Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar Edu Research : Jurnal Penelitian Pendidikan Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum
Wahyuni Safitri
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
STANDAR KELULUSAN SDIT BAITURRAHIM KECAMATAN AMPEK ANGKEK KABUPATEN AGAM Merri Yelliza; Rahmathul Dilfa; Wahyuni Safitri; Regina Okta Audini; Chintia Essa Bella; Ainil Mardiah; Sinta Sinta
EDU RESEARCH Vol 5 No 3 (2024): EDU RESEARCH
Publisher : IICLS (Indonesian Institute for Corporate Learning and Studies)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47827/jer.v5i3.427

Abstract

Penelitian ini membahas tentang standar kelulusan di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Baiturrahim, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, yang dirancang untuk membentuk lulusan dengan karakter Islami. Melalui pendekatan kualitatif, studi ini mengulas penerapan standar kelulusan yang mencakup aspek moral, akademik, keterampilan praktis, hafalan Al-Qur'an, serta pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa SDIT Baiturrahim memberikan perhatian utama pada pengembangan akhlak mulia, penguasaan ilmu berbasis nilai-nilai Islam, kemampuan kepemimpinan, dan pola hidup sehat. Standar ini telah membuktikan efektivitasnya dalam menghasilkan lulusan yang berprestasi secara akademis, berkarakter mulia, dan siap menghadapi tantangan global. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti peran penting tenaga pendidik dalam memastikan standar kelulusan tersebut dapat diterapkan secara konsisten. Guru-guru di SDIT Baiturrahim tidak hanya bertugas mengajar, tetapi juga menjadi teladan dalam pengamalan nilai-nilai Islam. Mereka secara aktif terlibat dalam pembinaan karakter siswa melalui pendekatan personal dan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung. Lebih jauh lagi, penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar turut berkontribusi pada keberhasilan siswa dalam mencapai standar kelulusan. Partisipasi aktif orang tua dalam kegiatan sekolah dan pembentukan lingkungan belajar yang kondusif membantu siswa menginternalisasi nilai-nilai yang diajarkan. Dengan pendekatan holistik ini, SDIT Baiturrahim mampu mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga unggul dalam akhlak dan kepribadian.
PENCIPTAAN SUASANA PENDIDIKAN HOLISTIK, KOMPRENHENSIF, RELIGIUS, DAN RAHMATAN LIL’ALAMIN DI SEKOLAH Rahmathul Dilfa; Wahyuni Safitri; Regina Okta Audini; Chintia Essa Bella; Ainil Mardiah; Sinta; Hendrizal
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 10 No. 01 (2025): Volume 10 No. 01 Maret 2025 In Process
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v10i01.22482

Abstract

This research aims to explore the creation of a holistic, comprehensive, religious and rahmatan lil'alamin educational atmosphere in schools. The issue raised was the lack of integration of spiritual and moral values in an education system that often focuses on academic aspects alone. The methodology used was a literature study, which involved analyzing various literatures related to holistic and religious education. The results showed that the religious environment in schools plays an important role in shaping students' character, increasing tolerance and strengthening moral values. In addition, the history of comprehensive holistic education in Indonesia shows that this approach has been recognized as a solution to create a generation that is not only academically intelligent, but also has integrity and social care. This research also found that the foundation of comprehensive holistic education is rooted in rich cultural and religious values, which can be integrated in the curriculum.
Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Samarinda Yatini, S.H; Wahyuni Safitri
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 2 (2015): August
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v7i2.137

Abstract

Consumer Settlement Board, known as BPSK is a non-structural institution to resolve the consumer dispute out of court, BPSK itself is housed throughout the County and City which membership consists of elements of the government, consumers, and businesses. The number of cases or consumer problems, especially in the city of Samarinda start from the taps, electricity, leasing, and banking always decorate the daily media, the not active of BPSK as an intermediary between the consumer and the business agent especially in East Kalimantan makes the settlement of consumer dispute is less effective because of inadequate or the lack of human resources and the reluctance of local governments to commit the funding. Thus, whether the implementation of dispute resolution itself is effective by consumers themselves through BPSK city of Samarinda.
“PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI SISTEM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KOTA SAMARINDA” Dinny Wirawan Pratiwie; Wahyuni Safitri
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 2 (2016): August
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v8i2.158

