transnational disaster resulting in extensive economic and health quality losses. In addition, the disaster has led damage to agricultural land and disruption of diplomatic relations among affected states. The number of perpetrators of forest and land fires that increase annually shows that the enforcement of criminal law is relatively ineffective. This article covers the problem whether the principle of strict liability can be applied to the perpetrators of forest burning. In 2019, forest fires in the Jambi Province had took placed in estimated 165.86.58 hectares. The forest fire is the main source of transnational haze disaster. Law enforcement on forest fires in Jambi has not provided a deterrent effect yet. There are forty-six companies acquiring fires in their concession land areas. Unfortunately, only four of them reached court proceedings and only two companies were declared guilty by the court. Therefore, as a deterrent effort, the principle of strict liability can be applied as the main principle to handle perpetrators of forest burning. Penerapan Asas Strict Liability (Tanggung Jawab Mutlak) terhadap Pidana Pelaku Tindak Pidana Membakar Hutan dan LahanAbstrakTingginya tingkat kebakaran hutan dan lahan yang berdampak pada bencana kabut asap, tidak hanya berdampak di wilayah Indonesia tetapi juga menjadi bencana lintas negara serta mengakibatkan kerugian yang luas, termasuk kerugian ekonomi dan kerugian akan mutu kesehatan, rusaknya lahan pertanian serta berakibat pada terganggunya hubungan diplomatik antar negara yang turut serta terdampak. Melihat pada banyaknya pelaku pembakaran hutan dan lahan yang berulang setiap tahunnya menunjukan bahwa penegakan hukum pidana melalui pemidanaan pelaku tidak efektif. Maka permasalahan dalam artikel ini adalah apakah asas strict liability ini dapat diterapkan dalam pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan sebagai upaya penjeraan pada pelaku? Kondisi empirik kebakaran hutan di Jambi pada tahun 2019 memperlihatkan luas wilayah yang terbakar mencapai 165.86.58 hektare yang merupakan sumber penyebab utama bencana asap lintas negara. Penegakan hukum atas bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi belum memberikan efek jera, dari 46 (empat puluh enam) Perusahaan yang mengalami kebakaran di wilayah konsesinya, hanya 4 (empat) perusahaan yang perkaranya sampai pada proses peradilan dan dari 4 (empat) perusahaan tersebut hanya 2 (dua) perusahaan yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Untuk itu ke depan sebagai upaya penjeraan sudah seharusnya diterapkan asas strict liability sebagai asas utama dalam pertanggungjawaban pidana pelaku pembakaran hutan dan lahan.Kata kunci: kebakaran hutan dan lahan, penegakan hukum pidana, tanggung jawab mutlak.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v7n3.a2

Penanganan Anak ISIS dalam Perspektif Hukum Indonesia Mohamad Rapik; Bunga Permatasari
Undang: Jurnal Hukum Vol 3 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/ujh.3.2.289-314

