Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

STUDI LITERATUR : ILMU PENGETAHUAN BERDASARKAN KONSEP, CIRI, STRUKTUR, DAN HAKIKAT ILMU ERIZONA, WAWAN; FITRISIA, AZMI; FATIMAH, SITI
CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol. 4 No. 4 (2024)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/cendekia.v4i4.4008

Abstract

Science has a very important role in the development of human civilization, both in providing an understanding of the world and in creating solutions to social, economic, and technological problems. This study aims to analyze the concept, characteristics, structure, and nature of science by referring to various recent studies. The results of the study indicate that science not only functions as a tool to obtain objective and testable knowledge, but also as a means to respond to ever-growing social needs. Through the application of systematic scientific methodology, science can contribute innovation and practical solutions that are beneficial to society. The discussion in this study emphasizes that science, with all its characteristics, must continue to develop to face new challenges that arise along with the progress of the times. In addition, this study also reveals the importance of the role of the structure of science consisting of various interrelated disciplines, creating a collaborative space to produce a more holistic understanding. In conclusion, a deep understanding of the concept, characteristics, structure, and nature of science is very important to strengthen its application in social life, as well as provide a positive impact in creating better social change.  ABSTRAKIlmu pengetahuan memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan peradaban manusia, baik dalam memberikan pemahaman terhadap dunia maupun dalam menciptakan solusi terhadap masalah sosial, ekonomi, dan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, ciri, struktur, dan hakikat ilmu pengetahuan dengan mengacu pada berbagai penelitian terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memperoleh pengetahuan yang objektif dan dapat diuji, tetapi juga sebagai sarana untuk merespons kebutuhan sosial yang terus berkembang. Melalui penerapan metodologi ilmiah yang sistematis, ilmu pengetahuan dapat menyumbangkan inovasi dan solusi praktis yang bermanfaat bagi masyarakat. Pembahasan dalam penelitian ini menekankan bahwa ilmu pengetahuan, dengan segala karakteristiknya, harus terus berkembang untuk menghadapi tantangan baru yang muncul seiring dengan kemajuan zaman. Selain itu, penelitian ini juga mengungkap pentingnya peran struktur ilmu pengetahuan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu yang saling berhubungan, menciptakan ruang kolaborasi untuk menghasilkan pemahaman yang lebih holistik. Kesimpulannya, pemahaman yang mendalam mengenai konsep, ciri, struktur, dan hakikat ilmu pengetahuan sangat penting untuk memperkuat penerapannya dalam kehidupan sosial, serta memberikan dampak positif dalam menciptakan perubahan sosial yang lebih baik.
Konsep Kewenangan Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Di Perguruan Tinggi: Kajian Literatur Wawan Erizona; Aldri Frinaldi
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 12 (2024): GJMI - DESEMBER
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i12.1160

Abstract

Pengelolaan kewenangan yang efektif di perguruan tinggi merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi operasional organisasi pendidikan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kewenangan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan di perguruan tinggi, dengan fokus pada pembagian kewenangan, otonomi, serta tantangan dalam implementasi kewenangan tersebut. Metode yang digunakan adalah studi literatur, dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai artikel ilmiah, buku, dan laporan yang terkait dengan pengelolaan kewenangan di perguruan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian kewenangan yang jelas dan merata antara pimpinan pusat dan unit-unit perguruan tinggi dapat meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat pengambilan keputusan, dan mengurangi potensi konflik internal. Selain itu, kewenangan dalam mengelola teknologi dan kebijakan berbasis digital sangat penting dalam meningkatkan daya saing perguruan tinggi di tingkat global. Namun, tantangan seperti ketidakjelasan pembagian kewenangan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dan infrastruktur yang belum memadai perlu diatasi untuk memastikan kewenangan dapat dikelola secara optimal. Oleh karena itu, perguruan tinggi disarankan untuk memperjelas pembagian kewenangan, memberikan pelatihan kepada pengelola, serta memperkuat budaya kerja yang transparan dan akuntabel.
LITERATUR REVIEW: INOVASI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK SEBAGAI KATALISATOR EFISIENSI DAN GOOD GOVERNANCE Erizona, Wawan; Afrinaldi, Aldri
SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/social.v5i2.5364