Abstract

Pembentukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) sebagai institusi yang khusus bertugas memberikan pelayanan perizinan langsung kepada masyarakat, pada dasarnya dapat dikatakan sebagai inovasi manajemen pemerintahan dan upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah. Namun pada kenyataan yang dirasakan pada masa sekarang, masyarakat yang belum terlayani masih lebih besar dibandingkan masyarakat yang sudah terlayani. Kenyataan tersebut disebabkan selain karena faktor geografis juga oleh lemahnya pelayanan oleh petugas baik secara administratif maupun teknis. Begitu pula dengan harga pelayanan. Harga bisa berbeda-beda tergantung pada banyak faktor yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan oleh para pengguna jasa. Baik harga ataupun waktu seringkali tidak bisa terjangkau oleh masyarakat sehingga banyak orang yang kemudian malas berurusan dengan birokrasi publik. Sehingga bagaimana upaya peningkatan pelayanan publik melalui pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) di Kota Samarinda, dan faktor kendala apa saja yang dihadapi oleh BPPTSP Kota Samarinda. Dengan menggunakan penelitian metode Normatif, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa apa upaya yang dilakukan oleh BPPTSP dan kendala apa saja yang dihadapi oleh BPPTSP tersebut. Karenanya perlu dalam sistem pelayanan perizinan terpadu kota samarinda dalam memberikan pelayanan prima telah meningkatkan sarana dan prasarana bagi masyarakat pengguna pelayanan.
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA SECARA KREDIT PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) DI SAMARINDA Wahyuni Safitri
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 1 (2009): February
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v1i1.204

Abstract

This was a normative-judicial research on consumer legal protection in purchasing motorcycles by instalment through Federal International Finance (FIF) in Samarinda. It was aimed at investigating to what extend the purchasing of motorcycles by instalment through FIF is legally protected. The research collected both primary and secondary data. The primary data was collected by field survey conducted through semi-structured interview, while the secondary data was obtained by means of literature review. It was concluded, firstly, that the position of consumers in making instalment credits for motorcycles at FIF Samarinda was very weak. This was because the sale contract or credit agreement has been prepared in advance by the FIF. Legally, such a condition is acceptable because FIF is having good faith based on consumers’ agreement as stipulated in Article 1320 of KUH Perdata. Secondly, whenever the objets of the contract or agreement were in force majeure condition, the consumers were hardly protected.
Peranan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris Terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Eureika Kezia Sakudu; Wahyuni Safitri
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 2 (2017): August
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v9i2.222

Abstract

Pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris pada saat berlakunya Peraturan Jabatan Notaris berada pada Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri untuk melakukan pengawasan terhadap segala perbuatan dan tingkah laku dari Notaris. Akan tetapi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari Notaris sebagai pejabat umum maka dikeluarkanlah suatu peraturan baru yang berlaku bagi Notaris, yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan serta peranan dan fungsi Majelis Pengawas Wilayah terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode Normatif empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan adalah berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris; 2) Peranan dan fungsi Majelis Pengawas Wilayah terhadap Pelaksanaan tugas Jabatan Notaris melakukan tugasnya selalu memperhatikan dan melihat relevansi serta urgensi seorang Notaris dipanggil sebagai saksi maupun sebagai tersangka dengan pengambilan minuta atau foto copynya maupun surat-surat yang dilekatkan pada minuta tersebut untuk proses peradilan, penyidikan atau penuntut umum. Dengan persetujuan tersebut mempunyai arti bahwa dengan tidak adanya persetujuan maka hal tersebut tidak dapat dilakukan.  
Co-Authors Ainil Mardiah Chintia Essa Bella Dinny Wirawan Pratiwie Eureika Kezia Sakudu Hendrizal Merri Yelliza Rahmathul Dilfa Regina Okta Audini Sinta Sinta Sinta Yatini, S.H