The involvement of children in the ISIS network has left a complex problem in the legal discourse in Indonesia, including how to deal with children involved in this terrorism network. This article aims to expose the problem of children in conflict with the law in the crime of terrorism. Due to this problem, the Indonesian government is often faced a dilemma between the neccessity to apply serious efforts to eradicate terrorism and the obligation to guarantee a protection to the children. Through a juridical-normative approach, focusing on ISIS children, this article demonstrates that one of the problems in dealing with children involved in terrorism networks lies in the vagueness of the rules addressing the children involved in this terrorism network as well as its implementation by the government. Therefore, this article argues that in order to be able to deal with children involved in terrorism networks, some of the legal instruments concerning the issue, especially the law on terrorism and the laws of children in conflict with the law as long as terrorism is concerned needs to be revised just to accommodate this issue in a more obvious normsto actually maintain a balance between the responsibility to protect the children and the need to preserve stability of the nation and state. Under the new revised laws, the government is hoped to work with and apply the provisions regarding children in conflict with the law in the case of terrorism crimes in the frame of justice and protection for children. Abstrak Keterlibatan anak dalam jaringan ISIS menyisakan permasalahan yang kompleks dalam wacana hukum di Indonesia berikut penanganan anak yang terlibat dalam jaringan terorisme ini. Artikel ini bertujuan untuk memaparkan masalah penangangan anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana terorisme. Terkait hal ini, pemerintah Indonesia seringkali dihadapkan pada dilema antara upaya serius untuk memberantas tindak pidana terorisme dan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak. Melalui pendekatan yuridis-normatif, dengan mengambil kasus anak-anak ISIS, artikel ini memperlihatkan bahwa salah satu masalah yang ditemui dalam penanganan anak yang terlibat dalam jaringan terorisme terletak pada ketidakjelasan aturan sejauh menyangkut masalah penangangan anak tersebut berikut pelaksanaannya di lapangan oleh negara. Oleh karena itu, artikel ini berargumen bahwa untuk bisa menangani anak-anak yang terlibat dalam jaringan terorisme, beberapa instrumen hukum yang mengatur masalah ini, utamanya undang-undang terorisme dan undang-undang yang berhubungan dengan anak yang berkonflik dengan hukum harus direvisi guna mengakomodasi permasalahan ini secara lebih jelas yang benar-benar menjaga keseimbangan antara kepentingan anak dan kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya, pemerintah sejatinya mampu mengacu dan menerapkan segala ketentuan hukum yang berlaku mengenai anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus tindak pidana terorisme sebagaimana yang diakomodasi dalam undang-undang tersebut.

Implementasi Prinsip Pencemar Membayar Atas Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Sri Rahayu; Bunga Permatasari
DATIN LAW JURNAL Vol 3, No 1 (2022): Februari-Juli
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v3i1.857

ABSTRAKTujuan dari penulisan artikel ini untuk mengetahui dan menganalisis implementasi dari prinsip pencemar membayar atas kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Untuk itu metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan pendekatan sejarah, konseptual, dan perundang-undangan dengan data penelitian berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penulisan artikel berupa implementasi prinsip pencemar membayar yang berlaku di Indonesia berbeda dengan prinsip pencemar membayar menurutDeklarasi Rio dan prinsip ke-16 CERLA. Konsep pencemar membayar dilaksanakan melalui pemulihan lingkungan, pengendalian pencemaran, dan pencegahan, yang ditunjukkan melalui internalisasi biaya dan pendanaan untuk pemulihan lingkungan. Implementasi tersebut tertuang dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur adanya dana jaminan reklamasi dan atau dana jaminan pascatambang. Kata Kunci: Implementasi, Polluter Pays Principle, Lingkungan, Pertambangan

PERLINDUNGAN TERHADAP KEADILAN ANTAR GENERASI DALAM KASUS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA: STUDI PUTUSAN PENGADILAN Raffles Raffles; Bunga Permatasari
Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengakuan terhadap keadilan antar generasi dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Adapun metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa Negara bertanggung jawab dalam melindungi keadilan generasi akan datang dalam pemanfaatan atas opsi, kualitas, dan akses dari lingkungan terhadap sumber daya alam. Environmental economic model merupakan model yang paling tepat digunakan dalam hubungan antar generasi dalam konteks keadilan antar generasi guna menikmati sumber daya alam. Oleh karena itu, intra generasi memiliki hak dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa generasi akan datang dapat menikmati pula kekayaan sumber daya alam. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengakui keberadaan atas perlindungan keadilan antar generasi. Sayangnya jika dibandingkan dengan Philipina, ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia saat ini belum mengatur tentang hak gugat antar generasi.

