Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Penegakan Hukum terhadap Masyarakat Sekitar Sungai yang Melakukan Pembuangan Sampah Ilegal di Indonesia Rambe, Halgi Sujuangon Jhansen; Virriantaka, Virriantaka; Romlih, Rheihan Nurrizki; Khoirunnisa, Balqis; Fatsym, Jennisyh Aurora; Rahayu, Mella Ismelina F
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 2, No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v2i2.4460

Abstract

Krisis sampah global telah mengancam lingkungan dan kesehatan kita. Konsumsi berlebihan dan pengelolaan sampah yang buruk menjadi penyebab utama dari hal ini. Untuk mengatasi masalah ini, kita membutuhkan kesadaran masyarakat, kebijakan pemerintah yang kuat, dan inovasi teknologi.  Ada beberapa peraturan Undang-Undang yang mengatur mengenai penegakan hukum pengelolaan sampah ini, beberapa diantaranya yaitu UU Nomor 32 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Aturan-aturan ini menjadi beberapa landasan hukum dalam upaya penegakan hukum terhadap praktek pembuangan sampah Ilegal yang terjadi di Indonesia. Metode penelitian dalam penulisan artikel ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis dokumen-dokumen hukum beserta bahan pustaka. Tujuan utama artikel ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pembuangan sampah illegal oleh masyarakat sekitar dalam pencemaran air sungai di Indonesia.
Harta Jaminan Milik Pihak Ketiga Dijadikan Harta Pailit dalam Rangka Perlindungan Hukum Kreditor Separatis Fatsym, Jennisyh Aurora; Adam, Richard Chandra
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50092

Abstract

Penelitian ini membahas permasalahan hukum mengenai harta jaminan milik pihak ketiga yang dijadikan harta pailit serta implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi kreditor separatis. Ketidakjelasan norma dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menimbulkan ketidakharmonisan antara hukum kepailitan dan hukum jaminan kebendaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi kreditor separatis belum terlaksana secara efektif akibat kekosongan norma dan ketidakkonsistenan penerapan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan norma yang menegaskan status hukum harta jaminan milik pihak ketiga untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum bagi seluruh pihak.