Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary
Khoirunnisa, Balqis
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Nursing Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Penegakan Hukum terhadap Masyarakat Sekitar Sungai yang Melakukan Pembuangan Sampah Ilegal di Indonesia Rambe, Halgi Sujuangon Jhansen; Virriantaka, Virriantaka; Romlih, Rheihan Nurrizki; Khoirunnisa, Balqis; Fatsym, Jennisyh Aurora; Rahayu, Mella Ismelina F
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 2, No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v2i2.4460

Abstract

Krisis sampah global telah mengancam lingkungan dan kesehatan kita. Konsumsi berlebihan dan pengelolaan sampah yang buruk menjadi penyebab utama dari hal ini. Untuk mengatasi masalah ini, kita membutuhkan kesadaran masyarakat, kebijakan pemerintah yang kuat, dan inovasi teknologi.  Ada beberapa peraturan Undang-Undang yang mengatur mengenai penegakan hukum pengelolaan sampah ini, beberapa diantaranya yaitu UU Nomor 32 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Aturan-aturan ini menjadi beberapa landasan hukum dalam upaya penegakan hukum terhadap praktek pembuangan sampah Ilegal yang terjadi di Indonesia. Metode penelitian dalam penulisan artikel ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis dokumen-dokumen hukum beserta bahan pustaka. Tujuan utama artikel ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pembuangan sampah illegal oleh masyarakat sekitar dalam pencemaran air sungai di Indonesia.
Analisis Kedudukan Hukum Pengemudi Ojek Online dalam Sistem Kerja Berbasis Platform Digital Khoirunnisa, Balqis; Farma Rahayu, Mella Ismelina
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.51269

Abstract

Perkembangan teknologi informasi mendorong munculnya sistem kerja berbasis platform digital yang mengubah pola hubungan antara penyedia dan pengguna jasa, termasuk dalam sektor transportasi daring. Pengemudi ojek online menjadi kelompok pekerja digital yang menghadapi persoalan hukum terkait ketidakjelasan status, karena perusahaan aplikasi menetapkan hubungan kemitraan meskipun mekanisme kerja dikendalikan sepenuhnya melalui algoritma. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum pengemudi ojek online dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pengemudi memenuhi unsur pekerjaan, upah, dan perintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena pengemudi memberikan layanan secara berulang, menerima pendapatan yang ditetapkan perusahaan, dan wajib mengikuti instruksi aplikasi untuk mempertahankan akses kerja. Dominasi kontrol perusahaan melalui standar operasional, distribusi pesanan, tarif, serta evaluasi berbasis algoritmik menimbulkan subordinasi yang tidak sejalan dengan prinsip kemitraan. Temuan tersebut menguatkan pandangan bahwa hubungan yang berlangsung bersifat hubungan kerja terselubung, serupa dengan pertimbangan dalam kasus Uber BV v Aslam di Inggris yang mengakui pengemudi sebagai pekerja karena tingkat kontrol perusahaan yang signifikan. Kondisi ini menunjukkan perlunya pengaturan khusus untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang sesuai bagi pengemudi ojek online sebagai bagian dari ekosistem kerja digital. Pembentukan regulasi menjadi urgensi agar kesenjangan antara konsep kemitraan dan praktik operasional tidak menimbulkan kerentanan bagi pengemudi dalam memperoleh hak-hak konstitusionalnya.
Co-Authors Fatsym, Jennisyh Aurora Mella Ismelina Farma Rahayu Rahayu, Mella Ismelina F Rambe, Halgi Sujuangon Jhansen Romlih, Rheihan Nurrizki Virriantaka, Virriantaka