Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.633
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Jurnal Hukum Sehasen Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) MALA IN SE : JURNAL HUKUM PIDANA, KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI
Lasmauli Noverita Simarmata
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
KORUPSI SEKARANG DAN YANG AKAN DATANG Lasmauli Noverita Simarmata
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 11, No 2 (2021): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/jihd.v11i2.770

Abstract

Abstrak : Korupsi dapat menimbulkan dampak berbagai masalah sosial di masyarakat antara lain rusaknya sistem tatanan masyarakat, ekonomi biaya tinggi dan sulitnya melakukan efisiensi, oleh karena itu harus ada upaya pencegahan tindakan korupsi melalui perbaikan sistem dan prosedur dengan membangun budaya organisasi yang mengedepankan prinsip-prinsip dan pemberantasan korupsi dengan mendorong masyarakat untuk berperan serta memerangi korupsi dengan sesuai kapasitas dan kewenangan masing-masing maka masyarakat perlu ditanamkan nilai-nilai kejujuran serta kebencian terhadap korupsi melelaui pesan-pesan moral. Mengapa harus mahasiswa Karena mahasiswa adalah elemen masyarakat yang paling idealis dan memiliki semangat yang sangat tinggi dalam memperjuangkan sesuatu selama ini mahasiswa dipandang bisa cukup signifikan dalam kebijakan atau struktur pemerintah. Di sisi lan mahasiswa juga bisa mempengaruhi lapisan masyarakat lainnya untuk menuntut hak mereka yang selama ini kurang diperhatikan oleh pemerintah.Tiga pilar strategi yang dijelaskan di atas pada nantinya membutuhkan usaha kerja keras dari pemerintah dalam memberantas korupsi juga sangat penting dalam melibatkan partisipasi masyarakat/mahasiswa. Usaha perubahan dengan upaya perbaikan perilaku manusia dimulai dengan menanamkan nilai- nilai yang mendukung terciptanya perilaku anti-koruptif. Nilai-nilai yang dimaksud antara lain adalah kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, kebenarian, dan keadilan. Penanaman nilai-nilai ini kepada masyarakat dilakukan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan kebutuhan.Kata Kunci : UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiAbstract : Corruption can have an impact on various social problems in society, including the breakdown of the social order system, high cost economy and difficulty in carrying out efficiency, therefore there must be efforts to prevent acts of corruption through improving systems and procedures by building an organizational culture that promotes the principles and eradicating corruption By encouraging the public to participate in fighting corruption in accordance with their respective capacities and authorities, the community needs to be instilled in the values of honesty and hatred against corruption through moral messages. Why should they be students? Because students are the most idealistic elements of society and have a very high enthusiasm in fighting for something, so far students are seen to be quite significant in government policies or structures. On the other hand, students can also influence other levels of society to claim their rights which have not been paid attention to by the government. The three pillars of the strategy described above will later require hard work from the government in eradicating corruption which is also very important in involving community / student participation. Efforts to change with efforts to improve human behavior begin by instilling values that support the creation of anti-corruption behavior. The values in question include honesty, care, independence, discipline, responsibility, hard work, simplicity, trinity, and justice. The inculcation of these values in society is carried out in various ways according to their needs.Keywords: Law no. 31 of 1999 which has been amended by Law no. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crime
PERKEMBANGAN IKLIM USAHA DAN KEBIJAKAN INSENTIF INVESTASI Lasmauli Noverita Simarmata
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 12, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/jihd.v12i1.912

Abstract

Abstrak Kestabilan iklim usaha mempunyai pengaruh yang penting terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun banyak faktor yang menyebabkan iklim usaha di Indonesia tidak kunjung kondusif, salah satunya adalah masalah keamanan dan kondisi infrastruktur yang buruk. Akibatnya membuat para investor enggan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Mengatasi hal tersebut, Pemerintah Indonesia membuat berbagai kebijakan insentif investasi untuk bisa memikat hati investorKata Kunci : Iklim usaha, Kebijakan insentif investasi, Fiskal, non Fiskal Abstract :The stability of the business climate has a critical influence on a country’s economic growth. However, many factors that cause the business climate in Indonesia not being conducive, one of which is security concerns and poor infrastructure conditions. As a result, making investors reluctant to invest in Indonesia. Overcome this, the Government of Indonesia to make an investment incentive policies to win over investors. Keywords: Business climate, Investment incentive policies, Fiscal, non-Fiscal
PENEGAKKAN HUKUM UNTUK PENGELOLAAN SAMPAH” DI KOTA BEKASI Lasmauli Noverita Simarmata
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 13, No 2 (2023): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/jihd.v13i2.1107