Abstract

This article presents a literature review on organizational innovation in the public sector, focusing on the factors that drive organizational transformation to improve the efficiency and quality of public services. Innovation in the public sector is not only related to new technologies, but also involves changes in organizational culture, supportive leadership, and effective knowledge management. This article examines the role of an organizational culture that is open to change and creativity, and transformational leadership in driving the implementation of innovation. In addition, this study also discusses the importance of policy innovation to achieve good governance, namely a more transparent, responsive, and accountable government. Although bureaucratic challenges and resistance to change remain obstacles, the literature shows that supportive policies, employee training, and appreciation for innovation can overcome these obstacles. This article concludes that the public sector needs to create an organizational culture that supports innovation to respond to the dynamics of community needs, as well as improve the quality of service and efficiency in government administration. ABSTRAKArtikel ini menyajikan literatur review mengenai inovasi organisasi dalam sektor publik, dengan fokus pada faktor-faktor yang mendorong transformasi organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Inovasi dalam sektor publik tidak hanya berkaitan dengan teknologi baru, tetapi juga melibatkan perubahan budaya organisasi, kepemimpinan yang mendukung, serta pengelolaan pengetahuan yang efektif. Artikel ini mengkaji peran budaya organisasi yang terbuka terhadap perubahan dan kreativitas, serta kepemimpinan transformasional dalam mendorong implementasi inovasi. Selain itu, penelitian ini juga membahas pentingnya inovasi kebijakan untuk mencapai good governance, yaitu pemerintahan yang lebih transparan, responsif, dan akuntabel. Meskipun tantangan birokrasi dan resistensi terhadap perubahan masih menjadi hambatan, literatur menunjukkan bahwa kebijakan yang mendukung, pelatihan pegawai, dan penghargaan terhadap inovasi dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Artikel ini menyimpulkan bahwa sektor publik perlu menciptakan budaya organisasi yang mendukung inovasi untuk merespons dinamika kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
LITERATUR REVIEW : DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP TATA KELOLA DAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA Erizona, Wawan; Frinaldi, Aldri; Magriasti, Lince; Hendra Naldi
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 10 No. 04 (2025): Volume 10 No. 04 Desember 2025 Published
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v10i04.34585

Abstract

Fiscal decentralization is a major component of Indonesia’s governance reform, intended to improve public service efficiency, strengthen accountability, and promote equitable development. This paper describes the relationship between fiscal decentralization, local government capacity, and accountability, as well as their implications for public service quality, poverty alleviation, and fiscal disparities. Using a descriptive literature-based approach, this study synthesizes empirical findings from national and international peer-reviewed research relevant to the Indonesian context. The findings reveal that fiscal decentralization can enhance public service delivery and regional development when accompanied by strong institutional capacity, robust accountability systems, and performance-based fiscal transfer mechanisms. Conversely, in regions with weak administrative capacity, decentralization tends to increase recurrent spending and potential corruption. Policy reforms in fiscal design and local governance are essential to ensure the effectiveness and equity of fiscal decentralization.
ANALISIS KEBIJAKAN FISKAL DAERAH: KAJIAN TERHADAP PERDA KOTA PADANG PANJANG NOMOR 4 TAHUN 2023, PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024, DAN PERDA NOMOR 3 TAHUN 2024 Erizona, Wawan; Frinaldi, Aldri; Asnil, Asnil; Putri, Nora Eka
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 10 No. 04 (2025): Volume 10 No. 04 Desember 2025 Build
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v10i04.34888

