Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Exercising the Role and Authority of Indonesia's Senate: Implications of Constitutional Court Decision 92/PUU-X/2012 Kafandi, Muhammad Afif; Setiadi, Wicipto; Thohari, Ahmad Ahsin
Research Horizon Vol. 4 No. 5 (2024): Research Horizon - October 2024
Publisher : LifeSciFi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54518/rh.4.5.2024.379

Abstract

The Regional Representative Council (Dewan Perwakilan Daerah/DPD) in Indonesia is a legislative body that reflects the country's bicameral system, which includes two chambers. However, the DPD’s authority is notably weaker than that of the House of Representatives (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR), leading to what is often described as "soft bicameralism" in Indonesia. This study explores the role and authority of the DPD following the Constitutional Court Decision Number 92/PUU-X/2012, which addressed the DPD's function within the legislative process. The research adopts a normative approach, focusing on legal norms from the 1945 Constitution and related legislation, alongside a statutory and historical analysis. This includes examining relevant laws, such as Law Number 17 of 2014 and the DPR's 2014 Rules of Procedure, which incorporate the Constitutional Court's decision. This decision essentially introduced a tripartite legislative model involving the DPR, DPD, and the President, providing the DPD a role in Level I discussions. In Level II discussions, the DPD presents its opinions during plenary sessions before a bill’s approval between the DPR and the President. However, the DPD remains excluded from the final ratification. Strengthening the DPD's legislative authority requires a fifth constitutional amendment to enhance its role or a willingness by the DPR to share legislative responsibilities, thereby establishing a stronger checks and balances system.
MENAKAR USULAN PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS Prabowo, Yogi; Hafizar, Achmad; Kafandi, Muhammad Afif
JURNAL DARMA AGUNG Vol 31 No 4 (2023): AGUSTUS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v31i4.3258

Abstract

Usulan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 (sembilan) tahun dan dapat diemban selama 3 (tiga) periode menuai pro dan kontra. Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dalam mengambil setiap kebijakan, harus mempertimbangkan dengan sangat cermat kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis. Penelitian ini mencoba menjawab bagaimana usulan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dalam perspektif negara hukum yang demokratis? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usulan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis, karena hal sebagai berikut: pertama, terancamnya demokrasi dan pemerintahan desa. Kedua, bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan. Ketiga, melemahkan hak politik masyarakat desa. Keempat, meningkatkan potensi korupsi di pemerintahan desa. Sehingga terhadap usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa, penulis menyarankan pemerintah untuk menolaknya.