Kewenangan Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Perambahan Hutan Di Taman Nasional Kerinci Seblat Ivan Fauzani Raharja; Eko Nuriyatman; Bunga Permatasari
Jurnal Selat Vol. 6 No. 1 (2018): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan mendefinisikan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan, dalam penelitin ini peneliti melakukan penelitian pada Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (BBTNKS) dan pada lokasi Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), yang mana penelitian ini mendapat data bahwa dalam kawasan TNKS kegiatan perambahan hutan yang mana kegiatan ini merupakan sebuah kegiatan pembukaan hutan dengan tujuan untuk memiliki, menguasai dan memanfaatkan hasil hutan tanpa melihat dan memperhatikan fungsi pokok yang diemban oleh suatu kawasan hutan. Kegiatan perambahan hutan yang dilakukan oleh masyakat pada kawasan TNKS adalah untuk kegiatan pertanian yang mana timbul dikarenakan adanya kebutuhan lahan pertanian dan hanya sedikit masyarakat yang berada dalam kawasan TNKS yang memiliki lahan pertanian sendiri. Dalam penelitian ini membahas dua hal, yaitu mengenai kewenangan pengawasan pemerintah daerah dalam penanggulangan perambahan hutan di kawasan TNKS dan bentuk penanggulangan perambahan hutan oleh BBTNKS di kawasan TNKS wilayah Kabupaten Kerinci. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian non doctrinal (empiris) untuk membahas ketidak serasian antara dasolen dan dasein, serta mewawancarai beberapa pihak yang memungkinkan memberikan informasi tetrkait dengan penelitian yang berlangsung.

QUO VADIS TANGGUNG JAWAB NEGARA: SUDAHKAH ANAK TERLINDUNGI DARI PEKERJAAN TERBURUK BAGI ANAK? Bunga Permatasari; Sri Rahayu; Yokotani Yokotani
Jurnal Yustisiabel Vol 7, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v7i1.1933

Tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab negara dalam melindungi pekerja anak dari pekerjaan terburuk bagi anak. Untuk itu, metode penelitian yang digunakan berupa penelitian yuridis normative dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari artikel ini menunjukan bahwa negara Indonesia telah meratifikasi semua konvensi internasional utama mengenai pekerja anak. Selain itu perlindungan terhadap anak dari pekerjaan terburuk bagi anak telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sayangnya, negara belum melaksanakan isi dan ketentuan perundang-undang yang telah diratifikasi tersebut. Bukti diberikan oleh banyak contoh pelanggaran hak-hak anak yang sedang berlangsung, termasuk mempekerjakan anak-anak meskipun ada penentangan keras dari konvensi tersebut. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perusahaan. Untuk itu negara dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja anak harus melibatkan seluruh peran dari DPR, Pemerintah Pusat, DPRD, Pemerintah Daerah, dan Peradilan.

Implementasi Prinsip Pencemar Membayar Atas Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Sri Rahayu; Bunga Permatasari
DATIN LAW JURNAL Vol 3, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v3i1.857

ABSTRAKTujuan dari penulisan artikel ini untuk mengetahui dan menganalisis implementasi dari prinsip pencemar membayar atas kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Untuk itu metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan pendekatan sejarah, konseptual, dan perundang-undangan dengan data penelitian berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penulisan artikel berupa implementasi prinsip pencemar membayar yang berlaku di Indonesia berbeda dengan prinsip pencemar membayar menurutDeklarasi Rio dan prinsip ke-16 CERLA. Konsep pencemar membayar dilaksanakan melalui pemulihan lingkungan, pengendalian pencemaran, dan pencegahan, yang ditunjukkan melalui internalisasi biaya dan pendanaan untuk pemulihan lingkungan. Implementasi tersebut tertuang dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur adanya dana jaminan reklamasi dan atau dana jaminan pascatambang. Kata Kunci: Implementasi, Polluter Pays Principle, Lingkungan, Pertambangan

Sosialisasi Perlindungan Hukum Legalitas Usaha Melalui Pendaftaran Nomor Induk Berusaha di Desa Tumbak Petar Kabupaten Bangka Barat Bunga Permatasari; Winanda Kusuma; Ave Agave Cristina Situmorang; Fahmi Rizal
GERVASI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 7 No. 3 (2023): GERVASI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LPPM IKIP PGRI Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31571/gervasi.v7i3.6610