Abstract

This study aims to analyze the direction, effectiveness, and continuity of the fiscal policy of the Padang Panjang City Government as regulated in three main legal instruments: Regional Regulation (Perda) Number 4 of 2023 on the 2024 Regional Budget (APBD), Perda Number 1 of 2024 on Regional Taxes and Levies, and Perda Number 3 of 2024 on the Amendment to the 2024 Regional Budget. This research employed a qualitative descriptive approach using document analysis and triangulation of recent academic literature. The findings reveal that the 2024 regional budget structure remains heavily dependent on central government transfers (81.8%), while locally generated revenue (PAD) contributes only 18.2%. However, the implementation of digital-based local tax policy under Perda Number 1 of 2024 and productive expenditure reallocation under Perda Number 3 of 2024 demonstrate a strong commitment to fiscal efficiency and transparency. The study concludes that Padang Panjang’s fiscal policy aligns with the principles of prudential fiscal management, though institutional capacity and financial digitalization need strengthening to achieve sustainable fiscal autonomy.
Evaluasi Penerapan Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Padang Pariaman Wawan Erizona; Lince Magriasti
Journal of Education on Social Science (JESS) Vol 10 No 1 (2026): Public Service and Governance
Publisher : Faculty of Social Science, Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jess.v10i1.651

Abstract

The Child Identity Card (KIA) Program is a national policy in the field of population administration that aims to provide official identification for children as part of fulfilling civil rights and improving the quality of public services. In Padang Pariaman Regency, the KIA Program has been implemented for the past few years, but KIA ownership is not yet optimal. Problems encountered include low public understanding and awareness of the benefits of KIA, the lack of integration of KIA with other public services such as education and health, and technical obstacles in the document issuance and distribution process. This study aims to evaluate the implementation of the Child Identity Card (KIA) Program in Padang Pariaman Regency by examining policy implementation, policy outcomes, and supporting and inhibiting factors for its implementation by the Population and Civil Registration Office. The study used a qualitative approach with descriptive methods. Data collection was conducted through in-depth interviews, observations, and documentation studies with Disdukcapil (District Population and Civil Registration) officials, village officials, schools, and the community as service recipients. Data analysis was conducted using William N. Dunn's policy evaluation criteria, which include effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and feasibility, as well as Pressman and Wildavsky's implementation framework, which includes resource availability, inter-agency coordination, clarity of tasks and procedures, and bureaucratic complexity. The results indicate that the implementation of the KIA Program in Padang Pariaman Regency has been carried out administratively through various service innovations and is relatively efficient. However, effectiveness, adequacy, equity, and feasibility are not optimal due to limited infrastructure, weak cross-sectoral coordination, and low utilization of KIA in public services. Therefore, policy strengthening and cross-sectoral integration are needed so that the benefits of the KIA Program can be felt more evenly and sustainably.
The Effectiveness of Economic Education in Reducing Extreme Poverty in Indonesia Silvia Roza; Sri Hidayati; Herza Netti; Adrianto Adrianto; Wawan Erizona
The Future of Education Journal Vol 5 No 1 (2026)
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61445/tofedu.v5i1.1384

Abstract

This research aims to evaluate the effectiveness of economic education as an instrument for reducing extreme poverty in Indonesia through a systematic literature review approach. While various social assistance programs have been implemented, the sustainability of poverty alleviation heavily relies on human resource capacity in managing economic resources. By analyzing diverse academic literature, government policy reports, and secondary data from the 2020–2025 period, this study synthesizes the roles of financial literacy, entrepreneurship education, and digital economic inclusion in transforming the economic structure of vulnerable communities. The review results indicate that economic education is effective in breaking the cycle of structural poverty by shifting consumption behavior toward productivity and enhancing household resilience against economic shocks. However, its effectiveness is often hindered by digital access disparities and curricula that lack relevance to local wisdom. This study recommends the integration of non-formal economic education based on digital ecosystems to accelerate the target of zero percent extreme poverty in Indonesia.