Abstract

Pengelolaan sampah saat ini masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan dalam pengelolaan sampah di Kota Bekasi. Penulisan ini adalah penelitian hukum doktrinal/normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data dikumpulkan dengan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mempunyai korelasi dengan pengelolaan sampah di Indonesia yaitu Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan beberapa undang-undang lainnya. Penegakan hukum dalam pengelolaan sampah mengacu pada 3 sistem hukum yang merupakan gabungan dari komponen-komponen yaitu struktur, substansi, dan budaya. Selain itu berkaitan dengan penegakan hukum dalam pengelolaan sampah dapat dikaji dari 2 sisi yaitu penegakan hukum secara preventif dan represif. Penegakan hukum dalam pengelolaan sampah juga menjadi sebuah perwujudan pemerintah maupun pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip Good Environmental Governance dengan tujuan akan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat akan lingkungan hidup yang baik dan sehatKata Kunci : Penegakan Hukum Sampah
Anti-Corruption Education Policy At Marshal Suryarama Aerospace University Based On Regulation Of The Minister Of Research, Technology And Higher Education No. 33/2019 On The Implementation Of Anti-Corruption Education In Higher Education Ardison Asri; Aria Caesar Kusuma Atmaja; Lasmauli Noverita; Arya Budi Pratama; Zeta Claudia sandra siregar
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 10 No 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v10i1.5825

Abstract

Anti-corruption education is an effort to reform political culture through the education system to make sustainable cultural changes, including to encourage the creation of a good governance culture in schools and universities. For higher education, the Directorate General of Higher Education of the Ministry of Education and Culture issued Circular Letter Number 1016/E/T/2012 dated July 30, 2012 jo. Regulation of the Minister of Research, Technology, and Higher Education Number 33 of 2019 on the Implementation of Anti-Corruption Education in Higher Education which emphasizes to State Universities and Private Universities to organize Anti-Corruption Education starting in 2012/2013 in the form of Mandatory / Elective Courses or inserted in relevant courses. Therefore, it is very interesting to examine how the anti-corruption education model policy at Marshal Suryadarma Aerospace University. To answer these problems, a normative juridical research method supported by empirical research is used. From the results of the research, it is found that anti-corruption education is very necessary to be given to students in the Elementya environment. Regarding the policy model, there are those who think that anti-corruption education needs to be taught as a separate course, but there are those who think that anti-corruption education is sufficiently inserted or integrated with other courses.
PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Hermanto Manurung, Boy; Noverita Simarmata, Lasmauli
MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi Vol. 1 No. 2 (2024): MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi Dan Viktimologi (October)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN RAHMAT HUSADA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Juvenile delinquency is mostly committed by those who fail to develop their emotional souls, they cannot control themselves against new things that enter them, which gives rise to attitudes that should not be carried out. Juvenile delinquency is a manifestation of conflict that is not resolved properly during childhood or adolescence. The title of this research is the Application of Diversion to Children in Conflict with the Law Based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Problem formulation 1. How is diversion applied to children who are in conflict with the law? 2. What are the obstacles to implementing diversion for children in conflict with the law? The research method is normative juridical. The approaches used in this research are the statutory approach, conceptual approach, historical approach and case approach. The types of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this research are 1. The application of diversion to children in conflict with the law in the juvenile criminal justice system is an implementation of restorative justice to provide justice and legal protection to children in conflict with the law without neglecting criminal responsibility for the child. Deversion must be right on target and pay attention to both sides, both the victim and the perpetrator, because sometimes diversion only sees one side. If diversion is successful and the child is returned to the community, supervision by related parties such as community counselors must be carried out seriously so that the child does not re-commit criminal acts, and can follow the guidance well so that when the supervision period is over he will behave positively. 2. Obstacles to implementation Diversion towards children who are in conflict with the law, in general, is a factor of society which still wants punishment in the form of parents of children, a factor of victims who sometimes do not understand and the diversion strategy carried out by the parties involved is less than optimal.
Kajian Prinsip Psikologi Arsitektur: Upaya Pencegahan dan Penanganan Perundungan (Bullying) Di Lingkungan Satuan Pendidikan Asri, Ardison; Noverita Simarmata, Lasmauli; Caesar Kusuma Atmaja, Aria; Sari, Indah
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4801