Aktivitas pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan ini bertujuan menumbuhkan kesadaran para pemilik usaha mikro di Desa Tumbak Petar agar memiliki Nomor Induk Berusaha guna memberikan perlindungan hukum berupa legalitas untuk usaha yang mereka miliki. Metode yang ditempuh untuk terpenuhi tujuan dari kegiatan ini mengaplikasikan metode sosialisasi dengan pendekatan pembelajaran aksi partisipatif. Tiga tahapan dalam penggunaan metode ini, yaitu: tahapan penyadaran urgensi Nomor Induk Berusaha, tahapan pendampingan pendaftaran Nomor Induk Berusaha dan tahapan pelembagaan. Hasil kegiatan ini para peserta telah memiliki pemahaman tentang urgensi kepemilikan Nomor Induk Berusaha untuk legalitas usaha. Selain itu, para peserta juga telah mengetahui tata cara dan persyaratan guna melakukan pendaftaran Nomor Induk Berusaha, dan para peserta juga telah praktik melakukan pendaftaran Nomor Induk Berusaha.

PELUANG DAN TANTANGAN DAKWAH USTADZ HANAN ATTAKI Permatasari, Bunga; Milladiya, Izza
Jurnal Al-Hikmah: Jurnal Dakwah Vol 17, No 1 (2023)
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/jhjd.v17i1.2666

The purpose of this research is to find out and identify opportunities and challenge Ustadz Hanan Attaki's preaching through Youtube media. The results of the research found by researchers, namely that there are several opportunities and challenges for preaching carried out by Ustadz Hanan Attaki, especially through Youtube media, the opportunities include : 1.) Become popular and liked by teenagers, 2.) Become multimedia content, 3.) Become a source of inspiration and knowledge for many people. Besides that, the challenges that Ustadz Hanan Attaki must face are: 1.) There are many different opinions and understandings in society. 2.) Slander and attacks on Ustadz Hanan Attaki with false accusations or defamation of his name. This research also explains about da'wah media, as it is currently still widespread da'wah using mass media. The mass media has many strengths that make it very important and very strategic especially when used in preaching. Especially as imagery and formation of Islamic behavior in society

The Protection of Arwana Kelesak As A Native Species of Bangka Belitung Kusuma, Winanda; Permatasari, Bunga
Jambe Law Journal Vol. 5 No. 2 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Jambi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jlj.5.2.271-287

The protection of wildlife should be a concern of international law that is regulated in a legal framework agreed upon by the state by respecting sovereignty in implementing international law. Yet the implementation of sovereignty is a challenge for wildlife protection. In Bangka Belitung region in Indonesia live native species, one of which is the Arowana Kelesak. This species of fish in the fresh waters of Bangka Belitung without human intervention and, yet is not a native species. The priority of local regulations on the Arowana Kelesak species is still negligible. Therefore, the efforts to make this fish endangered status have to begin from the area where they live as long as the regulations are concerned. On the other hand, the application of Indonesian laws is not prioritized. The lack of valid scientific data is another challenge. This article aims to ensure that regional regulation of Arwana Kelesak is a necessity because CITES has listed this species as endangered. International legal regulations must be the basis for protecting species that Indonesia has ratified so that the seriousness of the regulations must be clear. On top of that, scientific information from the region regarding the location of the habitat is difficult to find and cannot be used as evidence to claim the threat of extinction. Whilst, illegal tin mining activities in this area pose an additional challenge to the protection of Arwana Kelesak. It is evidence that the mining pit has damaged freshwater ecosystems, especially such native species as the Arwana Kelesak. This article argues that international law through CITES and IUCN has to be taken into account by Bangka Belitung government. Similarly, local regulations and the attention of the central government as the official management authority of CITES need to be ensured to protect the Arwana Kelesak

Title

Found 20 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 20 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 20 Documents
Search