Abstract

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya tentang peran tata kelola dan proses pendidikan dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan, khususnya bullying. Penelitian ini berfokus pada penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris yang terdiri dari pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan futuristik. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, studi pustaka, dan wawancara mendalam, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyediaan sarana dan prasarana juga sangat penting dalam melindungi anak dari kekerasan di sekolah. Pendekatan humanis sangat penting dalam pengembangan sarana pendidikan, khususnya melalui penerapan psikologi arsitektur. Pendekatan ini mengutamakan pemahaman terhadap perilaku nyata dan kebutuhan perkembangan anak, sehingga menghasilkan desain yang sesuai dengan karakter dan pola aktivitas anak. Dengan demikian, bangunan sekolah dapat menjadi ruang yang benar-benar ramah anak. Yang terpenting, perspektif ini memandang anak bukan hanya sebagai pengguna ruang yang pasif, tetapi sebagai subjek aktif yang memengaruhi bagaimana ruang pendidikan harus dirancang untuk mendukung pertumbuhan sosial dan perkembangan anak.
Analisis Hukum Dagang Dalam Perkembangan Usaha Di Era Digital Simarmata, Lasmauli Noverita; Wendra, Ario
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 16 No 1 (2025): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/jihd.v16i1.1687

Abstract

Hukum dagang adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan serta memiliki peranan penting dalam meningkatkan ekonomi digital Indonesia. E-commerce memiliki kesempatan besar pada kenaikan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan daya saing Indonesia di kancah global. Akan tetapi, penerapan kebijakan mengenai izin e-commerce belum diperketat secara penuh di Indonesia pengaturan mengenai perizinan penyelenggaraan e-commerce dan untuk mengetahui penerapan perizinan penyelenggaraan e-commerce. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Riset empiris adalah metode dalam meneliti yang mempergunakan fakta-fakta sosial pada kenyataan yang memberi pengaruh perilaku hukum dari segi personal, dan juga dalam institusional warga maupun kelembagaan hukum yang eksis. Hasil studi menunjukkan pengaturan mengenai perizinan penyelenggaraan e-commerce telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yaitu PP RI No. 80 Tahun 2019 mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Permendag No. 50 tahun 2020 mengenai Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Penyelenggaran e-commerce termasuk sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Sistem Elektronik (PMSE). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangundangan dan konseptual. Sumber penelitian hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan non hukum. Orisinalitas dari penelitian yakni memberikan penalaran hukum lebih lanjut mengenai peran hukum dagang untuk meningkatkan ekonomi digital di Indonesia serta pengaplikasiannya dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi di sektor public.
KONSEP, ASAS, SUMBER DAN JENIS/MACAM HUKUM KETENAGAKERJAAN SERTA PENGATURAN KETENAGAKERJAAN Lasmauli Noverita Simarmata; Ario Wendra
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 16 No 2 (2026): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/jihd.v16i2.2235

Abstract

Hukum ketenagakerjaan merupakan instrumen hukum yang berperan penting dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis, adil, dan berkelanjutan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji konsep, asas, sumber, jenis, serta pengaturan hukum ketenagakerjaan di Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), melalui studi kepustakaan terhadap berbagai peraturan, doktrin, dan literatur hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum ketenagakerjaan di Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin perlindungan hak pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pengusaha. Sumber hukum ketenagakerjaan berasal dari peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, kebiasaan, yurisprudensi, serta konvensi internasional yang telah diratifikasi. Jenis hukum ketenagakerjaan meliputi hukum perdata, hukum publik, hukum pidana, dan hukum acara penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pengaturan ketenagakerjaan saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang beserta peraturan pelaksananya. Kesimpulannya, hukum ketenagakerjaan memiliki fungsi strategis dalam memberikan perlindungan hukum, menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, serta mendukung terciptanya hubungan industrial yang produktif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Indonesia.
Co-Authors Ardison Asri Aria Caesar Kusumaatmaja Ario Wendra Arya Budi Pratama Hermanto Manurung, Boy Mochammad Imron Awalludin Wendra, Ario Zeta Claudia sandra siregar